Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Informasi Elektronik Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana di Indonesia Silalahi, Johan Alfred Sarades; Purba, Yuspika Yuliana; Nasution, Muhammad Fadly
Jurnal Minfo Polgan Vol. 14 No. 1 (2025): Artikel Penelitian
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/jmp.v14i1.14810

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mekanisme perlindungan data pribadi dalam sistem informasi elektronik berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia. Dalam era digital yang ditandai oleh meningkatnya penggunaan data pribadi oleh berbagai platform elektronik, pelanggaran terhadap hak privasi individu semakin marak terjadi. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif terhadap 20 artikel ilmiah yang dipilih dari 30 publikasi awal yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah mengatur sanksi pidana, masih terdapat kelemahan normatif, seperti ketidakjelasan unsur-unsur delik, disharmoni antarperaturan, serta minimnya efektivitas penegakan hukum. Kajian ini didukung oleh teori hukum pidana klasik dan modern serta diperkuat oleh studi kasus kebocoran data BPJS dan IndiHome sebagai ilustrasi konkret lemahnya implementasi hukum pidana dalam praktik. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan terhadap ketentuan pidana dalam UU PDP, harmonisasi dengan undang-undang terkait, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum untuk menciptakan perlindungan hukum yang efektif dan adil bagi pemilik data pribadi di Indonesia.
Hubungan Likuiditas Dan Struktur Modal Terhadap Profitabilitas Perusahaan PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk Periode 2018 – 2022 Kristianto, Kristianto; Purba, Desmi Triyanti; Parinduri, Taufik; Silalahi, Johan Alfred Sarades; Saragih, Yoan Hendrawan Junpridan
Jurnal Ilmiah Accusi Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Ilmiah Accusi Vol 5(2) November 2023
Publisher : Program Studi Akuntansi Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/hgdvjj84

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana hubungan Likuiditas terhadap Profitabilitas pada perusahaan PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk Periode 2018 - 2022. Menganalisis bagaimana hubungan struktur modal terhadap Profitabilitas pada perusahaan PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk Periode 2018 - 2022. Menganalisis bagaimana hubungan likuiditas dan struktur modal secara bersama terhadap Profitabilitas pada perusahaan PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk Periode 2018 - 2022. Dari seluruh hasil uraian yang telah di kemukakan dalam bab sebelumnya, maka penulilis menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut. Hasil regresi linear berganda menunjukan bahwa ada hubungan positif likuiditas terhadap Profitabilitas pada perusahaan PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk Periode 2018 - 2022. Hasil analisa koefisien korelasi menunjukan hubungan yang kuat antara likuiditas dan struktur modal secara bersama terhadap Profitabilitas pada perusahaan PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk Periode 2018 - 2022. Hasil pengujian secara parsial dengan uji t maka H0 diterima, artinya adanya hubungan positif yang signifikan antara likuiditas terhadap profitabilitas pada perusahaan PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk Periode 2018 - 2022. Hasil pengujian secara parsial dengan uji t maka H0 diterima, artinya adanya hubungan positif yang signifikan antara Struktur modal terhadap profitabilitas pada perusahaan PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk Periode 2018 - 2022. Hasil pengujuan hipotesis secara bersama dengan Uji F maka H0 diterima artinya tidak ada hubungan yang positif dan signifikan secara bersama terhadap Profitabilitas pada perusahaan PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk Periode 2018 - 2022
The Impact of ChatGPT Technological Innovation on Civil Law Practices: Challenges, Opportunities, and Implications of Article 1338 of the Civil Code Purba, Yuspika Yuliana; Silalahi, Johan Alfred Sarades
Jurnal Penelitian Inovatif Vol 4 No 2 (2024): JUPIN Mei 2024
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jupin.383

Abstract

In the continuously evolving digital era, technological innovation increasingly influences various aspects of human life, including civil law practices. One intriguing technological innovation is ChatGPT, an artificial intelligence-based language model capable of generating high-quality text closely resembling human capability. This research aims to provide a deeper understanding of the impact of ChatGPT technological innovation on civil law practices, considering the challenges, opportunities, and implications of Article 1338 of the Civil Code. This study is a literature review employing a qualitative approach and descriptive analysis. Data for this research were gathered from Google Scholar within the timeframe of 2019-2024. The study's findings indicate that the introduction of technological innovations such as ChatGPT has significantly transformed the landscape of civil law practices. Despite posing several challenges, such as technological skill availability, data security, and questions regarding legal validity, ChatGPT also presents substantial opportunities to enhance efficiency and accessibility in civil law practices. Considering the legal principles underpinning civil law practices, particularly within the context of Article 1338 of the Civil Code, is crucial in evaluating the impact and utilization of technologies like ChatGPT. The necessity for collaboration between legal experts and technologists to develop guidelines and standards that guide the ethical and effective use of technology is also highly imperative.
Peran Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak di Indonesia Purba, Yuspika Yuliana; Silalahi, Johan Alfred Sarades; Nasution, Muhammad Fadly; Purba, Van Lodewijk
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.7480

Abstract

Pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia menawarkan paradigma baru yang berfokus pada rehabilitasi pelaku, pemulihan korban, dan harmonisasi sosial, berbeda dengan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada hukuman. Penelitian ini, yang berbasis tinjauan pustaka dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk menganalisis peran restorative justice dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak di Indonesia. Data dikumpulkan dari 25 artikel ilmiah yang diterbitkan pada periode 2002–2024, dan setelah seleksi ketat, digunakan 14 artikel yang relevan. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa restorative justice mendukung perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan mekanisme diversion yang mencegah dampak negatif pemenjaraan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan infrastruktur pendukung, dan resistensi kultural masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan restorative justice perlu ditingkatkan melalui pelatihan aparat, penguatan fasilitas pendukung, dan edukasi masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini dapat lebih optimal dalam menciptakan sistem peradilan pidana anak yang adil, inklusif, dan berbasis pemulihan.
Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nasution, Muhammad Fadly; Purba, Yuspika Yuliana; Silalahi, Johan Alfred Sarades; Purba, Van Lodewijk
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.7481

Abstract

Perkembangan e-commerce di Indonesia memberikan peluang besar bagi pelaku usaha dan konsumen untuk melakukan transaksi dengan lebih cepat dan efisien. Namun, dinamika ini juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti penipuan, pelanggaran privasi data, serta ketidakpastian mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka dengan pendekatan kualitatif melalui analisis deskriptif terhadap 15 artikel ilmiah yang dipilih dari Google Scholar dan sumber terpercaya lainnya periode 1999–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen di sektor e-commerce menghadapi tantangan utama berupa rendahnya literasi hukum konsumen, lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha, dan kurangnya integrasi regulasi antara UUPK dan undang-undang lain, seperti UU Perlindungan Data Pribadi. Studi ini merekomendasikan penguatan pengawasan, edukasi hukum bagi konsumen, peningkatan transparansi pelaku usaha, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang berkeadilan.
PENYULUHAN TENTANG TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS SIMALUGUN Silalahi, Johan Alfred Sarades; Kristianto, Kristianto; Purba, Desmi Triyanti; Purba, Yuspika Yuliana; Tarigan, Vitryani
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/qd8scf37

Abstract

Keabsahan perjanjian sama - sama sepakat dan adanya kesepakatan antar para pihak.Perjanjian jual beli harus memenuhi Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kekuatan mengikat transaksi jual beli menurut KUH Perdata dan UU ITE keterkaitan dengan perjanjian yang sah dari kekuatan mengikat transaksi jual beli antara para pihak dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 18 ayat (1) UU ITE. Serta Perbandingan perbuatan hukum akibat terjadi perbuatan hukum dalam KUH Perdata dan UU ITE memiliki kesamaan jika terjadinya perbuatan hukum maka dari diajukan gugatan dalam Pasal 1365 KUH Perdata Pasal 39 UU ITE dan perbedaanya mengenai ganti rugi di pasal 1234 KUH Perdata dan tuntutan di Pasal 45A UU Nomor 19 tahun 2016
PENYULUHAN PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI DESA LINGGAKABUPATEN KARO Silalahi, Johan Alfred Sarades; Kristianto, Kristianto; Purba, Desmi Triyanti; Silalahi, Ririn Silvana; Tarigan, Vitryani
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/pqqpqv55

Abstract

Pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna narkotika di Kabupaten Karo dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo yang menjalin koordinasi dengan Kepolisian Resor Kabupaten Karo, Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo, dan Pengadilan Negeri Kabupaten Karo. Penyuluhan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo serta apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna narkotika.
Sosialisasi Perlindungan Hukum Tentang Jual Beli Online Di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Silalahi, Johan Alfred Sarades; Kristianto; Purba, Desmi Triyanti
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/1s95e896

Abstract

Pengabdian masyarakat ini berjudul Sosialisasi Perlindungan Hukum Tentang Jual Beli Online di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait menganalisis dan mengkaji terkait perlindungan hukum konsumen dalam jual beli online; dan menganalisis bentuk tanggung jawab pelaku usaha apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Perlindungan hukum bagi konsumen jual beli diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam perlindungan konsumen. Pasal 1 Ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima konsumen atau pembeli dengan barang yang tertera di iklan atau foto barang yang ditawarkan merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Pasal 4 huruf h UUPK menegaskan bahwa apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, konsumen berhak menerima kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian. Sedangkan berdasarkan Pasal 7 huruf g UUPK, pelaku usaha sendiri wajib memberikan kompensasi, kompensasi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan perjanjian
PENYULUHAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE DI KELURAHAN KERASAAN I KABUPATEN SIMALUNGUN Silalahi, Johan Alfred Sarades; Kristianto; Purba, Yuspika Y; Nasution, Muhammad Fadly
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/wg2jq006

Abstract

Pengabdian ini betujuan untuk melihat sikap Indonesia terhadap perjudian dari kacamata hukum yang sudah ada saat ini. Rumusan Masalah yang diajukan memuat: Apakah pihak pembagi tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ?; dan Apakah perbuatan pihak yang bermain judi melalui tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ? Penelitian ini termasuk penelitian hukum secara normatif, di mana data dikumpulkan dengan cara mengumpulkan peraturan-peraturan tertulis yang ada dan tanggapan dari para ahli di bidangnya. Perlunya sosialisasi tentang UU ITE di masyarakat awam akan sangat membantu setidaknya mengurangi sedikit tindak perjudian  terutama pembagian tautan yang tidak disengaja oleh beberapa maysarakat
PENYULUHAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL DI KOTA PEMATANGSIANTAR Silalahi, Johan Alfred Sarades; Kristianto, Kristianto; Purba , Yuspika Yuliana; Nasution, Muhammad Fadly; Damanik, Yesni Riana; Napitu, Resna
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/1p7x4r73

Abstract

Makanan kemasan merupakan makanan yang dibuat dengan wadah atau bungkus sedemikian rupa agar barang tersebut siap untuk didistribusikan, disimpan, dijual dan dipakai. Adanya kemasan dapat membantu mencegah atau mengurangi   kerusakan,   melindungi   produk   dari   bahaya   pencemaran   serta gangguan fisik (geseran, benturan, tekanan). Pengemasan juga berfungsi sebagai sarana  promosi  sekaligus informasi,  yaitu  sebagai  perangsang atau  daya  tarik pembeli, karena itu bahan, bentuk, warna maupun desain kemasan harus benar-benar diperhatikan. Hak informasi bagi konsumen yang menganut agama Islam termasuk informasi tentang kehalalan produk makanan yang diperjual-belikan