Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia Adinda, Dwiana; Salam, Alfah; Ramadhan, Ardian; Narendra, Adam; Anasti, Masykuri; Yanto, Jerry
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 1 (2024): CALL FOR PAPER
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v1i1.16

Abstract

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia menjadi sorotan utama dalam konteks dinamika perkembangan masyarakat dan tuntutan akan keadilan yang semakin kompleks. Artikel ini mengeksplorasi peran politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana, merinci konteks sejarah, dinamika politik, dan dampaknya terhadap masyarakat. Sejak masa kolonial hingga reformasi, sejarah hukum pidana mencerminkan dinamika politik yang membentuk pandangan dan nilai hukum. Dinamika politik dalam pembaharuan hukum pidana melibatkan peran partai politik, legislator, dan kelompok advokasi, yang secara kolektif membentuk arah dan substansi perubahan hukum pidana. Rasio atau alasan di balik pembaharuan hukum pidana mencerminkan visi pemerintah dan aspirasi masyarakat terkait sistem peradilan pidana yang diinginkan. Isu-isu sentral seperti keseimbangan antara keamanan masyarakat dan hak individu, keadilan restoratif, dan pengaruh global menjadi fokus pembahasan dalam politik hukum pembaharuan ini. Partisipasi masyarakat dalam proses pembaharuan mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran demokrasi, sementara dampak sosial dan ekonomi perubahan hukum pidana menjadi ukuran keberhasilan perubahan tersebut. Kesimpulannya, pemahaman mendalam tentang politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana memungkinkan evaluasi holistik terhadap peran politik dalam membentuk wajah sistem peradilan pidana Indonesia.
Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia: Tinjauan Pustaka Putri, Nur Kemala; Salam, Alfa; Ramadhan, Ardian; Mulitalia, Mulitalia; Anasti, Masykuri
Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2024): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/jimmi.v1i2.135

Abstract

Artikel ini membahas pengaruh teori rehabilitasi terhadap kebijakan pemidanaan di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana prinsip rehabilitatif dapat mengubah pendekatan punitif yang selama ini dominan. Penjatuhan vonis rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba juga bisa dinilai pemidanaan yang ideal, karena secara konseptual, rehabilitasi itu dinilai cukup berat dan kenestapaan bagi si penyalah guna narkoba. Tujuan pemidanaan yang umumnya diketahui hanya teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan yang dapat digunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masa mendatang. Melalui metode penelitian kualitatif dan tinjauan pustaka, studi ini mengidentifikasi berbagai sumber yang mencakup literatur, laporan pemerintah, dan regulasi terkait. Teori rehabilitasi menekankan pemulihan individu melalui pendidikan, terapi, dan dukungan sosial, bertujuan untuk mengurangi angka kriminalitas dan memfasilitasi reintegrasi sosial narapidana. Penelitian menunjukkan bahwa ada pergeseran dalam kebijakan pemidanaan, terlihat pada adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan implementasi program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Meskipun demikian, tantangan seperti stigma sosial, kurangnya sumber daya, dan pemahaman masyarakat tentang rehabilitasi masih menjadi hambatan signifikan. Hasil penelitian menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas untuk mendukung implementasi program rehabilitasi yang lebih efektif. Kesimpulan dari penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis data untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan berkeadilan, yang tidak hanya menghukum tetapi juga memperbaiki dan mempersiapkan pelanggar hukum untuk kembali ke masyarakat dengan baik.
Intercropping Land Kale on Hypopodium Leftover Oil Palm Fronds Pruning Ramadhan, Ardian; Nasution, Dwiky Ardiansyah
International Journal of Oil Palm Vol. 7 No. 3 (2024)
Publisher : Indonesian Oil Palm Society /IOPS (Masyarakat Perkelapa-sawitan Indonesia /MAKSI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35876/ijop.v7i3.127

Abstract

The horticultural consumption of land kale in Indonesia is still quite high due to its complete nutritional content. However, limited cultivation land is an obstacle to the production of land kale. On the other hand, Indonesia has a very large area of oil palm plantations because it is a superior commodity as a foreign exchange earner. But it is unfortunate that the output obtained is only oil palm fresh fruit bunches (FFB). Therefore, it is necessary to create an integrated agricultural model such as intercropping so that the output obtained is more and profitable economically and environmentally sustainable. Intercropping is a method of agricultural cultivation by planting two or more commodities in the same area to maximise land use and maximise productivity. Intercropping in oil palm is not carried out in producing crops (TM) due to constraints on cultivation land area. However, by using a new agricultural cultivation method, namely cultivation on the hypopodium of the remaining leaf pruning, oil palm producing plants (TM) can still be intercropped. Hypopodium is the tip or base of the leaf that connects to the plant stem. The hypopodium area that is already wide enough in producing plants (TM) can be used as a place for kale plant growth. In addition, the content of organic matter in the hypopodium can be used as a source of nutrients and as an organic substrate. This type of primary research with qualitative methods shows the results that the intercropping method of kale with oil palm on the hypopodium of the remaining pruning of oil palm leaves can be done so that the output out of the farm is more.