Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi Putri, Nur Kemala; Simeulu, Alex; Fitri, Fikriya Aniqa; Trilia, Irda; Mulitalia; Adisma, M.Febryan
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 1 (2024): CALL FOR PAPER
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v1i1.17

Abstract

Artikel ini membahas fenomena disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan fokus pada penyebab terjadinya ketidakselarasan antarundang-undang dan solusi yang dapat diimplementasikan. Melalui pendekatan hukum normatif, artikel ini menganalisis beberapa faktor penyebab disharmonisasi, termasuk pembentukan peraturan oleh lembaga yang berbeda, pergantian pejabat yang berwenang, pendekatan sektoral yang dominan, kurangnya koordinasi antarinstansi, terbatasnya partisipasi masyarakat, dan ketidakpastian metode penyusunan peraturan. Dalam menyajikan solusi, artikel mengusulkan tiga pendekatan utama: mengubah atau mencabut pasal tertentu yang menyebabkan disharmonisasi, mengajukan permohonan uji materi kepada lembaga yudikatif, dan menerapkan asas hukum seperti “Lex Superior Derogat Legi Inferiori” dan “Lex Specialis Derogat Legi Generalis.” Selain itu, artikel juga membahas relevansi dan implementasi landasan hukum Omnibus Law sebagai upaya untuk mengatasi disharmonisasi dengan menggabungkan beberapa undang-undang ke dalam satu perangkat peraturan. Pentingnya mengurangi over regulasi juga ditekankan, dengan mengutip pandangan seorang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyoroti bahwa kualitas undang-undang lebih penting daripada jumlahnya. Artikel ini merangkum tantangan, akar permasalahan, dan alternatif solusi untuk mencapai harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Maqashid Sharia as the Foundation of Religious Moderation and Resilience in Aceh's Border Communities Syamsuar, Syamsuar; Hanif, Hanif; Al-Fairusy, Muhajir; Ikhwan, M.; Putri, Nur Kemala; Alfiansyah, Alfiansyah
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 11 No 2 (2024): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v11i2.9852

Abstract

The implementation of Islamic law in Aceh over the past two decades has not only reflected the enforcement of Sharia but also illustrated the cultural and political dynamics of Acehnese society. As a region rich in customary law traditions and social pluralism, the response of Acehnese communities, particularly in multicultural border areas, to violations of Islamic law and its existence varies widely. Islamic law in Aceh is often interpreted through the lens of political identity and local culture, while the maqashid sharia values, such as the protection of life, property, and security have yet to be fully integrated into daily practices. This study employs an anthropological approach with qualitative methods. Data collection was conducted through participatory observation, in-depth interviews, and narrative analysis of the experiences and perspectives of local communities. The study focuses on how communities construct, understand, and respond to Sharia as part of their social lives. The findings reveal that border communities in Aceh perceive Islamic law not only as a religious rule but also as a political identity symbol to reinforce their social standing, including in rejecting the construction of non-Muslim places of worship. However, the study also highlights a gap in understanding and applying maqashid sharia, attributed to limited socialization and cross-cultural dialogue. Nevertheless, Islamic law remains respected as a crucial element of the social structure, although its interpretation is often situational and contextual.
Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia: Tinjauan Pustaka Putri, Nur Kemala; Salam, Alfa; Ramadhan, Ardian; Mulitalia, Mulitalia; Anasti, Masykuri
Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2024): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/jimmi.v1i2.135

Abstract

Artikel ini membahas pengaruh teori rehabilitasi terhadap kebijakan pemidanaan di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana prinsip rehabilitatif dapat mengubah pendekatan punitif yang selama ini dominan. Penjatuhan vonis rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba juga bisa dinilai pemidanaan yang ideal, karena secara konseptual, rehabilitasi itu dinilai cukup berat dan kenestapaan bagi si penyalah guna narkoba. Tujuan pemidanaan yang umumnya diketahui hanya teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan yang dapat digunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masa mendatang. Melalui metode penelitian kualitatif dan tinjauan pustaka, studi ini mengidentifikasi berbagai sumber yang mencakup literatur, laporan pemerintah, dan regulasi terkait. Teori rehabilitasi menekankan pemulihan individu melalui pendidikan, terapi, dan dukungan sosial, bertujuan untuk mengurangi angka kriminalitas dan memfasilitasi reintegrasi sosial narapidana. Penelitian menunjukkan bahwa ada pergeseran dalam kebijakan pemidanaan, terlihat pada adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan implementasi program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Meskipun demikian, tantangan seperti stigma sosial, kurangnya sumber daya, dan pemahaman masyarakat tentang rehabilitasi masih menjadi hambatan signifikan. Hasil penelitian menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas untuk mendukung implementasi program rehabilitasi yang lebih efektif. Kesimpulan dari penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis data untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan berkeadilan, yang tidak hanya menghukum tetapi juga memperbaiki dan mempersiapkan pelanggar hukum untuk kembali ke masyarakat dengan baik.
Implementasi Syariat Islam oleh Wilayatul Hisbah di Aceh Barat: Tantangan dan Dinamika Sosial Putri, Nur Kemala; Ramlan, Ramlan; Trilia, Irda; Julian, Farhan; Erick, Benni
Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism Vol 5, No 2 (2025): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jseit.v5i2.29656

Abstract

Abstract: This study examines How the Wilayatul Hisbah in West Aceh regency implements the application of Islamic law, particularlyin terms of lack of socialization and lack of community participation in filling the open space for the implementation of Isvlamic law. The Qur’an is the basis for understanding Islamic law, and this teaching is based on the holy book. Islamic law applies to his servants who are sane, healthy, and have come of age. This study ises a qualitative descriptive approach. The problem studied is: How does the Wilayatul Hisbah implement the application of Islamic law in West Aceh? The results show that many Islamic law application programs still face challengs in the social order of the community. Although the law or Qanun has provided a strong legal basis, effective implementation requires careful preparation and good managemen. Islamic law is seen as a divine rule that encompasses all aspects of Muslim life. This study uses the theory of sociology of religion to see how the formalization of the application and implemention of Islamic law in West Aceh and How it affects the community. The method of sociology of religion enables a deeper understanding of the formalization process and its consequences for Acehnese society. Before Indonesia’s independence, Sultan Iskandar Muda had ruled Aceh. Then came the post-independence period, the New Order, reform, and now. Laws No.44 of 1999 and No.18 of 2001, along with other laws regulating Islamic law, serve as the basis for the implementation of Islamic law in Aceh.Abstrak: Studi ini melihat bagaimana Wilayatul Hisbah Kab. Aceh Barat melaksanakan penerapan syariat Islam, terutama dalam hal kurangnya sosialisasi dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengisi ruang terbuka untuk pelaksanaan syariat Islam. Al-Qur'an merupakan dasar dari segala pemahaman tentang syari'at Islam, dan ajaran ini didasarkan pada kitab suci. Syariat Islam ini berlaku bagi hamba-Nya yang berakal, sehat, dan telah dewasa. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Problem yang diteliti adalah: Bagaimanakah Wilayatul Hisbah melaksanakan penerapan syariat Islam di Aceh Barat? Hasil menunjukkan bahwa banyak program penerapan syariat islam masih menghadapi tantangan dalam tatanan sosial masyarakat. Meskipun undang-undang atau Qanun telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasi yang efektif memerlukan persiapan yang matang dan manajemen yang baik. Syariat Islam dipandang sebagai aturan ilahiah yang mencakup semua aspek kehidupan umat Islam. Studi ini menggunakan teori sosiologi agama untuk melihat bagaimana formalisasi penerapan dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh Barat dan bagaimana hal itu berdampak pada masyarakat. Metode sosiologi agama memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses formalisasi dan konsekuensi yang ditimbulkannya bagi masyarakat Aceh. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Raja Iskandar Muda telah memerintah Aceh. Kemudian datang periode setelah kemerdekaan, Orde Baru, reformasi, dan sekarang. Hukum Nomor 44 tahun 1999 dan Nomor 18 tahun 2001, bersama dengan hukum lain yang mengatur tentang syariat Islam, berfungsi sebagai dasar untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh.