Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Hukum Indonesia
Berson, Hendri
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Konstruksi Hukum Justice Collaborator Sebagai Plea Bargaining dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dari Kasus Richard Eliezer Parindo, Dhandy; Daeng, Yusuf; Atmaja, Anton Surya; Putra, Hapis Reski; Berson, Hendri
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 4 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i4.1143

Abstract

Sistem hukum pidana Indonesia menghadapi isu serius terkait konsep justice collaborator dan plea bargaining. Kasus Richard Eliezer, seorang polisi yang terlibat dalam pembunuhan, mencerminkan perubahan penerapan kedua konsep tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan plea bargaining dalam konteks hukum Indonesia serta implikasinya terhadap sistem peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris untuk menganalisis regulasi terkait justice collaborator dan praktik plea bargaining. Data dikumpulkan melalui kajian literatur dan analisis kasus Richard Eliezer. Temuan menunjukkan bahwa meskipun plea bargaining tidak diatur secara formal dalam KUHP dan KUHAP, praktik tersebut muncul dalam kasus Eliezer. Pengakuan bersalah dan kerjasama dengan penegak hukum berkontribusi pada pengurangan hukuman. Keputusan hukum yang lebih ringan menunjukkan adanya elastisitas dalam penerapan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengakuan bersalah dalam mengurangi sanksi pidana. Rekomendasi untuk pengaturan formal mengenai plea bargaining dalam RKUHAP diajukan guna meningkatkan efisiensi peradilan. Kasus Eliezer dapat menjadi acuan untuk perkembangan hukum di masa depan. Penerapan plea bargaining, meskipun belum diatur secara resmi, menunjukkan potensi dalam meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Kasus Eliezer menjadi contoh penting untuk pengembangan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan.
ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI LAWRENCE FRIEDMAN Yusuf DM, Mohd.; Saragih, Geofani Milthree; Setiawan, Feri; Sitompul, Hasran Irawadi; Berson, Hendri
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i2.6369

Abstract

This study aims to analyze the factors hindering law enforcement in Indonesia through the perspective of Lawrence Friedman's legal system theory, which consists of legal structure, legal substance, and legal culture. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. Data were analyzed from primary and secondary legal materials and correlated with relevant empirical practices. The findings reveal that the main obstacles to law enforcement lie in the lack of integrity and professionalism among law enforcement officials, inconsistencies in legal substance, and the generally low level of legal culture in society. Low legal awareness and a preference for informal dispute resolution further weaken the formal legal system. This study recommends structural reforms of law enforcement institutions and the enhancement of legal culture through legal education and consistent, fair law enforcement. Keywords: Legal Structure; Legal Substance; Legal Reform; Public Legal Awareness.
Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023 Parindo, Dhandy; Daeng, Yusuf; Atmaja, Anton Surya; Putra, Hapis Reski; Berson, Hendri
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i3.796

Abstract

Reformasi KUHP saat ini diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah hukum, terutama yang terkait dengan tujuan pemidanaan dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini mengeksplorasi tantangan-tantangan dalam implementasi KUHP lama dan urgensi reformasi yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang berfokus pada sumber hukum primer dan sekunder. Data dikumpulkan dari UUD 1945, undang-undang pidana, hasil-hasil penelitian, literatur ilmiah, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, dan mencakup studi perbandingan dengan sistem hukum pidana di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP lama tidak mengatur secara jelas mengenai tujuan pemidanaan yang bertentangan dengan konsep hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidaksesuaian antara hukum formal dengan realitas sosial, khususnya dalam perlindungan korban kejahatan dan pembinaan pelaku kejahatan. Perlunya merevisi KUHP dengan memasukkan tujuan pemidanaan yang jelas dan proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan kebutuhan masyarakat adat. Reformasi KUHP bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan negara, masyarakat, dan individu. Pembaharuan ini harus mengakomodir prinsip-prinsip hukum adat dan memperluas cakupan subjek hukum pidana, termasuk korporasi. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta sistem hukum yang lebih inklusif dan adil, sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan jati diri bangsa Indonesia.
Co-Authors Atmaja, Anton Surya Daeng, Yusuf Parindo, Dhandy Putra, Hapis Reski Saragih, Geofani Milthree Setiawan, Feri Sitompul, Hasran Irawadi Yusuf DM, Mohd.