Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Anasti, Masykuri
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia Adinda, Dwiana; Salam, Alfah; Ramadhan, Ardian; Narendra, Adam; Anasti, Masykuri; Yanto, Jerry
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 1 (2024): CALL FOR PAPER
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v1i1.16

Abstract

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia menjadi sorotan utama dalam konteks dinamika perkembangan masyarakat dan tuntutan akan keadilan yang semakin kompleks. Artikel ini mengeksplorasi peran politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana, merinci konteks sejarah, dinamika politik, dan dampaknya terhadap masyarakat. Sejak masa kolonial hingga reformasi, sejarah hukum pidana mencerminkan dinamika politik yang membentuk pandangan dan nilai hukum. Dinamika politik dalam pembaharuan hukum pidana melibatkan peran partai politik, legislator, dan kelompok advokasi, yang secara kolektif membentuk arah dan substansi perubahan hukum pidana. Rasio atau alasan di balik pembaharuan hukum pidana mencerminkan visi pemerintah dan aspirasi masyarakat terkait sistem peradilan pidana yang diinginkan. Isu-isu sentral seperti keseimbangan antara keamanan masyarakat dan hak individu, keadilan restoratif, dan pengaruh global menjadi fokus pembahasan dalam politik hukum pembaharuan ini. Partisipasi masyarakat dalam proses pembaharuan mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran demokrasi, sementara dampak sosial dan ekonomi perubahan hukum pidana menjadi ukuran keberhasilan perubahan tersebut. Kesimpulannya, pemahaman mendalam tentang politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana memungkinkan evaluasi holistik terhadap peran politik dalam membentuk wajah sistem peradilan pidana Indonesia.
Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia: Tinjauan Pustaka Putri, Nur Kemala; Salam, Alfa; Ramadhan, Ardian; Mulitalia, Mulitalia; Anasti, Masykuri
Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2024): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/jimmi.v1i2.135

Abstract

Artikel ini membahas pengaruh teori rehabilitasi terhadap kebijakan pemidanaan di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana prinsip rehabilitatif dapat mengubah pendekatan punitif yang selama ini dominan. Penjatuhan vonis rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba juga bisa dinilai pemidanaan yang ideal, karena secara konseptual, rehabilitasi itu dinilai cukup berat dan kenestapaan bagi si penyalah guna narkoba. Tujuan pemidanaan yang umumnya diketahui hanya teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan yang dapat digunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masa mendatang. Melalui metode penelitian kualitatif dan tinjauan pustaka, studi ini mengidentifikasi berbagai sumber yang mencakup literatur, laporan pemerintah, dan regulasi terkait. Teori rehabilitasi menekankan pemulihan individu melalui pendidikan, terapi, dan dukungan sosial, bertujuan untuk mengurangi angka kriminalitas dan memfasilitasi reintegrasi sosial narapidana. Penelitian menunjukkan bahwa ada pergeseran dalam kebijakan pemidanaan, terlihat pada adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan implementasi program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Meskipun demikian, tantangan seperti stigma sosial, kurangnya sumber daya, dan pemahaman masyarakat tentang rehabilitasi masih menjadi hambatan signifikan. Hasil penelitian menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas untuk mendukung implementasi program rehabilitasi yang lebih efektif. Kesimpulan dari penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis data untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan berkeadilan, yang tidak hanya menghukum tetapi juga memperbaiki dan mempersiapkan pelanggar hukum untuk kembali ke masyarakat dengan baik.
Co-Authors Adinda, Dwiana Mulitalia, Mulitalia Narendra, Adam Putri, Nur Kemala Ramadhan, Ardian Salam, Alfa Salam, Alfah Yanto, Jerry