Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.953
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) Perspektif Hukum Hang Tuah Law Journal
Budi Pramono
Faculty Law , Hang Tuah University
Humanities Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Ancaman Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Suspek Dan Probable Covid-19 Asmuni Asmuni; Budi Pramono
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.933

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang jenazah pasien Suspek/Probable Covid-19 dalam Protokol Covid-19 dan tanggungjawab pelaku pengambilan paksa jenazah pasien Suspek/Probable dalam hukum pidana. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan bahan hukum sekunder dengan primer. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jenazah pasien tersebut merupakan jenazah suspek/probable Covid-19, harus diperlakukan seperti Jenazah Covid-19 sampai ada hasil dari tes swab untuk memenuhi hak-hak jenazah, Tanggungjawab pelaku pengambilan paksa jenazah pasien suspek/probable dalam hukum pidana dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
Norma sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat Budi Pramono
Perspektif Hukum VOLUME 17 ISSUE
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v17i1.61

Abstract

In this life people need to socialize and have some interaction, and for controlling the interaction they need norm, such as religion norm, obscenity, decency and law norm. Norm can be used to become a tool for evaluating how the law works in community, like the law making processes, the law implementing processes and the role occupant.
Law Enforcement of Indonesian National Army (TNI) Soldiers with a Progressive Legal Approach Budi Pramono
Hang Tuah Law Journal VOLUME 5 ISSUE 2, OCTOBER 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/htlj.v5i2.51

Abstract

The implementation of law enforcement in the Indonesian National Army (TNI) is still chaotic due to the sectoral ego of each law enforcement officer so that it is necessary to discuss the concept of law enforcement against soldiers who commit violations using a progressive legal approach conceptual. This research is a normative (doctrinal) legal research with a statutory and conceptual approach. Law enforcement in the Indonesian National Army environment requires the development of the approach that used, one of which uses a progressive legal approach. In progressive legal thinking, the law should be able to give happiness to the people and the nation so that the development of soldier morality is needed. Thinking progressively in law means having the courage to get out of the mainstream of legal absolutism thinking, then placing the law in a relative position. Progressivism does not want to make law a technology that has no conscience, but rather a moral institution, in this case human morality. Good physical development but bad mentality makes the direction of the law go astray.
HAK ANAK DENGAN KELAINAN BAWAAN DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN MELAUI ASURANSI KESEHATAN Sunanto Sunanto; H. M. Tauchid Noor; Budi Pramono
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i04.p02

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis hak anak dengan kelainan bawaan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan melalui asuransi kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan upaya perlindungan khusus terhadap hak atas kesehatan anak penyandang disabilitas, tetapi orang tua adalah pihak yang paling pertama dan utama dalam bertanggung jawab terhadap upaya pemenuhan hak atas kesehatan anak penyandang disabilitas. Sejalan dengan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan, bayi, balita, hingga remaja; termasuk upaya pemeliharaan kesehatan anak cacat dan anak yang memerlukan perlindungan. Termasuk didalamnya anak dengan kelainan bawaan, baik itu anak dengan kelainan kongenital ataupun anak dengan kelainan genetik memiliki hak yang sama dalam mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa ada nondiskriminatif. Jaminan yang diberikan mencakup jaminan rawat inap (in-patient treatment) dan rawat jalan (out-patient treatment). Adapun bentuk dukungan dari pihak pemerintah untuk anak kelainan bawaan ialah dengan diberikannya kartu jaminan social yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anak dalam mendapatkan pelayanan Kesehatan yang baik sehingga hak anak dapat terpenuhi secara utuh This study aims to analyze the rights of children with congenital abnormalities in obtaining health services through health insurance. The type of research used is normative legal research. The results of this study indicate that the government is the party responsible for carrying out special protection efforts for the right to health for children with disabilities, but parents are the first and foremost party responsible for fulfilling the right to health for children with disabilities. In line with the fulfillment of children's rights to obtain health services, efforts to maintain children's health are carried out from the time they are in the womb, infants, toddlers, to adolescents; including efforts to maintain the health of disabled children and children who need protection. This includes children with congenital abnormalities, whether children with congenital abnormalities or children with genetic disorders have the same right to obtain health care coverage without any non-discrimination. The guarantee provided includes guarantees for in-patient treatment and out-patient treatment. The form of support from the government for children with congenital abnormalities is by providing a social security card that can be used to meet the child's needs in obtaining good health services so that the child's rights can be fully fulfilled.
Legal Consequences Of Doctor's Negligence in Making Visum et Repertum and Corpse Autopsis Mayang Puspitasari; Budi Pramono
Formosa Journal of Applied Sciences Vol. 2 No. 3 (2023): March 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjas.v2i3.3367

Abstract

The purpose of this study is to examine the actions of forensic doctors that tend to cause medical negligence. This research is a prescriptive research. The results of this study regarding forensic doctors can be qualified as crimes due to negligence, if they provide inappropriate health services to patients. This can be seen through the Standard Operating Procedures or what are called SPOs that doctors use to work. In addition, forensic doctors can be burdened with legal responsibilities, i. e. administrative, civil and criminal from medical law with license revocation, compensation for patient losses due to liability due to default or unlawful acts. And criminal dispute resolution in the local district court with criminal sanctions.
Kebijakan Hukum Pemerintah Indonesia dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Ditinjau dari Hak Asasi Manusia atas Kesehatan Fauzia Fahmi; M. Zamroni; Budi Pramono
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.3.8242.355-372

Abstract

Untuk menganalisis layanan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia atas kesehatan dan tanggung jawab negara untuk memenuhi hak asasi manusia atas kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi, dilakukan penelitian terhadap kedua hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Beberapa hal yang ditemukan dalam penelitian ini, antara lain mengenai kebijakan pemerintah dalam pemberian vaksin Covid-19 yang menuai berbagai sudut pandang, termasuk sudut pandang hak asasi manusia. Dalam hal ini dinamika yang terjadi terhadap layanan yang diberikan cukup membuat pemerintah berhasil dan bertahan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Hal ini kemudian menjadikannya sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Tanggung jawab yang diberikan tidak hanya sekedar memberikan vaksin, tetapi juga terdapat perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia yang telah divaksinasi. Hal ini juga karena melihat beberapa negara menerapkan hal ini yang didukung oleh instrumen hukum internasional dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
HANDLING OF PAPUA ARMED CRIMINAL GROUPS: THE RESPONSIBILITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Budi Pramono; Sunanto Sunanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i10.p16

Abstract

The purpose of this study is to analyze and identify the responsibility of the republik of Indonesia in handling the armed criminal groups of Papua. This research is normative legal research with a conceptual and statutory approach. Determination of terrorist status is not a solution to resolve conflicts because the determination of this status does not only have consequences for the qualifications of the crimes committed but also related to the model of law enforcement. The Papuan Armed Criminal Group is a serious problem which, if not handled properly, has the potential for the disintegration of the Indonesian nation, which in the end could disrupt the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The Indonesian government must immediately take appropriate steps to resolve this because the problem is not only a domestic problem, but has also become the concern of the international community. The settlement can use a welfare approach by carrying out development in all fields, a military operation approach as well as a just law enforcement approach.
ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN MALPRAKTIK MEDIS PADA DOKTER SPESIALIS Nikke Indriasari; Sutarno Sutarno; Budi Pramono
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i12.p02

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum malpraktik medis pada dokter spesialis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum malpraktik medis oleh dokter spesialis dalam konteks hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan malpraktik tidak spesifik, melainkan diatur secara implisit dalam Pasal 1371 BW dan Pasal 58 UU Kesehatan. Malpraktik tidak hanya terkait dengan kelalaian, tetapi juga dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu malpraktik perdata, pidana, dan administrasi, berdasarkan teori Guwandi yang diterjemahkan secara alternatif, sehingga malpraktik dibagi menjadi 3 (tiga) yakni malpraktik perdata, malpraktik pidana, dan malpraktik administrasi. Terdapat kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait penentuan tindakan kedokteran sebagai malpraktik. UU Kesehatan tidak memiliki pasal yang mengatur batasan-batasan tindakan malpraktik, yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Penyelesaian kasus malpraktik medis di Indonesia sebaiknya dilakukan melalui mediasi untuk mencapai keputusan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, yaitu pasien dan dokter spesialis. Singapura juga mengutamakan jalur non-litigasi dalam penyelesaian kasus malpraktik, dengan kemungkinan pengajuan ke Pengadilan jika mediasi tidak berhasil. This research aims to analyze the legal accountability of medical malpractice by specialist doctors in the context of normative law. The type of research employed is normative legal research. The study aims to examine the legal accountability of medical malpractice by specialist doctors within the framework of normative law. The research findings indicate that the regulation of malpractice is not specific but is implicitly governed by Article 1371 of the Civil Code and Article 58 of the Health Law. Malpractice is not only related to negligence but can also be categorized into three types: civil, criminal, and administrative malpractice, based on Guwandi's theory, which is alternatively interpreted, resulting in the division of malpractice into three categories: civil, criminal, and administrative malpractice. There is a legal vacuum in the legislation concerning the determination of medical actions as malpractice. The Health Law lacks provisions that define the boundaries of malpractice actions, leading to legal uncertainty. The resolution of medical malpractice cases in Indonesia is preferably conducted through mediation to reach mutually beneficial decisions for both patients and specialist doctors. Singapore also prioritizes non-litigation methods in resolving malpractice cases, with the possibility of resorting to the courts if mediation fails.
Medicolegal Aspects of Visum Et Repertum in Sexual Violence Criminal Cases Renny Sumino; Adriano; Budi Pramono
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol 5 No 1 (2023): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2023
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i1.166

Abstract

One important component in disclosing the cases of criminal acts of sexual violence case is Visum et Repertum (VeR). Based on article 133 of the Criminal Procedure Code. VeR clarifies cases, especially in the context of proving someone's guilt relating to the body or parts of the human body. The purpose of this research is to analyze the medicolegal aspect in handling TPKS victims, especially victims of rape or sexual intercourse. By using normative research methods and using statutory and conceptual approaches. TPKS arrangements are regulated in Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. Handling of TPKS victims is regulated through Minister of Health Decree number 1226/Menkes/SK/XII/2009 concerning Guidelines for the Management of Integrated Services for Victims of Violence Against Women and Children in Hospitals. Indonesian medical council regulation number 66 of 2021 concerning forensic and medicolegal medical education standards regulates clinical authority in handling TPKS victims. There are two regulations related to medical services for legal purposes, Minister of Health Regulation Number 38 of 2022 concerning Medical Services for Legal Purposes and Minister of Health Regulation Number 77 of 2015 concerning Guidelines for Mental Health Examination for the Interests of Law Enforcement.
Medical Dispute Resolution Based on RME Data Through Restorative Justice Bharata, Yoseph; Zamroni, Mohammad; Pramono, Budi
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 9, No 1 (2024): January-June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v9i1.18057

Abstract

This research aims to analyze the benefits of Medical Record Encryption (MRE) data in legal safeguards for physicians and patients, while also investigating the trajectory of medical dispute resolution through the lens of Restorative Justice, employing the utilization of MRE data. Framed within the contextual backdrop, this study responds to the imperative for further exploration into the pivotal role of MRE data in resolving cases of medical malpractice, with the overarching objective of contributing to the advancement of equitable and forward-looking strategies in medical dispute resolution. Employing a normative juridical research approach, this study discerns the significance of MRE data security and its implications in the legal responsibilities’ incumbent upon MRE custodians. Additionally, this study posits that the Restorative Justice approach, coupled with MRE data, can manifest as an efficacious methodology in comprehending, preempting, and fortifying the dynamics of medical disputes, thereby fostering the rapport between healthcare practitioners and patients. Consequently, the integration of MRE data in medical dispute resolution via the Restorative Justice paradigm has the potential to heighten legal protection, reinforce medical integrity, and enhance the overall efficiency of the healthcare system
Co-Authors Adriano Adriano Agung Pramono, Agung BAMBANG ARIYANTO, BAMBANG Bharata, Yoseph DWI SURYANTO Fauzia Fahmi H. M. Tauchid Noor M. Zamroni Mayang Puspitasari Mohammad Zamroni Nikke Indriasari Puji Rahayu Renny Sumino Sunanto Sunanto Sunanto Sunanto Sutarno Sutarno Ubjaan, Mexi Miano