Garuda - Garba Rujukan Digital

Peranan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Buruh Kerja Migran Lui, Carrissa Aggasta; Manurung, Chatrine Orry; Qing, Tan Hao
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.3135

Migrasi tenaga kerja telah menjadi fenomena global yang signifikan, dengan jutaan buruh migran meninggalkan negara asal mereka untuk mencari peluang kerja yang lebih baik di luar negeri. Namun, buruh migran sering kali menghadapi berbagai permasalahan dan eksploitasi, sehingga hak-hak mereka perlu dilindungi. Hukum internasional memainkan peran penting dalam menyediakan kerangka kerja untuk perlindungan hak-hak buruh migran.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan hukum internasional dalam perlindungan buruh migran. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber, termasuk instrumen hukum internasional, laporan organisasi internasional, dan studi kasus dari berbagai negara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional telah menyediakan instrumen yang kuat untuk melindungi hak-hak buruh migran, seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICRMW) dan Konvensi-konvensi ILO. Namun, implementasi dan penegakan hukum internasional di negara-negara masih menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk keterbatasan sumber daya, korupsi, dan kurangnya komitmen dari beberapa negara.Studi kasus di berbagai negara menunjukkan variasi dalam perlindungan hukum bagi buruh migran. Beberapa negara berhasil menerapkan kebijakan dan program yang efektif untuk melindungi hak-hak buruh migran, seperti Indonesia dan Filipina. Namun, negara lain seperti Arab Saudi masih menghadapi banyak kendala dalam melindungi hak-hak buruh migran.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum internasional memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak buruh migran, namun implementasi dan penegakannya masih perlu diperkuat. Diperlukan kerjasama antarnegara, komitmen internasional yang kuat, dan upaya untuk meningkatkan kapasitas institusional dan sistem penegakan hukum untuk memastikan perlindungan yang adil dan efektif bagi buruh migran di seluruh dunia.

Analisis Wanprestasi Dalam Pihak Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 252 K/PDT/2020) Kristianto, Shashia Andini; Anggraini, Nabila Chynta Dwi; Manurung, Chatrine Orry
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4586

Perjanjian jual beli tanah adalah suatu bentuk perikatan yang memiliki konsekuensi hukum signifikan karena tanah merupakan aset bernilai tinggi dan tidak bergerak. Permasalahan utama dalam transaksi ini sering kali terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya atau wanprestasi, yang dapat menimbulkan kerugian dan sengketa hukum. Studi ini membahas langkah-langkah hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian jual beli tanah, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/Pdt/2020 yang melibatkan gugatan wanprestasi dari pihak pembeli terhadap penjual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder, seperti KUH Perdata dan literatur terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap wanprestasi memerlukan pembuktian yang kuat dan pemenuhan syarat sahnya perjanjian. Selain itu, upaya penyelesaian dapat dilakukan baik melalui litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Studi ini memberikan gambaran mengenai pentingnya dokumen perjanjian yang jelas dan keabsahan hukum guna menghindari sengketa dalam transaksi jual beli tanah.

Peranan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Buruh Kerja Migran Lui, Carrissa Aggasta; Manurung, Chatrine Orry; Qing, Tan Hao
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.3135

Migrasi tenaga kerja telah menjadi fenomena global yang signifikan, dengan jutaan buruh migran meninggalkan negara asal mereka untuk mencari peluang kerja yang lebih baik di luar negeri. Namun, buruh migran sering kali menghadapi berbagai permasalahan dan eksploitasi, sehingga hak-hak mereka perlu dilindungi. Hukum internasional memainkan peran penting dalam menyediakan kerangka kerja untuk perlindungan hak-hak buruh migran.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan hukum internasional dalam perlindungan buruh migran. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber, termasuk instrumen hukum internasional, laporan organisasi internasional, dan studi kasus dari berbagai negara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional telah menyediakan instrumen yang kuat untuk melindungi hak-hak buruh migran, seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICRMW) dan Konvensi-konvensi ILO. Namun, implementasi dan penegakan hukum internasional di negara-negara masih menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk keterbatasan sumber daya, korupsi, dan kurangnya komitmen dari beberapa negara.Studi kasus di berbagai negara menunjukkan variasi dalam perlindungan hukum bagi buruh migran. Beberapa negara berhasil menerapkan kebijakan dan program yang efektif untuk melindungi hak-hak buruh migran, seperti Indonesia dan Filipina. Namun, negara lain seperti Arab Saudi masih menghadapi banyak kendala dalam melindungi hak-hak buruh migran.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum internasional memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak buruh migran, namun implementasi dan penegakannya masih perlu diperkuat. Diperlukan kerjasama antarnegara, komitmen internasional yang kuat, dan upaya untuk meningkatkan kapasitas institusional dan sistem penegakan hukum untuk memastikan perlindungan yang adil dan efektif bagi buruh migran di seluruh dunia.

Analisis Wanprestasi Dalam Pihak Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 252 K/PDT/2020) Kristianto, Shashia Andini; Anggraini, Nabila Chynta Dwi; Manurung, Chatrine Orry
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4586

Perjanjian jual beli tanah adalah suatu bentuk perikatan yang memiliki konsekuensi hukum signifikan karena tanah merupakan aset bernilai tinggi dan tidak bergerak. Permasalahan utama dalam transaksi ini sering kali terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya atau wanprestasi, yang dapat menimbulkan kerugian dan sengketa hukum. Studi ini membahas langkah-langkah hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian jual beli tanah, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/Pdt/2020 yang melibatkan gugatan wanprestasi dari pihak pembeli terhadap penjual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder, seperti KUH Perdata dan literatur terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap wanprestasi memerlukan pembuktian yang kuat dan pemenuhan syarat sahnya perjanjian. Selain itu, upaya penyelesaian dapat dilakukan baik melalui litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Studi ini memberikan gambaran mengenai pentingnya dokumen perjanjian yang jelas dan keabsahan hukum guna menghindari sengketa dalam transaksi jual beli tanah.

Urgensi Penguatan Legal Drafting Kontrak Sewa Rumah Online dalam Menjamin Kepastian Hukum Warga Negara Novel, Mochamad; Hadi, Dutasena Mahardhika; Kristianto, Shashia Andini; Anggraini, Nabila Chynta Dwi; Manurung, Chatrine Orry
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 3, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i2.7457

Transformasi digital mendorong perubahan signifikan dalam praktik sewa-menyewa rumah yang kini banyak dilakukan melalui media daring. Meskipun kontrak elektronik telah diakui keabsahannya dalam hukum positif Indonesia, praktik menunjukkan masih terdapat berbagai persoalan seperti ketidakjelasan klausula, lemahnya verifikasi identitas, serta ketidakseimbangan informasi antara pihak penyewa dan pemilik rumah. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penguatan legal drafting dalam kontrak sewa rumah online sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum warga negara. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan konsep negara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan legal drafting diperlukan untuk memperjelas substansi klausula, meningkatkan transparansi, serta memperkuat perlindungan hukum dalam transaksi digital. Selain itu, negara memiliki peran penting dalam menyediakan regulasi yang lebih responsif agar prinsip kepastian hukum dapat diwujudkan secara optimal.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search