Lutfiyani, Fildzah
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengaturan Hukum dan Tanggung Jawab Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam Konteks Kecelakaan Pesawat Udara (Studi Kasus Jatuhnya SJ 182 di Perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara) Sembiring, Mikhail Alvindra; Njatrijani, Rinitami; Zulfah, Shofiy; Wibowo, Benedictus Satryo; Lutfiyani, Fildzah
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 2 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.104-123

Abstract

Kecelakaan SJ 182 menjadi sorotan utama dalam penerbangan sipil Indonesia, mendorong perlunya kajian mendalam terkait peran Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam investigasi kecelakaan pesawat. Analisis hukum pada regulasi penerbangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2011 tentang Keselamatan Penerbangan Sipil, menjadi landasan untuk mengevaluasi efektivitas peran KNKT. Penelitian ini juga membahas keterkaitan antara KNKT dengan otoritas penerbangan, maskapai, dan penyelenggara jasa penerbangan, serta dampaknya terhadap peningkatan keselamatan penerbangan. Hasil kajian menunjukkan perlunya peningkatan kerjasama antara KNKT, otoritas penerbangan, dan stakeholder terkait dalam proses investigasi. Pembaharuan regulasi yang lebih spesifik terkait tanggung jawab KNKT, termasuk rekomendasi dan tindak lanjut hasil investigasi, dianggap perlu untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam menjaga keselamatan penerbangan. Penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan kerangka hukum yang mendukung fungsi KNKT dalam konteks investigasi kecelakaan pesawat udara.
Pendaftaran Merek sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran Merek di Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Andana, Titian Rizki; Lutfiyani, Fildzah
Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i1.82119

Abstract

ABSTRACTIntellectual Property Rights are exclusive rights over intellectual creations, including trademarks, which obtain legal protection through registration under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This study aims to analyze the regulation and implementation of trademark registration within the Indonesian trademark legal system and to examine the legal implications for registered trademark owners in cases of trademark infringement. The research employs a normative juridical method with statutory approach. The results show that the trademark registration system in Indonesia applies a constitutive principle (first to file), whereby exclusive rights arise only after a trademark is registered. This system provides legal certainty and legal protection for registered trademark owners, as the registration serves as the primary legal basis to prevent and address trademark infringement.Keywords: Trademark; Trademark Registration; Trademark Protection.ABSTRAKHak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif atas karya intelektual, termasuk merek, yang memperoleh perlindungan hukum melalui pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan pendaftaran merek dalam sistem hukum merek di Indonesia serta mengkaji implikasi hukum bagi pemilik merek terdaftar dalam menghadapi pelanggaran merek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip konstitutif (first to file), yaitu hak eksklusif atas merek lahir setelah merek tersebut didaftarkan. Sistem ini memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran merek.Kata Kunci: Merek; Pendftaran Merek; Perlindungan Merek.