Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Informasi Elektronik Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana di Indonesia Silalahi, Johan Alfred Sarades; Purba, Yuspika Yuliana; Nasution, Muhammad Fadly
Jurnal Minfo Polgan Vol. 14 No. 1 (2025): Artikel Penelitian
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/jmp.v14i1.14810

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mekanisme perlindungan data pribadi dalam sistem informasi elektronik berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia. Dalam era digital yang ditandai oleh meningkatnya penggunaan data pribadi oleh berbagai platform elektronik, pelanggaran terhadap hak privasi individu semakin marak terjadi. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif terhadap 20 artikel ilmiah yang dipilih dari 30 publikasi awal yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah mengatur sanksi pidana, masih terdapat kelemahan normatif, seperti ketidakjelasan unsur-unsur delik, disharmoni antarperaturan, serta minimnya efektivitas penegakan hukum. Kajian ini didukung oleh teori hukum pidana klasik dan modern serta diperkuat oleh studi kasus kebocoran data BPJS dan IndiHome sebagai ilustrasi konkret lemahnya implementasi hukum pidana dalam praktik. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan terhadap ketentuan pidana dalam UU PDP, harmonisasi dengan undang-undang terkait, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum untuk menciptakan perlindungan hukum yang efektif dan adil bagi pemilik data pribadi di Indonesia.
Peran Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak di Indonesia Purba, Yuspika Yuliana; Silalahi, Johan Alfred Sarades; Nasution, Muhammad Fadly; Purba, Van Lodewijk
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.7480

Abstract

Pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia menawarkan paradigma baru yang berfokus pada rehabilitasi pelaku, pemulihan korban, dan harmonisasi sosial, berbeda dengan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada hukuman. Penelitian ini, yang berbasis tinjauan pustaka dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk menganalisis peran restorative justice dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak di Indonesia. Data dikumpulkan dari 25 artikel ilmiah yang diterbitkan pada periode 2002–2024, dan setelah seleksi ketat, digunakan 14 artikel yang relevan. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa restorative justice mendukung perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan mekanisme diversion yang mencegah dampak negatif pemenjaraan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan infrastruktur pendukung, dan resistensi kultural masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan restorative justice perlu ditingkatkan melalui pelatihan aparat, penguatan fasilitas pendukung, dan edukasi masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini dapat lebih optimal dalam menciptakan sistem peradilan pidana anak yang adil, inklusif, dan berbasis pemulihan.
Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nasution, Muhammad Fadly; Purba, Yuspika Yuliana; Silalahi, Johan Alfred Sarades; Purba, Van Lodewijk
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.7481

Abstract

Perkembangan e-commerce di Indonesia memberikan peluang besar bagi pelaku usaha dan konsumen untuk melakukan transaksi dengan lebih cepat dan efisien. Namun, dinamika ini juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti penipuan, pelanggaran privasi data, serta ketidakpastian mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka dengan pendekatan kualitatif melalui analisis deskriptif terhadap 15 artikel ilmiah yang dipilih dari Google Scholar dan sumber terpercaya lainnya periode 1999–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen di sektor e-commerce menghadapi tantangan utama berupa rendahnya literasi hukum konsumen, lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha, dan kurangnya integrasi regulasi antara UUPK dan undang-undang lain, seperti UU Perlindungan Data Pribadi. Studi ini merekomendasikan penguatan pengawasan, edukasi hukum bagi konsumen, peningkatan transparansi pelaku usaha, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang berkeadilan.
PENYULUHAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE DI KELURAHAN KERASAAN I KABUPATEN SIMALUNGUN Silalahi, Johan Alfred Sarades; Kristianto; Purba, Yuspika Y; Nasution, Muhammad Fadly
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/wg2jq006

Abstract

Pengabdian ini betujuan untuk melihat sikap Indonesia terhadap perjudian dari kacamata hukum yang sudah ada saat ini. Rumusan Masalah yang diajukan memuat: Apakah pihak pembagi tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ?; dan Apakah perbuatan pihak yang bermain judi melalui tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ? Penelitian ini termasuk penelitian hukum secara normatif, di mana data dikumpulkan dengan cara mengumpulkan peraturan-peraturan tertulis yang ada dan tanggapan dari para ahli di bidangnya. Perlunya sosialisasi tentang UU ITE di masyarakat awam akan sangat membantu setidaknya mengurangi sedikit tindak perjudian  terutama pembagian tautan yang tidak disengaja oleh beberapa maysarakat
PENYULUHAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL DI KOTA PEMATANGSIANTAR Silalahi, Johan Alfred Sarades; Kristianto, Kristianto; Purba , Yuspika Yuliana; Nasution, Muhammad Fadly; Damanik, Yesni Riana; Napitu, Resna
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/1p7x4r73

Abstract

Makanan kemasan merupakan makanan yang dibuat dengan wadah atau bungkus sedemikian rupa agar barang tersebut siap untuk didistribusikan, disimpan, dijual dan dipakai. Adanya kemasan dapat membantu mencegah atau mengurangi   kerusakan,   melindungi   produk   dari   bahaya   pencemaran   serta gangguan fisik (geseran, benturan, tekanan). Pengemasan juga berfungsi sebagai sarana  promosi  sekaligus informasi,  yaitu  sebagai  perangsang atau  daya  tarik pembeli, karena itu bahan, bentuk, warna maupun desain kemasan harus benar-benar diperhatikan. Hak informasi bagi konsumen yang menganut agama Islam termasuk informasi tentang kehalalan produk makanan yang diperjual-belikan
Penyuluhan Hukum Atas Keabsahan Perjanjian Pembelian Emas Yang Berbentuk Digital Di Kelurahan Kerasaan I Kabupaten Simalungun Silalahi, Johan Alfred Sarades; Kristianto, Kristianto; Purba, Yuspika Yuliana; Nasution, Muhammad Fadly; Purba, Desmi T; Sinaga, Nursahrina; Damanik, Yesni Riana
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/h4pvh839

Abstract

Dalam bertransaksi seharusnya pembeli berhak untuk mendapatkan rasa nyaman dan aman. Berangkat dari problematika diatas, maka muncullah beberapa pertanyaan yaitu: Bagaimana keabsahan dalam metode pembelian emas yang berbentuk digital? Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli emas yang berbentuk digital?. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normative dimana data akan diperoleh dari membaca dan menganalisa bahan- bahan yang tertulis, pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan perundang-undangan dan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisa melalui analisa deskriptif kualitatif. Hasil dari analisa tersebut bahwa terkait dengan keabsahan dalam metode pembelian emas yang berbentuk digital pada dasarnya adalah sah secara hukum serta perlindungan hukum terhadap pembeli emas yang berbentuk digital sendiri telah diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUH Perdata.