Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Saputra, Irka
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurispudensi Firmansyah, Aidil; Setiawan, Deni; Pratama, Farhan; Marwan, Teuku; Almanda, Angga; Oktarianda, Sabdia; Zulkarnen; satrio, Ibnu; Saputra, Irka; Juna, Awan Maulidin; Rohman
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2 (2024): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v1i2.79

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi peran putusan pengadilan sebagai sumber hukum yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya yurisprudensi dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan di tengah dinamika sosial yang kompleks. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana putusan pengadilan dapat berfungsi sebagai preseden yang mengikat dan mempengaruhi putusan-putusan selanjutnya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan yurisprudensi dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap berbagai putusan pengadilan dan literatur hukum terkait. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dari putusan pengadilan tingkat tinggi, termasuk Mahkamah Agung, dan dianalisis menggunakan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan memiliki peran penting sebagai sumber hukum yurisprudensi, terutama dalam kasus-kasus yang memiliki aspek hukum yang belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Namun, kekuatan yurisprudensi dipengaruhi oleh konsistensi putusan, argumentasi hukum yang kuat, serta pengakuan dari komunitas hukum. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa untuk memperkuat peran yurisprudensi, diperlukan peningkatan kualitas putusan pengadilan melalui peningkatan kapasitas hakim dan konsistensi dalam penerapan hukum. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan keadilan di Indonesia.
Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan Rohman, Rohman; Muliadi, Muliadi; Pratama, Farhan; Saputra, Irka; Firmansyah, Aidil; Marwan, T; Irfandi, Irfandi
Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2024): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/jimmi.v1i3.146

Abstract

Sistem pembuktian merupakan elemen penting dalam hukum pidana yang bertujuan untuk memastikan keadilan dalam proses peradilan. Dalam hukum pidana Indonesia, sistem pembuktian diatur dalam KUHAP, yang mengacu pada prinsip pembuktian minimal (minimum bewijs) dan keabsahan alat bukti. Namun, sistem ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk perkembangan teknologi yang menghadirkan bukti digital, disparitas dalam penilaian bukti oleh hakim, serta isu etika dalam pengumpulan bukti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembuktian di Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta solusi untuk meningkatkan efektivitas dan transparansinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan menganalisis undang-undang, jurnal ilmiah, buku, serta laporan kasus. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pembuktian dan memberikan rekomendasi berdasarkan praktik hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya regulasi tentang bukti digital, ketidakkonsistenan dalam putusan, serta praktik pengumpulan bukti yang tidak etis menjadi hambatan utama dalam sistem pembuktian di Indonesia. Kesimpulannya, untuk meningkatkan efektivitas sistem pembuktian, diperlukan revisi KUHAP, pelatihan aparat penegak hukum, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat integritas sistem peradilan pidana dan mewujudkan keadilan substantif.
Co-Authors Almanda, Angga DENI SETIAWAN Firmansyah, Aidil Irfandi Irfandi, Irfandi Juna, Awan Maulidin Marwan, T Marwan, Teuku Muliadi Oktarianda, Sabdia Pratama, Farhan Rohman Rohman Rohman satrio, Ibnu Zulkarnen