Alawiyah, Safty
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Percepatan Pendaftaran Tanah Yang Belum Memiliki Sertifikat Hak Milik Untuk Meningkatkan Ekonomi Dan Pencegahan Konflik Di Desa Marindal-I Harahap, Anwar Sadat; Siregar, Disna Anum; Sembiring, Zamalludin; Putra, Andhika Dharma; Alawiyah, Safty; Harahap, Irma Tasya; Humairoh, Lathifah
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8 No 2 (2024): Amaliah Jurnal: Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v8i2.3965

Abstract

Mitra consists of 271 heads of families out of 685 heads of families in Marindal-I Village who still own land with land ownership status in the form of a Certificate signed by the village head or in the form of a sale and purchase letter and others in the form of a Land Certificate signed by the Patumbak District Head. and several plots of inherited land in Marindal-I Village, it turns out that their ownership rights have not been divided by other heirs. As a result, some heirs cannot use the land certificate of the inherited land they are part of as collateral in borrowing money from the bank for business capital. Method of implementing assistance methods for communities who do not yet have a Certificate of Ownership Rights together with the Team with staff from the Marindal-I Village Head's office to take care of land registration and carry out training and assistance to the community and partners regarding procedures for registering land with the BPN Office as regulated in statutory regulations applicable. The results obtained were land registration at the Deli Serdang Regency BPN Office of as many as 43 families out of the 97 targeted, carrying out training in the process of managing and completing land registration files and forming Kelompok Masyarakat Pendaftar Tanah (KMPT) whose main task is to assist in the land registration process continuously and continuously.
Penegakan Hukum Terhadap Tawuran Antar Pelajar (Study pada SMK Al Washliyah 4 Medan) Alawiyah, Safty; Purba, Nelvitia
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2403

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Tawuran Antar Pelajar (Study Pada SMK Al Washliyah 4 Medan). Metode penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif deskriftif dengan metode field research, Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitan di SMA Al Washliyah 4 Medan. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu dengan Wawancara (Interview), Pengamatan (Observation) dan Dokumentasi (Documentation). Hasil penelitian menyatakan, pertama, Upaya mengatasi kenakalan remaja berupa tawuran SMK Al Washliyah 4 Medan terbagi menjadi tiga yaitu, upaya preventif meliputi dilakukannya upacara dan dzikir yang dilaksanakan dua minggu sekali, mengundang pembina upacara dari pihak kepolisianmaupun koramil, masuk sekolah lima hari dan hari sabtu digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Kedua, Faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kota Medan terdiri dari 4 (empat) faktor. Faktor pertama dari penegak hukumnya sendiri, Faktor kedua, merupakan sarana atau fasilitas yang terbatas, Faktor ketiga, masyarakat Ketidaktegasan aparat penegak hukum dan Sikap masyarakat yang individualis atau acuh terhadap kejadian di sekitar mereka serta tidak melapor apabila terjadi tindak tawuran antar pelajar menjadi faktor utama penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar. Ketiga, Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar di SMK Al Washliyah 4 Medan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: Pertama, tahap formulasi, Kedua, tahap aplikasi yaitu pada tahap aplikasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian Ketiga, tahap eksekusi yaitu sebagai bentuk pelaksanaan penegakan hukumterhadap pelaku tawuran antar pelajar, dilakukanlah upaya mediasi penal yang melibatkan pihak sekolah dan siswa yang terlibat dalam aksi tawuran tersebut.