Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JAPMAS : Jurnal Politik dan Demokrasi Catha : Jurnal Penelitian Kreatif dan Inovatif Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Sahrina Safiuddin
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
GLOBALISASI: EKSPLOITASI ATAU KEBEBASAN PEREMPUAN? israwati; Sahrina Safiuddin
JAPMAS : Jurnal Politik dan Demokrasi Vol. 1 No. 2 (2023): Edisi Oktober
Publisher : Program Studi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/japmas.v1i2.18

Abstract

Kebebasan seharusnya adalah hal yang absolut untuk dimiliki seluruh individu terlepas dari jenis kelaminnya. Namun, sejak terciptanya masyarakat, kebebasan perempuan selalu dibatasi. Hak dan kesempatan laki-laki hingga kini masih tidak setara dengan perempuan. Perempuan Indonesia sejak dahulu sudah mulai memperjuangkan kesetaraannya, didorong dengan berkembangnya zaman dan globalisasi, perjuangan perempuan Indonesia akan kesetaraan semakin berkembang. Gerakan feminisme bertujuan untuk membantu perempuan memperjuangkan hak dan kebebasan perempuan di masyarakat Indonesia yang masih dominan patriarki. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak globalisasi terhadap kaum perempuan. Metode penelitian adalah dengan studi literature deskriptif dan interpretif. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa Globalisasi dan keterlibatan perempuan Pertama, Argumentasi dan tampilan data-data kualitatif di Indonesia menujukan peran perempuan makin membaik dalam keterlibataannya di lembaga publik. Kedua, Argumentasi data kuantitaif menujukkan patriarkhi dan tindakan kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan yang dihadapi wanita Indonesia. Ketiga, Globalisasi mampu menstimulus dan meningkatkan solidaritas kaum perempuan. Keempat, Globalisasi belum mampu meningkatkan kualitas hidup perempuan dan menurnkan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Kelima, Diperlukan peran negara dalam menciptakan kesetaraan gender.
Peran Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Arfa; Heryanti; Sahrina Safiuddin; Nur Intan; Jumiati Ukkas; Ramadan Tabiu; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli
Catha : Jurnal Penelitian Kreatif dan Inovatif Vol. 1 No. 2 (2024): April
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/catha.v1i2.14

Abstract

Tujuan penelitian yaitu menganalisis peran lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat pasca putusan MK Tahun 2015 serta pengaruh peran lembaga adat tersebut terhadap pengelolaan hutan adat terutama dalam mempertahankan eksistensi hutan adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian normatif dengan pendekatan historis, pendekatan konsep, dan pendekatan perundang-undangan yang didukung oleh data sekunder selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitain yaitu Perubahan peran lembaga adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 menguatkan posisi dan kewenangan lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat. Dengan perubahan ini, lembaga adat memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, serta memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Peran lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat antara lain membuat batasan dalam pengelolaan sumber daya hutan lindung melalui nilai-nilai dan norma, pengawasan kawasan hutan dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, penyelesaian konflik, mengambil keputusan bersama terkait pengelolaan sumber daya hutan lindung, memberikan izin terkait pemanfaatan sumber daya hutan, dan pemberdayaan masyarakat.Urgensi utama lembaga adat dalam masyarakat hukum adat yaitu menjaga keberlanjutan budaya, lingkungan, dan kehidupan masyarakat adat terkait pengelolaan hutan adat untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat berlandas pada hukum adat. Perubahan peran lembaga adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 menguatkan posisi dan kewenangan lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat. Namun, implementasi yang efektif memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan pengelolaan hutan adat di Indonesia.
Conflict Between Public Transportation and Local Community Rights in The Sea Rizal Muchtasar; Heriyanti Heriyanti; Sahrina Safiuddin; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 25 No 3 (2025): Edisi November
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2025.V25.171-188

Abstract

This study aims to analyze the conflict between public access rights and the rights of local communities on Cempedak Island in managing marine areas. The method used is socio-legal, through an analytical approach to national legal frameworks, doctrines, and case studies. The study results show that this conflict creates a dilemma between the interests of local communities and public access rights. The 1945 Constitution and related regulations provide a legal basis for public access rights, but local communities also have rights set out in policies and regulations. This paper critically presents a model of conflict resolution, regulatory, and resource processes that often ignore local community participation. Evaluations of previous Government policy procedures show a lack of consultation and involvement of local communities and public access in policy processes that can result in gaps and prolonged conflicts. This research emphasizes the need for a participatory-collaborative approach. Innovation is the gradual application of the need for community identification to implement comprehensive methods that integrate positive legal analysis with the social and local communities' cultural realities. Conflict techniques on Cempedak Island actively involve communities in decision-making to encourage sustainability, protection, community interests, and public access rights, ultimately creating new policies and rules.
Co-Authors Arfa Heriyanti Heriyanti Heryanti Israwati Jumiati Ukkas La Ode Muhammad Taufiq Afoeli Nur Intan Ramadan Tabiu, Ramadan Rizal Muchtasar