Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Sosialisasi Penerapan Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa SD 03 Pondok Labu Jakarta Selatan dalam Mewujudkan Pemantapan Ketahanan dan Tata Kelola Kepemerintahan Indonesia Kaban, Divany Harbina Emzilena; Adam, Chelsea Kairadinda; Lestari, Widya Tri; Pane, Elisabet Nauli; Widjaya, Marcellino Rizky Indra; Aritonang, Christian Daniel; Santika, Syahirah Rafah; Amanda, Nauva; Deswert, Daniel Justin Jeconica; Sukma, Nadira Fariza
Jurnal Teknologi Pendidikan Vol. 1 No. 2 (2023): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jtp.v1i2.112

Abstract

Pendidikan anti-korupsi memegang peran penting dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia dengan kualitas dan integritas. Artikel ini membahas pelayanan masyarakat dalam bentuk yang dilaksanakan di SDN 03 Pondok Labu, Jakarta Selatan, dan bertujuan untuk menganalisis hasil sosialisasi penerapan pendidikan anti-korupsi bagi siswa sekolah dasar dalam konteks penguatan ketahanan dan tata kelola di Indonesia. Data dikumpulkan melalui tinjauan literatur. Hasil penelitian SDN 03 Pondok Labu, Jakarta Selatan, mengadopsi berbagai strategi pendidikan anti-korupsi, termasuk integrasi materi anti-korupsi dalam kurikulum, pelatihan guru, dan kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan nilai integritas. Hasil pelayanan ini juga menunjukkan bahwa siswa yang ikut program pendidikan anti-korupsi menunjukkan pemahaman yang meningkat tentang pentingnya integritas dalam menjaga tata kelola yang baik. Pelayanan ini memberikan kontribusi penting dalam konteks penguatan ketahanan dan tata kelola Indonesia dengan menunjukkan bahwa pendidikan anti-korupsi bagi siswa sekolah dasar dapat menjadi pondasi yang kuat dalam membentuk generasi yang berkomitmen untuk mencegah korupsi dan mempromosikan tata kelola yang bersih dan transparan. Artikel ini menguraikan temuan tersebut dan implikasinya untuk upaya lebih lanjut dalam memperkuat pendidikan anti-korupsi di tingkat pendidikan dasar.
Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia (The Concept Rule Of Law From The Perspective Of Indonesian Constitutional Law) Kaban, Divany Harbina Emzilena; Putri, Keshia Annisa; Paksi, Arif Pujawangsa; Triadi, Irwan
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 3 (2024): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11670332

Abstract

Almost every country has aspirations to become a rule of law state. Indonesia is no exception, with its aspiration as a rule of law state enshrined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The concept of a rule of law state places all activities of the state and its society under the law. It also governs the administration of the state through legislation and upholds the sovereignty or supremacy of the law based on principles and values of justice. This research employs a juridical normative approach by conducting document analysis and utilizing data and information obtained through literature review. The research findings suggest that the concept of a rule of law state should be upheld because it offers the advantage of enabling the state to control society and foster justice within the nation. Furthermore, to address the shortcomings of this legal concept, it is necessary to incorporate principles and values that have developed and become integral to society, such as those embodied in Pancasila, into prevailing legislation. This ensures that legislation serves not only as a tool for those in power to govern the state but also as a manifestation of justice within society.
Pertanggungjawaban Developer Dalam Kasus Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Properti Melalui Sistem KPR Kaban, Divany Harbina Emzilena; Adam, Chelsea Kairadinda; Amalia, Firda; Putri, Prastiwi Pramudya; Putri, Tiara Frianita; S, Surahmad
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 1 (2025): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15205896

Abstract

The issue of breach of contract by developers in property sale and purchase transactions through the Mortgage Loan (KPR) scheme has become a significant concern in consumer protection in Indonesia. This research aims to analyze the legal responsibility of developers and the legal protection efforts for consumers who suffer losses due to breach of contract in property sales under KPR agreements. The research method used is normative legal research with a statutory and case study approach. Data collection techniques include literature review, analysis of legal documents, and empirical data from banking reports and relevant cases. The data were analyzed qualitatively by interpreting applicable legal provisions and reviewing their implementation in practice. The results show that in the tripartite legal relationship between developers, consumers, and banks, each party has rights and obligations based on the principle of freedom of contract. When a developer commits a breach of contract, consumers are entitled to legal protection as stipulated in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and the Indonesian Civil Code. This protection includes the right to compensation, the right to accurate information, and access to dispute resolution mechanisms. Consistent law enforcement is essential to safeguard consumer rights in the KPR system.
KASUS WANPRESTASI INVESTASI BATU BARA YUSUF MANSUR: ANALISIS DAN PENERAPAN HUKUM PERIKATAN Anjani , Indira Emilia; Ramdhani, Nadia Marsya; Palureng, Dio Ramadhan; Kaban, Divany Harbina Emzilena; Rotty, Marchelino Rafael Bintang; Shary, Mutya Lubna; Irzaqie, Rafli Achmad; Fadillah, Rendra Hanam; Rizkianti, Wardani
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Special Issue Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.39022

Abstract

Manusia sebagai makhluk sosial ditakdirkan untuk menjalani berbagai aktivitas sosial yang banyak melahirkan hubungan khusus seperti perjanjian yang menimbulkan suatu perikatan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Akan tetapi, masih banyak ketimpangan akan pengetahuan dan kesadaran berkaitan dengan perikatan sekaligus penyelewengan dari pelaksanaan perikatan itu sendiri, salah satunya adalah kasus wanprestasi investasi batu bara oleh Yusuf Mansur. Artikel jurnal ini membahas analisis tentang uraian kasus wanprestasi investasi batu bara oleh Yusuf Mansur serta penyelesaiannya melalui putusan pengadilan dan bagaimana posisi kasus tersebut dalam Hukum Perikatan. Analisis dalam artikel ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yang menghubungkan kasus dengan aturan dan perundang-undangan dalam hukum perikatan serta undang-undang terkait/ Analisis ini menunjukkan bahwa Yusuf Mansur telah melakukan wanprestasi investasi batu bara dengan Zaini Mustofa. Kasus tersebut telah diselesaikan melalui Pengadilan hingga tingkat kasasi yang pada akhirnya membebaskan Yusuf Mansur dari gugatan yang diajukan oleh Zaini Mustofa. Analisis ini menyarankan bahwa penting bagi masyarakat untuk memahami apa saja yang terdapat dalam Hukum Perikatan serta pentingnya otoritas terkait untuk meningkatkan regulasi dan pengawasannya untuk menghindari pelanggaran suatu perjanjian di masa depan.