Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

ANALISIS TEKNIKAL MODERN MENGGUNAKAN METODE MACD, RSI, SO, DAN BUY AND HOLD UNTUK MENGETAHUI RETURN SAHAM OPTIMAL PADA SEKTOR PERBANKAN LQ 45 Pramono, Agung; Soenhadji, Iman Murtono; Mariani, Septi; Astuti, Ida
Prosiding PESAT Vol 5 (2013)
Publisher : Prosiding PESAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis bagaimana return yangdidapat masing-masing saham dari metode Moving Average Convergence Divergence,Relative Strength Index, Stochastic Oscillator, dan Buy and Hold. (2) Untukmengidentifikasi metode apakah yang paling tepat bila dilihat dari return optimal. Dan(3) Untuk mengidentifikasi saham terbaik berdasarkan return optimal yang dihasilkanoleh metode Moving Average Convergence Divergence, Relative Strength Index,Stochastic Oscillator, dan Buy and Hold. Metode penelitian yang dipergunakan dalampenelitian ini adalah menggunakan data pergerakan harga saham sektor perbankankelompok LQ45 yang diakses melalui situs www.finance.yahoo.com. Hasil penelitianini adalah: (1) Penggunaan metode Moving Average Convergen Divergen (MACD),Stochastic Oscillator (SO), Relative Strength Index (RSI), dan buy and hold mampumenjawab tujuan penelitian tentang return yang dihasilkan oleh masing-masing saham.(2) Dilihat dari return optimal metode yang paling tepat dilakukan adalah metode buyand hold. Dan (3) Saham terbaik berdasarkan return optimal adalah saham PT BankMandiri Tbk. (BMRI).
Peran Intelijen Maritim Terhadap Keamanan Laut di Selat Sunda Hartawan, Mohammad Zaki; Pramono, Agung; Yudho, Fafan
Rekayasa Vol 14, No 3: Desember 2021
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/rekayasa.v14i3.11499

Abstract

The Sunda Strait is one of the shipping lanes that is part of ALKI I which is traversed by cargo ships, tankers, tugboats, fishing vessels and military ships as well as ships using the Sunda Strait to pass from the Indian Ocean to the Java Sea or continue to the Pacific Ocean or vice versa. The tasks and roles of maritime intelligence are an integral part of the overall intelligence activities and operations of the Indonesian Navy, and have a role in providing input and advice on the development of weather conditions, terrain and enemy/future enemies as well as maritime aspects to the leadership in determining policies and decisions on operational aspects. and other interests through a series of activities (functions) of investigation, security and fundraising. The method used in this research is quantitative with a questionnaire using a Likert scale and distributed to 60 people who serve in the ranks of Lantamal III which is then analyzed using Linear Regression Analysis. From the results of the analysis obtained a regression model Y = 4.621 + 0.901 X and it is known that Maritime Intelligence has an influence on Marine Security in the Sunda Strait that is equal to 89,51 %.  
Pertanggung Jawaban Hukum Dokter Bedah Plastik Melakukan Tindakan Perubahan Bentuk Wajah Menurut Hukum Di Indonesia Istikharoh, Ummu; Chomariah, Chomariah; Pramono, Agung; Zamroni, Zamroni
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.242

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis persyaratan pengaturan operasi perubahan wajah oleh dokter bedah plastik di Indonesia dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum dokter bedah plastik yang melakukan tindakan operasi perubahan wajah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan operasi perubahan wajah oleh dokter bedah plastik di Indonesia masih belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus. Namun, hal ini tersirat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 137. Sehingga dasar pengaturan melakukan bedah plastik yang belum diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah, saat ini dasar pengaturan yang dapat digunakan dalam melaksanakan tindakan medis bedah plastik adalah kesepakatan tindakan kedokteran yang menghasilkan suatu perjanjian penyembuhan atau transaksi terapeutik. Pertanggungjawaban hukum dokter bedah plastik yang melakukan tindakan operasi perubahan wajah di Indonesia adalah dengan memberikan pelayanan pembedahan yang baik dan layak sesuai prosedur kedokteran yang telah diuji kebenarannya, memberikan informasi medis sebelum melakukan pembedahan plastik pada wajah, dan bertanggung jawab atas kegagalan suatu pembedahan akibat kelalaian dokter. Jika terdapat pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 433 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Revise of the Law Exclusive Economic Zone in Indonesia: An Urgent Necessity Pramono, Agung; Adriano, Adriano
Hang Tuah Law Journal VOLUME 7 ISSUE 2, OCTOBER 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/htlj.v7i2.139

Abstract

Indonesia is an archipelago with massive oceans. In 1982, the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) was signed in Jamaica. In 1983 the Indonesian government passed Law Number 5 of 1983 concerning Exclusive Economic Zone, and UNCLOS 1982 was set as one of the fundamental considerations in the Law. However, the issue is what is the legal basis of including the UNCLOS 1982 as one of the basic considerations and how these two laws are related. This research employed a normative method aiming to study one of the fundamental considerations of the making of Law Number 5 of 1983 concerning the Exclusive Economic Zone in Indonesia. The results of the discussion show that the inclusion of UNCLOS 1982 as a basis for consideration in making Law Number 5 of 1983 concerning Indonesia's EEZ is problematic from the legal position of the rules. Law Number 5 of 1983 concerning the EEZ of Indonesia needs to be revised by referring to Law Number 17 of 1985 concerning the Ratification of the Convention of The Law of the Sea. This revision is intended to improve the regulation concerning the implementation of sovereign rights and jurisdiction and related regulatory provisions regarding the EEZ of Indonesia in terms of the interest of security on the sea.
PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER INDONESIA YANG MELAKSANAKAN MISI PERDAMAIAN PBB DI KONGO Ovialita Yanitara, Anggi; Pramono, Agung; Chomariyah, Chomariyah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p18

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis status hukum dokter Indonesia selama misi penjaga perdamaian PBB di Kongo dan perlindungan hukum bagi dokter Indonesia selama misi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Kedudukan hukum dokter Indonesia pada saat melakanakan misi perdamaian PBB di Kongo diatur dalam hukum internasional dan hukum nasional. Dalam hukum internasional mengacu pada ketentuan Geneva Convention 1949 yang mengatur bahwa dokter yang terlibat dalam konflik bersenjata akan diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan pada Convention on The Privileges and Immunities of The United Nations menjamin bahwa dokter dalam misi perdamaian memiliki kekebalan dari penahanan dan pembatasan imigrasi. Kemudian dalam hukum nasional Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tepatnya dalam Pasal 273 serta Pasal 274 yang mengatur adanya jaminan keamanan dan perlindungan hukum bagi dokter pada saat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, perlindungan hukum bagi dokter Indonesia pada misi penjaga perdamaian PBB di Kongo dibagi menjadi dua bentuk yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. The purpose of this study is to analyze the legal status of Indonesian doctors during UN peacekeeping missions in Congo and the legal protection for Indonesian doctors during these missions. This research is normative legal research. The findings reveal that the legal status of Indonesian doctors during UN peacekeeping missions in Congo is regulated by both international and national law. International law refers to the provisions of the Geneva Convention of 1949, which stipulate that doctors involved in armed conflicts will be treated humanely and protected from actions that violate human rights. Additionally, the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations ensures that doctors on peacekeeping missions have immunity from detention and immigration restrictions. In Indonesian national law, this is regulated by Law Number 17 of 2023 on Health, specifically in Articles 273 and 274, which provide security guarantees and legal protection for doctors in performing their duties and responsibilities in healthcare services. Furthermore, the legal protection for Indonesian doctors on UN peacekeeping missions in Congo is divided into two forms: preventive legal protection and repressive legal protection.
Pengaruh Temperatur dan Tekanan Evaporasi dalam Proses Isolasi Kristal Asam 6-Aminopenisilinat Aliwarga, Lienda; Kusumo, Widhi Setyo; Pramono, Agung; Reynard, Reynard
Jurnal Rekayasa Bahan Alam dan Energi Berkelanjutan Vol. 3 No. 1 (2019)
Publisher : Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (820.63 KB) | DOI: 10.21776/ub.rbaet.2019.003.01.03

Abstract

Asam 6-aminopenisilinat (6-APA) merupakan bahan dasar dalam pembuatan penisilin semi-sintetis. Dalam skala komersial, 6-APA dapat diproduksi dengan cara enzimatis dengan mengkonversi penisilin G menjadi 6-APA dengan penisilin asilase. Karena konversi ini merupakan reaksi kesetimbangan, maka produk yang didapat adalah campuran penisilin G, 6-APA, dan asam fenil asetat (PAA). Untuk memperoleh 6-APA yang murni dilakukan proses pemisahan berupa ekstraksi, pemekatan dan kristalisasi. Dalam penelitian ini, dilakukan pengamatan terhadap pemekatan larutan model dan kristalisasi untuk mendapat kondisi operasi yang terbaik ditinjau dari segi perolehan 6-APA. Pengaruh variabel operasi, yaitu temperatur dan tekanan evaporasi diamati terhadap persen perolehan, dengan variabel temperatur dioperasikan pada rentang 30-65°C pada tekanan -100mmHg dan tekanan pada -300mmHg hingga -50mmHg pada temperatur 50°C. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada tahap pemekatan, persen perolehan 6-APA tertinggi berada pada rentang temperatur 45-55°C (di atas 90%), sedangkan tekanan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap persen perolehan 6-APA. Secara umum, kemurnian 6-APA yang dihasilkan pada percobaan ini di atas 90%. Kondisi pemekatan yang terbaik adalah pada temperatur 50°C dan tekanan -100mmHg, dengan perolehan 6-APA sebesar 97,46% dan perolehan total 91,76%.
ENHANCING INTERNATIONAL COOPERATION FOR SHIP AND PORT FACILITY SECURITY TO ADDRESS SECURITY DISRUPTIONS Ubjaan, Mexi Miano; Pramono, Agung; Pramono, Budi
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol 5 No 3 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i3.256

Abstract

Port security is a crucial component of maritime security that plays a vital role in facilitating economic activity at sea, particularly in the transit of people, commodities, and services. The terrorist assault on September 11, 2001, commonly referred to as 9/11, resulted in the destruction of the twin towers of the World Trade Centre (WTC) in New York, United States. This event served as the catalyst for the adoption of the International Ships and Port Facility Security Code (ISPS Code) across all port facilities. It is desired that acts of terrorism, narcotics smuggling, illegal drug trafficking, piracy, and theft do not take place. The objective of this study is to examine the execution of security system policies, the compliance of port facility facilities and infrastructure, and the necessary measures to regulate and meet these facilities and infrastructure. The ultimate goal is to reduce and prevent potential security risks to port facilities. Several member countries of the International Maritime Organisation (IMO) are driven to amend the international convention, commonly referred to as the International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code), or the International Code pertaining to the security of ships and port facilities, with the aim of guaranteeing the safety of ships and port facilities.
Legal Protection of Participants of the Regional Contribution Assistance Social Security Agency in Choosing A First-Level Health Facility Hidayah, Nurul; Huda, Mokhamad Khoirul; Pramono, Agung
Journal of Language and Health Vol 5 No 3 (2024): Journal of Language and Health
Publisher : CV. Global Health Science Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37287/jlh.v5i3.5374

Abstract

In order to guarantee that all citizens, notably individuals who have enrolled in national health insurance, are capable of getting medical care without any barriers, national health insurance is necessary. This research indicates to analyze the legal safeguards provided for individuals that are part of the national health insurance program whenever choosing first level health facilities. This study combines a normative and empirical approach for examining the laws and regulations controlling the legal entitlements of national health insurance participants, as well as their implementation in practice. Legal materials for this study were collected from books, magazines, articles, papers, journals, newspapers, and works by legal experts to obtain relevant secondary legal data. The findings are presented systematically, linking the materials to address the research problem comprehensively. In the analysis phase, which is crucial for the study, the collected data is processed and interpreted to uncover truths that answer the research questions. The legal material was analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods. This approach relates the identified issues to literature, expert opinions, and applicable legal regulations. The outcomes of the research reveal that, despite legal regulations granting national health insurance participants the opportunity to choose first-level health care facilities, this right is still violated. The key hurdles include the limited number of first-level health facilities that partner with national health insurance, unequal distribution of health facilities, and a lack of socialization from national health insurance. The research presented here suggests raising socialization about national health insurance participants' rights since deciding on first level healthcare facilities, raising the number of joining forces primary level with health facilities, and more rigorous oversight of participant rights implementation. With these efforts, it is envisaged that the rights of national health insurance participants to choose first level health facilities may be properly preserved and enable expanded access and quality of health services in Indonesia.
Pengaruh Promo Event Dan Influencer Terhadap Pembelian Impulsif Pada Brand Kahf Dikalangan Generasi Z Kota Depok Pramono, Agung; Rachmawati, Dwi; Sudari, Suci Ayu
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 2 (2025): Mei - Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i2.1616

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Promo Event dan Influencer terhadap Pembelian Impulsif produk Kahf di kalangan Generasi Z di Kota Depok. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 responden yang sesuai dengan kriteria. Variabel Promo Event dan Influencer dianalisis terhadap Pembelian Impulsif menggunakan uji regresi linear berganda, uji t, dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Promo Event maupun Influencer berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembelian Impulsif, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi promosi melalui event promosi dan peran influencer efektif dalam mendorong keputusan pembelian spontan di kalangan Gen Z. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menyusun strategi pemasaran digital yang lebih relevan dengan karakteristik konsumen muda dan perilaku impulsif mereka.
Sosialisasi dan Pelatihan Good Agriculture Practice (GAP) untuk Petani Kelapa Sawit di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar-Riau Veronika, Nina; Zulfikar, Zulfikar; Pramono, Agung
Journal Of Rural Community Development Vol. 2 No. 2 (2025): Volume 2 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jrcd.v2i2.28

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani kelapa sawit di Desa Tanjung Rambutan, Kecamatan Kampar-Riau, mengenai Good Agriculture Practice (GAP). Pelaksanaan GAP sangat krusial dalam upaya peningkatan produktivitas, kualitas hasil panen, efisiensi biaya, serta keberlanjutan lingkungan dan ekonomi perkebunan kelapa sawit. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi interaktif dan pelatihan praktik langsung. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman petani terhadap prinsip-prinsip GAP, seperti pemilihan bibit unggul, pemupukan berimbang, pengendalian hama dan penyakit terpadu, serta praktik panen yang tepat. Partisipasi aktif petani selama kegiatan mengindikasikan tingginya antusiasme dan kebutuhan akan informasi terkait praktik budidaya yang baik. Diharapkan, penerapan GAP secara konsisten dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani dan keberlanjutan industri kelapa sawit di wilayah Desa Tanjung Rambutan.