Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Analisis: Jurnal Studi Keislaman Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Bertuah : Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam
Alma’arif, Alma’arif
Unknown Affiliation
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penyaluran Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis di Tinjau Menurut Hukum Islam Khoiri, Khoiri; Alma’arif, Alma’arif; Ambar, Ali
Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam Vol. 5 No. 1 (2024): Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam
Publisher : STAIN Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56633/jsie.v5i1.712

Abstract

Baznas Kabupaten Bengkalis adalah salah satu lembaga pengelolaan zakat yang beralamat di jalan Kelapapati Darat, Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dengan visi menjadikan mustahiq (orang yang menerima zakat) menjadi muzakki (orang yang berzakat) kedepannya. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyaluran zakat di Baznas Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis, memiliki lima program handalan dalam menyalurkan zakat yaitu Bengkalis Sejahtera, Bengkalis Sehat, Bengkalis Smart, Bengkalis Peduli dan Bengkalis Takwa dan dari lima prorgam tersebut zakat tetap disalurkan kepada delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharim, sabilillah, ibnu sabil sebagaimana dijelaskand alam surat at Taubah ayat 60 dan juga Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional. Secara hukum Islam tidak ada masalah zakat hanya diberikan kepada beberapa asnaf dan tidak mesti harus delapan asnaf. Bahkan boleh disalurkan berdasarkan skala prioritas dalam rangka misalnya penanganan fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat yang hanya di fokuskan kepada beberapa asnaf.
ISLAM NUSANTARA: Studi Epistemologis Dan Kritis Alma’arif, Alma’arif
Analisis: Jurnal Studi Keislaman Vol 15 No 2 (2015): Analisis : Jurnal Studi Keislaman
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/ajsk.v15i2.724

Abstract

Religion  and culture  are two  different  things  but  very  closely related.  The  majority  of people  are very  complicated  or quite difficult  to distinguish  the absolute  religion, and which culture becomes  an  expression  well  as  vehicle  and  relatively   it.  Of course,  the  inability  of a person  to  distinguish  lack  of clarity is causing chaos in thinking  epistemological  side, chaos in the sense  of hierarchy  where  the  value  associated  with  the  higher values  and the  lower  values,  which  is absolute  and which  are relatively.  Departing  from these  problems,  using the historical- anthropological  approaches and methods of analysis-critical then this  article  tries  to discuss about  archipelagic  Islam. The main stression is in the epistemological  analysis of archipelagic Islam. Critical analysis carried out toward archipelagic Islam is expected to map it which aims unveil what  should be retained  and that what  should  be deconstructed.  The conclusion  from this  study is the dialectics between religions that have moral and universal values with the culture and traditions  of the people of Indonesia to form a distinctive style of Indonesian Islam is commonly called archipelagic Islam. Archipelagic Islam is legitimate  from the standpoint  of epistemological.  Critical analysis  of archipelagic Islam yield maping, on which should be kept and which should be deconstructed. Among the things that should be maintained is the spirit of archipelagic  Islam tolerance  in diversities, appreciation of good  traditions  and  elasticity  in reading  of religious texts. The  things  that  should  be deconstructed  is the  doctrine  of al- Ghazali in hostile philosophy and natural  sciences and a strong guard toward myths and mystical archipelagic Islam that impede progress and civilization.
ANALISIS POTENSI EKONOMI PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAI DAERAH PENYANGGA DALAM PEMBANGUNAN IBUKOTA NEGARA (NUSANTARA) Primastuti, Anindita; Yahya, Afif Syarifudin; Nooraini, Afni; Alma’arif, Alma’arif; Jeddawi, Murtir
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4077

Abstract

Kebijakan pemindahan Ibukota Negara Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sejak tahun 2021 diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia secara umum dan daerah penyangga secara khusus. Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare adalah daerah penyangga yang berbatasan laut dengan Ibukota Nusantara. Sebagai daerah penyangga dan menjadi daerah penyupai utama makanan dan kebutuhan di Kalimantan Timur sebelum adanya IKN, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare harus menyiapkan perangkat kebijakan dan memaksimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan focus group discussion (FGD). Adapun informan dalam penelitian ini adalah perangkat daerah dan pakar yang memiliki hubungan fungsional dengan kebijakan pembangunan dan potensi daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare memiliki potensi ekonomi yang besar sebagai daerah penyangga IKN. Sementara dari segi kesiapan kebijakan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare tidak menempatkan kebijakan khusus dalam rangka mengantisipasi kebijakan pemindahan ibukota, melainkan kebijakan pembangunan daerah yang ada saat ini dimaksimalkan untuk kepentingan internal daerah. Kata Kunci: Pemindahan Ibukota; Potensi Ekonomi; Perencanaan Pembangunan Daerah; Kebijakan Pemerintah Daerah.
Co-Authors Ambar, Ali Anindita Primastuti Khoiri, Khoiri Murtir jeddawi, Murtir Nooraini, Afni Yahya, Afif Syarifudin