Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JAPMAS : Jurnal Politik dan Demokrasi Catha : Jurnal Penelitian Kreatif dan Inovatif
Sahrina Safiuddin
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
GLOBALISASI: EKSPLOITASI ATAU KEBEBASAN PEREMPUAN? israwati; Sahrina Safiuddin
JAPMAS : Jurnal Politik dan Demokrasi Vol. 1 No. 2 (2023): Edisi Oktober
Publisher : Program Studi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/japmas.v1i2.18

Abstract

Kebebasan seharusnya adalah hal yang absolut untuk dimiliki seluruh individu terlepas dari jenis kelaminnya. Namun, sejak terciptanya masyarakat, kebebasan perempuan selalu dibatasi. Hak dan kesempatan laki-laki hingga kini masih tidak setara dengan perempuan. Perempuan Indonesia sejak dahulu sudah mulai memperjuangkan kesetaraannya, didorong dengan berkembangnya zaman dan globalisasi, perjuangan perempuan Indonesia akan kesetaraan semakin berkembang. Gerakan feminisme bertujuan untuk membantu perempuan memperjuangkan hak dan kebebasan perempuan di masyarakat Indonesia yang masih dominan patriarki. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak globalisasi terhadap kaum perempuan. Metode penelitian adalah dengan studi literature deskriptif dan interpretif. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa Globalisasi dan keterlibatan perempuan Pertama, Argumentasi dan tampilan data-data kualitatif di Indonesia menujukan peran perempuan makin membaik dalam keterlibataannya di lembaga publik. Kedua, Argumentasi data kuantitaif menujukkan patriarkhi dan tindakan kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan yang dihadapi wanita Indonesia. Ketiga, Globalisasi mampu menstimulus dan meningkatkan solidaritas kaum perempuan. Keempat, Globalisasi belum mampu meningkatkan kualitas hidup perempuan dan menurnkan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Kelima, Diperlukan peran negara dalam menciptakan kesetaraan gender.
Peran Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Arfa; Heryanti; Sahrina Safiuddin; Nur Intan; Jumiati Ukkas; Ramadan Tabiu; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli
Catha : Jurnal Penelitian Kreatif dan Inovatif Vol. 1 No. 2 (2024): April
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/catha.v1i2.14

Abstract

Tujuan penelitian yaitu menganalisis peran lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat pasca putusan MK Tahun 2015 serta pengaruh peran lembaga adat tersebut terhadap pengelolaan hutan adat terutama dalam mempertahankan eksistensi hutan adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian normatif dengan pendekatan historis, pendekatan konsep, dan pendekatan perundang-undangan yang didukung oleh data sekunder selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitain yaitu Perubahan peran lembaga adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 menguatkan posisi dan kewenangan lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat. Dengan perubahan ini, lembaga adat memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, serta memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Peran lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat antara lain membuat batasan dalam pengelolaan sumber daya hutan lindung melalui nilai-nilai dan norma, pengawasan kawasan hutan dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, penyelesaian konflik, mengambil keputusan bersama terkait pengelolaan sumber daya hutan lindung, memberikan izin terkait pemanfaatan sumber daya hutan, dan pemberdayaan masyarakat.Urgensi utama lembaga adat dalam masyarakat hukum adat yaitu menjaga keberlanjutan budaya, lingkungan, dan kehidupan masyarakat adat terkait pengelolaan hutan adat untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat berlandas pada hukum adat. Perubahan peran lembaga adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 menguatkan posisi dan kewenangan lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat. Namun, implementasi yang efektif memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan pengelolaan hutan adat di Indonesia.
Co-Authors Arfa Heryanti Israwati Jumiati Ukkas La Ode Muhammad Taufiq Afoeli Nur Intan Ramadan Tabiu