Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analysis of Granting Polygamy Permits in Marriage Based on Islamic Law and Law Number 16 of 2019 Aulya, Fahrysyah; Manurung, Depi Yohana; Tampubolon, Sarah Lestari; Pasaribu, Dyna MT; Halimah, Halimah; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Hadiningrum, Sri
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 3, No 2 (2024): July 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v3i2.2689

Abstract

This research discusses the analysis of granting permission for polygamy in marriage based on Islamic law and Law Number 16 of 2019 in Indonesia. In Islamic law, polygamy is permitted with a maximum limit of four wives and the main condition is to treat the wives fairly. Meanwhile, the Marriage Law in Indonesia regulates polygamy more strictly by requiring permission from the Religious Court. To obtain permission for polygamy, a husband must fulfill conditions such as the wife's consent, certainty of being able to meet the needs of his wife and children, and a guarantee that he will be treated fairly. Even though it is strictly regulated, there are still pros and cons regarding the permissibility of polygamy, both from a religious and human rights perspective. Some parties consider it discrimination against women and children, while other parties see it as part of religious teachings that must be respected. This research emphasizes the importance of balance in the application of religious law and state law regarding polygamy, as well as protecting the rights of wives and children.
Hak dan kewajiban Warga Negara dalam perspektif Hukum dan Sosial Purba, Griyani Elisabeth; Siboro , Santiana; Pasaribu , Dyna M.T; Tampubolon, Sarah Lestari
Journal of Education, Cultural and Politics Vol. 5 No. 3 (2025): Thirteenth Edition
Publisher : Departemen Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua aspek fundamental yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keduanya harus berjalan beriringan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Di Indonesia, hak-hak warga negara diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, mencakup hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Namun, terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, di mana pemenuhan kewajiban sering kali lebih ditekankan dibandingkan dengan pemenuhan hak. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan menjadi penting untuk menanamkan kesadaran akan hak dan kewajiban tersebut. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini menganalisis hubungan antara hak dan kewajiban dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia. Data penelitian diambil dari berbagai sumber tertulis yang relevan dan kredibel, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen hukum, dan literatur yang membahas teori hak asasi manusia, hukum tata negara, serta tanggung jawab sosial warga negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak konstitusional harus diimbangi dengan kesadaran akan kewajiban, sehingga masyarakat dapat hidup dalam tatanan yang adil dan damai. Beberapa hak yang dimiliki warga negara antara lain hak untuk memperoleh pendidikan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh perlindungan hukum, serta hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Hak-hak tersebut menunjukkan bahwa negara berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warganya tanpa diskriminasi.