Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ENHANCING INTERNATIONAL COOPERATION FOR SHIP AND PORT FACILITY SECURITY TO ADDRESS SECURITY DISRUPTIONS Ubjaan, Mexi Miano; Pramono, Agung; Pramono, Budi
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 5 No. 3 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i3.256

Abstract

Port security is a crucial component of maritime security that plays a vital role in facilitating economic activity at sea, particularly in the transit of people, commodities, and services. The terrorist assault on September 11, 2001, commonly referred to as 9/11, resulted in the destruction of the twin towers of the World Trade Centre (WTC) in New York, United States. This event served as the catalyst for the adoption of the International Ships and Port Facility Security Code (ISPS Code) across all port facilities. It is desired that acts of terrorism, narcotics smuggling, illegal drug trafficking, piracy, and theft do not take place. The objective of this study is to examine the execution of security system policies, the compliance of port facility facilities and infrastructure, and the necessary measures to regulate and meet these facilities and infrastructure. The ultimate goal is to reduce and prevent potential security risks to port facilities. Several member countries of the International Maritime Organisation (IMO) are driven to amend the international convention, commonly referred to as the International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code), or the International Code pertaining to the security of ships and port facilities, with the aim of guaranteeing the safety of ships and port facilities.
Efektivitas Kebijakan Zona Terlarang di Area Labuh STS Muara Berau: Tinjauan Regulasi dan Implementasi Ubjaan, Mexi Miano; Kuncowati; Kristiawan, Dedy
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 4 (2025): (Juni) Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : CV Insan Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57248/jishum.v3i4.654

Abstract

Pertumbuhan aktivitas pelayaran di perairan Kalimantan Timur, khususnya di kawasan Muara Berau sebagai pusat kegiatan Ship to Ship (STS) transfer batubara, telah meningkatkan kebutuhan akan regulasi keselamatan pelayaran yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan zona terlarang di area labuh kapal niaga pada perairan wajib pandu kelas satu STS Muara Berau serta mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan kapal terhadap kebijakan tersebut. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen regulatif. Temuan menunjukkan bahwa kepatuhan kapal terhadap zona terlarang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: minimnya sarana penanda batas, ketidakjelasan informasi navigasi, rendahnya kesadaran nahkoda dan awak kapal terhadap keselamatan, lemahnya pengawasan, serta tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, faktor sosial-ekonomi masyarakat nelayan turut mendorong pelanggaran, karena dorongan ekonomi mengalahkan pertimbangan keselamatan. Meskipun secara umum kebijakan zona terlarang terbukti mampu mengurangi risiko navigasi dan meningkatkan keselamatan pelayaran, efektivitasnya masih belum optimal. Diperlukan penguatan sarana keselamatan, sosialisasi terpadu, serta penegakan hukum yang konsisten agar kebijakan dapat dijalankan secara menyeluruh. Penelitian ini menyarankan perlunya pendekatan kolaboratif antara otoritas pelabuhan, operator STS, aparat pengawas, dan masyarakat maritim dalam rangka menciptakan tata kelola keselamatan pelayaran yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika lapangan.