Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Hukum Indonesia
Parindo, Dhandy
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Evaluasi Pembangunan Proyek Nasional dan Relokasi Masyarakat Melayu Parindo, Dhandy; Atmaja, Anton Surya; Pasaribu, Vildesye; Passaoran, Herbet Abraham; Dinanto, Dio
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i1.662

Abstract

Pembangunan merupakan suatu hal yang sangat mendasar dan penting dalam suatu negara, khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas proyek nasional dan dampak terkait relokasi komunitas Melayu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, dengan tiga pendekatan yang relevan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis peraturan terkait pertanahan dan pengelolaan tanah, pendekatan konseptual untuk memahami konsep kepastian hukum dan dampaknya terhadap masyarakat Pulau Rempang. dari sudut pandang sosiologi hukum Hukum sebagai alat rekayasa sosial, serta pendekatan historis untuk meneliti sejarah kebijakan pemerintah di Pulau Rempang dan Kota Batam serta sejarah sosial masyarakat khususnya masyarakat adat Melayu dalam rangka menilai keberhasilan kebijakan dan peraturan pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai Undang-undang sebagai alat rekayasa sosial bagi masyarakat. Dengan penelitian normatif akan ditemukan banyak peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan konstitusi, aturannya bersifat horizontal. Selain itu, kebijakan yang diambil penguasa juga melupakan aspek hukum adat dan hak adat masyarakat Melayu. Beberapa permasalahan hukum dalam proyek strategi nasional ini justru mengakibatkan undang-undang tidak berfungsi sebagai alat rekayasa sosial, bahkan lebih menimbulkan konflik anarkis, hingga proyek nasional tidak berjalan lancar.
Konstruksi Hukum Justice Collaborator Sebagai Plea Bargaining dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dari Kasus Richard Eliezer Parindo, Dhandy; Daeng, Yusuf; Atmaja, Anton Surya; Putra, Hapis Reski; Berson, Hendri
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 4 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i4.1143

Abstract

Sistem hukum pidana Indonesia menghadapi isu serius terkait konsep justice collaborator dan plea bargaining. Kasus Richard Eliezer, seorang polisi yang terlibat dalam pembunuhan, mencerminkan perubahan penerapan kedua konsep tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan plea bargaining dalam konteks hukum Indonesia serta implikasinya terhadap sistem peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris untuk menganalisis regulasi terkait justice collaborator dan praktik plea bargaining. Data dikumpulkan melalui kajian literatur dan analisis kasus Richard Eliezer. Temuan menunjukkan bahwa meskipun plea bargaining tidak diatur secara formal dalam KUHP dan KUHAP, praktik tersebut muncul dalam kasus Eliezer. Pengakuan bersalah dan kerjasama dengan penegak hukum berkontribusi pada pengurangan hukuman. Keputusan hukum yang lebih ringan menunjukkan adanya elastisitas dalam penerapan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengakuan bersalah dalam mengurangi sanksi pidana. Rekomendasi untuk pengaturan formal mengenai plea bargaining dalam RKUHAP diajukan guna meningkatkan efisiensi peradilan. Kasus Eliezer dapat menjadi acuan untuk perkembangan hukum di masa depan. Penerapan plea bargaining, meskipun belum diatur secara resmi, menunjukkan potensi dalam meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Kasus Eliezer menjadi contoh penting untuk pengembangan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan.
Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tentang Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Keadilan Restoratif Parindo, Dhandy
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v4i4.1773

Abstract

Pendekatan restorative justice merupakan paradigma penting dalam reformasi sistem peradilan pidana, yang menitikberatkan pada pemulihan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pendekatan ini semestinya diwujudkan melalui rehabilitasi, bukan pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip keadilan restoratif dalam putusan pengadilan terkait penyalahguna narkotika yang memenuhi syarat rehabilitasi namun tetap dijatuhi pidana penjara. Objek penelitian meliputi Putusan No. 108/PID/2020/PT SMR, Putusan No. 1069/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr., dan Putusan No. 9/PID.SUS/2020/PT DKI. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan evaluatif melalui analisis doktrin, teori hukum, dan praktik peradilan. Teori yang digunakan antara lain Teori Keadilan John Rawls, Teori Restorative Justice, Teori Pemidanaan Integratif Muladi, dan Teori Hukum Murni Hans Kelsen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga putusan belum sepenuhnya mengakomodasi keadilan restoratif. Hambatan utama meliputi kekosongan hukum, ketidakjelasan norma, serta peran pengadilan yang belum optimal dalam mengawasi penyelesaian perkara secara restoratif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan hierarki regulasi dan penyusunan pedoman teknis untuk mendukung penerapan rehabilitasi sejak awal proses peradilan pidana terhadap penyalahguna narkotika.
Efektivitas Penerapan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak: Penelitian Kualitatif Parindo, Dhandy
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan anak masih menjadi isu serius di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan dengan prevalensi yang relatif tinggi akibat faktor ekonomi, pendidikan rendah, serta norma budaya yang mengakar. Pemerintah desa telah berupaya mencegah praktik tersebut melalui penerapan Peraturan Desa (Perdes) sebagai instrumen hukum lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan perdes tentang pencegahan perkawinan anak di salah satu desa di Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, tokoh masyarakat, orang tua, dan remaja; observasi lapangan; serta kuesioner sederhana kepada 25 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdes cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko perkawinan anak, terutama di kalangan remaja dan institusi pendidikan. Dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi faktor utama dalam memperkuat implementasi. Namun, efektivitas perdes masih terbatas pada aspek sosialisasi, sementara pengawasan dan evaluasi belum optimal. Hambatan utama adalah rendahnya pendidikan orang tua, tekanan ekonomi keluarga, serta praktik perkawinan diam-diam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perdes merupakan langkah progresif, tetapi efektivitasnya memerlukan penguatan melalui sosialisasi berbasis kultural, keterlibatan remaja sebagai agen perubahan, dan integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi keluarga.
Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023 Parindo, Dhandy; Daeng, Yusuf; Atmaja, Anton Surya; Putra, Hapis Reski; Berson, Hendri
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i3.796

Abstract

Reformasi KUHP saat ini diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah hukum, terutama yang terkait dengan tujuan pemidanaan dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini mengeksplorasi tantangan-tantangan dalam implementasi KUHP lama dan urgensi reformasi yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang berfokus pada sumber hukum primer dan sekunder. Data dikumpulkan dari UUD 1945, undang-undang pidana, hasil-hasil penelitian, literatur ilmiah, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, dan mencakup studi perbandingan dengan sistem hukum pidana di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP lama tidak mengatur secara jelas mengenai tujuan pemidanaan yang bertentangan dengan konsep hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidaksesuaian antara hukum formal dengan realitas sosial, khususnya dalam perlindungan korban kejahatan dan pembinaan pelaku kejahatan. Perlunya merevisi KUHP dengan memasukkan tujuan pemidanaan yang jelas dan proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan kebutuhan masyarakat adat. Reformasi KUHP bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan negara, masyarakat, dan individu. Pembaharuan ini harus mengakomodir prinsip-prinsip hukum adat dan memperluas cakupan subjek hukum pidana, termasuk korporasi. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta sistem hukum yang lebih inklusif dan adil, sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan jati diri bangsa Indonesia.
Co-Authors Atmaja, Anton Surya Berson, Hendri Daeng, Yusuf Dinanto, Dio Pasaribu, Vildesye Passaoran, Herbet Abraham Putra, Hapis Reski