Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila Hasan, Zainudin; Pradhana, Rachmat Fadhil; Andika, Agel Pratama; Al Jabbar, Muhammad Ronald Dzaky
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2385

Abstract

Fenomena luas dan kompleks yang mempengaruhi identitas budaya lokal, termasuk budaya, teknologi, ekonomi, dan komunikasi yang disebut globalisasi. Dalam penelitian, dampak globalisasi terhadap identitas budaya lokal diungkapkan dalam tiga aspek: budaya dan komunikasi, ekonomi dan lingkungan, serta pengaruh generasi muda. Pengaruh budaya dan komunikasi membawa perubahan nilai-nilai dan tradisi, serta memerlukan pemahaman dan pengelolaan perbedaan budaya. Pengaruh ekonomi dan lingkungan mempengaruhi ekonomi lokal dan identitas budaya, di mana strategi pertahanan identitas harus diadaptasi pada perubahan ekonomi. Generasi muda seringkali tidak terpapar pengaruh globalisasi, namun budaya global dapat mengubah cara hidup, perilaku, dan nilai mereka. Pengaruh budaya dan komunikasi mengubah nilai-nilai, tradisi, dan upaya komunikasi di antara individu dan komunitas, memerlukan pemahaman dan pengelolaan perbedaan budaya serta pemantauan pengaruh budaya global yang dapat menghambat atau mengubah identitas budaya lokal. Dalam aspek ekonomi dan lingkungan, globalisasi mempengaruhi ekonomi lokal dan membawa perubahan struktur pekerjaan dan perdagangan, yang kemudian mempengaruhi identitas budaya lokal. Strategi pertahanan identitas harus diadaptasi pada perubahan ekonomi dan pengaruh globalisasi. Pengaruh generasi muda terhadap identitas budaya lokal adalah fenomena yang perlu dipertimbangkan, karena budaya global dapat mengubah cara hidup, perilaku, dan nilai mereka secara sangat senyap.
Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa Hasan, Zainudin; Qunaifi, Ahmad; Andika, Agel Pratama; Pratama, Dimas Disa; Mindari, Salsabila
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2368

Abstract

Pendidikan merupakan wadah pengembangan potensi manusia dalam meningkatkan kecerdasan yang berdasarkan pada kesesuaian Undang-undang Dasar 1945. Salah satu pendidikan yang di ajarkan yaitu mengenai pendidikan anti korupsi yang dimana hal ini mengacu pada tata cara pengelolaan sistem pendidikan nasional untuk mengembangkan budaya anti terhadap korupsi melalui lembaga pendidikan yang sejalan dengan visi dan misi pendidikan nasional, yang di jelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003. Pendidikan anti korupsi merupakan upaya pemerintah untuk memberantas korupsi secara sistematis menurut sistem yang sudah ada, karena saat ini perilaku korupsi belum dapat di hentikan secara maksimal. Pendidikan anti korupsi mempunyai peran penting dalam membentuk karakter dan integritas anak bangsa. Urgensi pendidikan anti korupsi menjadi hal yang menonjol ditengah kerumitan tantangan korupsi dan memerlukan partisipasi masyarakat, serta institusi. Pendidikan ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, melainkan juga merupakan instrumen untuk membentuk karakter agar tidak memiliki sifat korupsi. Karena dengan pendidikan anti korupsi anak bangsa dimasa yang akan datang akan terhindar dari budaya korupsi yang ada.
Kajian Terhadap Pertimbangan Hakim Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa pada Kasus Pembunuhan Berencana (Studi pada Putusan Nomor: 271/PID/2024/PT TJK) Andika, Agel Pratama
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5421

Abstract

Upaya banding merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan tingkat pertama. Upaya hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan melalui peninjauan ulang oleh pengadilan tingkat lebih tinggi. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah Putusan Nomor 271/PID/2024/PT TJK, yang mencerminkan pentingnya upaya banding dalam penyelesaian perkara hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pertimbangan hukum Hakim menerima permintaan banding dari penuntut umum dan penasihat hukum para terdakwa pada kasus pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 271/PID/2024/PT TJK berfokus pada prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Proses banding dalam kasus pembunuhan berencana ini menunjukkan penerapan berbagai prinsip hukum, seperti keadilan substantif, proporsionalitas, kepastian hukum, dan keadilan restoratif. Keputusan banding yang diambil oleh pengadilan tinggi akan mempertimbangkan semua faktor tersebut untuk mencapai keadilan yang seimbang dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pihak yang terlibat. Penerimaan permintaan banding dari penuntut umum dan penasihat hukum dalam kasus pembunuhan berencana membawa implikasi yang signifikan baik bagi terpidana maupun penerapan hukum pidana di Indonesia. Dalam kasus ini, banding dapat memperberat hukuman terdakwa jika diterima oleh pengadilan tinggi, atau sebaliknya dapat meringankan hukuman jika terdapat faktor yang meringankan. Prinsip-prinsip yang diterapkan, seperti keadilan substantif, proporsionalitas, dan kepastian hukum, sangat penting dalam memastikan bahwa keputusan banding yang diambil mencerminkan keadilan yang sejati.
Kajian Terhadap Pertimbangan Hakim Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa pada Kasus Pembunuhan Berencana (Studi pada Putusan Nomor: 271/PID/2024/PT TJK) Andika, Agel Pratama
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5421

Abstract

Upaya banding merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan tingkat pertama. Upaya hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan melalui peninjauan ulang oleh pengadilan tingkat lebih tinggi. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah Putusan Nomor 271/PID/2024/PT TJK, yang mencerminkan pentingnya upaya banding dalam penyelesaian perkara hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pertimbangan hukum Hakim menerima permintaan banding dari penuntut umum dan penasihat hukum para terdakwa pada kasus pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 271/PID/2024/PT TJK berfokus pada prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Proses banding dalam kasus pembunuhan berencana ini menunjukkan penerapan berbagai prinsip hukum, seperti keadilan substantif, proporsionalitas, kepastian hukum, dan keadilan restoratif. Keputusan banding yang diambil oleh pengadilan tinggi akan mempertimbangkan semua faktor tersebut untuk mencapai keadilan yang seimbang dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pihak yang terlibat. Penerimaan permintaan banding dari penuntut umum dan penasihat hukum dalam kasus pembunuhan berencana membawa implikasi yang signifikan baik bagi terpidana maupun penerapan hukum pidana di Indonesia. Dalam kasus ini, banding dapat memperberat hukuman terdakwa jika diterima oleh pengadilan tinggi, atau sebaliknya dapat meringankan hukuman jika terdapat faktor yang meringankan. Prinsip-prinsip yang diterapkan, seperti keadilan substantif, proporsionalitas, dan kepastian hukum, sangat penting dalam memastikan bahwa keputusan banding yang diambil mencerminkan keadilan yang sejati.
Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila Hasan, Zainudin; Pradhana, Rachmat Fadhil; Andika, Agel Pratama; Al Jabbar, Muhammad Ronald Dzaky
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2385

Abstract

Fenomena luas dan kompleks yang mempengaruhi identitas budaya lokal, termasuk budaya, teknologi, ekonomi, dan komunikasi yang disebut globalisasi. Dalam penelitian, dampak globalisasi terhadap identitas budaya lokal diungkapkan dalam tiga aspek: budaya dan komunikasi, ekonomi dan lingkungan, serta pengaruh generasi muda. Pengaruh budaya dan komunikasi membawa perubahan nilai-nilai dan tradisi, serta memerlukan pemahaman dan pengelolaan perbedaan budaya. Pengaruh ekonomi dan lingkungan mempengaruhi ekonomi lokal dan identitas budaya, di mana strategi pertahanan identitas harus diadaptasi pada perubahan ekonomi. Generasi muda seringkali tidak terpapar pengaruh globalisasi, namun budaya global dapat mengubah cara hidup, perilaku, dan nilai mereka. Pengaruh budaya dan komunikasi mengubah nilai-nilai, tradisi, dan upaya komunikasi di antara individu dan komunitas, memerlukan pemahaman dan pengelolaan perbedaan budaya serta pemantauan pengaruh budaya global yang dapat menghambat atau mengubah identitas budaya lokal. Dalam aspek ekonomi dan lingkungan, globalisasi mempengaruhi ekonomi lokal dan membawa perubahan struktur pekerjaan dan perdagangan, yang kemudian mempengaruhi identitas budaya lokal. Strategi pertahanan identitas harus diadaptasi pada perubahan ekonomi dan pengaruh globalisasi. Pengaruh generasi muda terhadap identitas budaya lokal adalah fenomena yang perlu dipertimbangkan, karena budaya global dapat mengubah cara hidup, perilaku, dan nilai mereka secara sangat senyap.
Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa Hasan, Zainudin; Qunaifi, Ahmad; Andika, Agel Pratama; Pratama, Dimas Disa; Mindari, Salsabila
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2368

Abstract

Pendidikan merupakan wadah pengembangan potensi manusia dalam meningkatkan kecerdasan yang berdasarkan pada kesesuaian Undang-undang Dasar 1945. Salah satu pendidikan yang di ajarkan yaitu mengenai pendidikan anti korupsi yang dimana hal ini mengacu pada tata cara pengelolaan sistem pendidikan nasional untuk mengembangkan budaya anti terhadap korupsi melalui lembaga pendidikan yang sejalan dengan visi dan misi pendidikan nasional, yang di jelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003. Pendidikan anti korupsi merupakan upaya pemerintah untuk memberantas korupsi secara sistematis menurut sistem yang sudah ada, karena saat ini perilaku korupsi belum dapat di hentikan secara maksimal. Pendidikan anti korupsi mempunyai peran penting dalam membentuk karakter dan integritas anak bangsa. Urgensi pendidikan anti korupsi menjadi hal yang menonjol ditengah kerumitan tantangan korupsi dan memerlukan partisipasi masyarakat, serta institusi. Pendidikan ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, melainkan juga merupakan instrumen untuk membentuk karakter agar tidak memiliki sifat korupsi. Karena dengan pendidikan anti korupsi anak bangsa dimasa yang akan datang akan terhindar dari budaya korupsi yang ada.