Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurispudensi Firmansyah, Aidil; Setiawan, Deni; Pratama, Farhan; Marwan, Teuku; Almanda, Angga; Oktarianda, Sabdia; Zulkarnen; satrio, Ibnu; Saputra, Irka; Juna, Awan Maulidin; Rohman
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2 (2024): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v1i2.79

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi peran putusan pengadilan sebagai sumber hukum yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya yurisprudensi dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan di tengah dinamika sosial yang kompleks. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana putusan pengadilan dapat berfungsi sebagai preseden yang mengikat dan mempengaruhi putusan-putusan selanjutnya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan yurisprudensi dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap berbagai putusan pengadilan dan literatur hukum terkait. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dari putusan pengadilan tingkat tinggi, termasuk Mahkamah Agung, dan dianalisis menggunakan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan memiliki peran penting sebagai sumber hukum yurisprudensi, terutama dalam kasus-kasus yang memiliki aspek hukum yang belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Namun, kekuatan yurisprudensi dipengaruhi oleh konsistensi putusan, argumentasi hukum yang kuat, serta pengakuan dari komunitas hukum. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa untuk memperkuat peran yurisprudensi, diperlukan peningkatan kualitas putusan pengadilan melalui peningkatan kapasitas hakim dan konsistensi dalam penerapan hukum. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan keadilan di Indonesia.
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN MELAWI rendita utami; Rusdiono; Dahniar Th. Musa; Zulkarnen; Pabali Musa; Arifin
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 24 No 2 (2026): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v24i2.2034

Abstract

The aim of this thesis is to analyze the degree of effectiveness of the work of the Complaint Management Team at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Melawi Regency and to explain the reasons why the office receives a small number of complaints from the public. The problems that this research are the absence of guidance/evaluation by the superiors to the Complaint Management Team of DPMPTSP Melawi Regency, inadequate training of the team on how to handle complaints, and the low number of complaints that are submitted to the office. This study aims to determine the level of effectiveness of the performance of the Complaint Management Team and to determine the factors that contribute to the low number of complaints received by the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) Melawi Regency. The study is descriptive qualitative. The data were collected by means of interviews and documentation. The analysis of the data was founded on the theory of Duncan that comprises goal achievement, integration, and adaptation to assess the effectiveness of the performance of the Complaint Management Team at DPMPTSP Melawi Regency. The results indicate that the Complaint Management Team at DPMPTSP Melawi Regency is not yet effective in the following aspects: Goal attainment: The goals of complaint management have not been met completely. Integration: The degree of socialization and outreach to the population is low. Adaptation: The adoption of Presidential Regulation No. 76 of 2013 and Regulation of Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform No. 3 of 2015 has not been ideal. Some of the reasons why DPMPTSP Melawi Regency received few complaints are: poor human resource quality, poor facilities and infrastructure, poor community engagement, the absence of direction and appraisal by seniors, lack of enforcement of Regulation of Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform No. 3 of 2015.