Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Putri, Nur Kemala
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi Putri, Nur Kemala; Simeulu, Alex; Fitri, Fikriya Aniqa; Trilia, Irda; Mulitalia; Adisma, M.Febryan
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 1 (2024): CALL FOR PAPER
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v1i1.17

Abstract

Artikel ini membahas fenomena disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan fokus pada penyebab terjadinya ketidakselarasan antarundang-undang dan solusi yang dapat diimplementasikan. Melalui pendekatan hukum normatif, artikel ini menganalisis beberapa faktor penyebab disharmonisasi, termasuk pembentukan peraturan oleh lembaga yang berbeda, pergantian pejabat yang berwenang, pendekatan sektoral yang dominan, kurangnya koordinasi antarinstansi, terbatasnya partisipasi masyarakat, dan ketidakpastian metode penyusunan peraturan. Dalam menyajikan solusi, artikel mengusulkan tiga pendekatan utama: mengubah atau mencabut pasal tertentu yang menyebabkan disharmonisasi, mengajukan permohonan uji materi kepada lembaga yudikatif, dan menerapkan asas hukum seperti “Lex Superior Derogat Legi Inferiori” dan “Lex Specialis Derogat Legi Generalis.” Selain itu, artikel juga membahas relevansi dan implementasi landasan hukum Omnibus Law sebagai upaya untuk mengatasi disharmonisasi dengan menggabungkan beberapa undang-undang ke dalam satu perangkat peraturan. Pentingnya mengurangi over regulasi juga ditekankan, dengan mengutip pandangan seorang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyoroti bahwa kualitas undang-undang lebih penting daripada jumlahnya. Artikel ini merangkum tantangan, akar permasalahan, dan alternatif solusi untuk mencapai harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Maqashid Sharia as the Foundation of Religious Moderation and Resilience in Aceh's Border Communities Syamsuar, Syamsuar; Hanif, Hanif; Al-Fairusy, Muhajir; Ikhwan, M.; Putri, Nur Kemala; Alfiansyah, Alfiansyah
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 11 No 2 (2024): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v11i2.9852

Abstract

The implementation of Islamic law in Aceh over the past two decades has not only reflected the enforcement of Sharia but also illustrated the cultural and political dynamics of Acehnese society. As a region rich in customary law traditions and social pluralism, the response of Acehnese communities, particularly in multicultural border areas, to violations of Islamic law and its existence varies widely. Islamic law in Aceh is often interpreted through the lens of political identity and local culture, while the maqashid sharia values, such as the protection of life, property, and security have yet to be fully integrated into daily practices. This study employs an anthropological approach with qualitative methods. Data collection was conducted through participatory observation, in-depth interviews, and narrative analysis of the experiences and perspectives of local communities. The study focuses on how communities construct, understand, and respond to Sharia as part of their social lives. The findings reveal that border communities in Aceh perceive Islamic law not only as a religious rule but also as a political identity symbol to reinforce their social standing, including in rejecting the construction of non-Muslim places of worship. However, the study also highlights a gap in understanding and applying maqashid sharia, attributed to limited socialization and cross-cultural dialogue. Nevertheless, Islamic law remains respected as a crucial element of the social structure, although its interpretation is often situational and contextual.
Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia: Tinjauan Pustaka Putri, Nur Kemala; Salam, Alfa; Ramadhan, Ardian; Mulitalia, Mulitalia; Anasti, Masykuri
Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2024): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/jimmi.v1i2.135

Abstract

Artikel ini membahas pengaruh teori rehabilitasi terhadap kebijakan pemidanaan di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana prinsip rehabilitatif dapat mengubah pendekatan punitif yang selama ini dominan. Penjatuhan vonis rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba juga bisa dinilai pemidanaan yang ideal, karena secara konseptual, rehabilitasi itu dinilai cukup berat dan kenestapaan bagi si penyalah guna narkoba. Tujuan pemidanaan yang umumnya diketahui hanya teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan yang dapat digunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masa mendatang. Melalui metode penelitian kualitatif dan tinjauan pustaka, studi ini mengidentifikasi berbagai sumber yang mencakup literatur, laporan pemerintah, dan regulasi terkait. Teori rehabilitasi menekankan pemulihan individu melalui pendidikan, terapi, dan dukungan sosial, bertujuan untuk mengurangi angka kriminalitas dan memfasilitasi reintegrasi sosial narapidana. Penelitian menunjukkan bahwa ada pergeseran dalam kebijakan pemidanaan, terlihat pada adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan implementasi program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Meskipun demikian, tantangan seperti stigma sosial, kurangnya sumber daya, dan pemahaman masyarakat tentang rehabilitasi masih menjadi hambatan signifikan. Hasil penelitian menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas untuk mendukung implementasi program rehabilitasi yang lebih efektif. Kesimpulan dari penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis data untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan berkeadilan, yang tidak hanya menghukum tetapi juga memperbaiki dan mempersiapkan pelanggar hukum untuk kembali ke masyarakat dengan baik.
Maqashid Sharia as the Foundation of Religious Moderation and Resilience in Aceh's Border Communities Syamsuar, Syamsuar; Hanif, Hanif; Al-Fairusy, Muhajir; Ikhwan, M.; Putri, Nur Kemala; Alfiansyah, Alfiansyah
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 11 No 2 (2024): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v11i2.9852

Abstract

The implementation of Islamic law in Aceh over the past two decades has not only reflected the enforcement of Sharia but also illustrated the cultural and political dynamics of Acehnese society. As a region rich in customary law traditions and social pluralism, the response of Acehnese communities, particularly in multicultural border areas, to violations of Islamic law and its existence varies widely. Islamic law in Aceh is often interpreted through the lens of political identity and local culture, while the maqashid sharia values, such as the protection of life, property, and security have yet to be fully integrated into daily practices. This study employs an anthropological approach with qualitative methods. Data collection was conducted through participatory observation, in-depth interviews, and narrative analysis of the experiences and perspectives of local communities. The study focuses on how communities construct, understand, and respond to Sharia as part of their social lives. The findings reveal that border communities in Aceh perceive Islamic law not only as a religious rule but also as a political identity symbol to reinforce their social standing, including in rejecting the construction of non-Muslim places of worship. However, the study also highlights a gap in understanding and applying maqashid sharia, attributed to limited socialization and cross-cultural dialogue. Nevertheless, Islamic law remains respected as a crucial element of the social structure, although its interpretation is often situational and contextual.
Co-Authors Adisma, M.Febryan Al-Fairusy, Muhajir Alfiansyah Alfiansyah Anasti, Masykuri Fitri, Fikriya Aniqa Hanif Hanif Ikhwan, M. M. Ikhwan Mulitalia Mulitalia, Mulitalia Ramadhan, Ardian Salam, Alfa Simeulu, Alex Syamsuar Syamsuar, Syamsuar Trilia, Irda