Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analysis of Granting Polygamy Permits in Marriage Based on Islamic Law and Law Number 16 of 2019 Aulya, Fahrysyah; Manurung, Depi Yohana; Tampubolon, Sarah Lestari; Pasaribu, Dyna MT; Halimah, Halimah; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Hadiningrum, Sri
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 3, No 2 (2024): July 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v3i2.2689

Abstract

This research discusses the analysis of granting permission for polygamy in marriage based on Islamic law and Law Number 16 of 2019 in Indonesia. In Islamic law, polygamy is permitted with a maximum limit of four wives and the main condition is to treat the wives fairly. Meanwhile, the Marriage Law in Indonesia regulates polygamy more strictly by requiring permission from the Religious Court. To obtain permission for polygamy, a husband must fulfill conditions such as the wife's consent, certainty of being able to meet the needs of his wife and children, and a guarantee that he will be treated fairly. Even though it is strictly regulated, there are still pros and cons regarding the permissibility of polygamy, both from a religious and human rights perspective. Some parties consider it discrimination against women and children, while other parties see it as part of religious teachings that must be respected. This research emphasizes the importance of balance in the application of religious law and state law regarding polygamy, as well as protecting the rights of wives and children.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH DIREKTUR CV. HARVEST (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 680 PK/PID.SUS/2023) Barus, Deo Agung Haganta; Purba, Nasywa Yasmin; Sidabutar, Eirene Dahlia; Sihotang, Agustin Pratama; Manurung, Depi Yohana; Siboro, Santiana; Simanullang, Tessa Lonika; Nababan, Limra; Ramadhan, Taufiq
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.44445

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum administrasi negara, dengan studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 680 PK/Pid.Sus/2023 yang melibatkan terdakwa Heintje Abraham Toisuta. Dalam negara hukum seperti Indonesia, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang berfokus pada analisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang secara bersama-sama dalam proses pengadaan lahan untuk pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya tanpa prosedur yang sah. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp7,6 miliar dan berdampak negatif terhadap kepercayaan publik. Implikasi dari putusan ini menegaskan pentingnya penegakan hukum administrasi negara dalam mencegah dan menindak penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan dan evaluasi terhadap praktik administrasi pemerintahan guna menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga publik..
Analisis Hak Individu Warga Negara Indonesia terhadap Hilangnya Status Kewarganegaraan (Studi Kasus Ibu Marliah Lubuklinggau) Aulya, Fahrysyah; Manurung, Depi Yohana; Nababan, Limra; Hasugian, Pingky Monica; Yunita, Sri; Neva, Chandra Fhutu
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum dan perlindungan hak individu terkait hilangnya status kewarganegaraan warga negara Indonesia, dengan studi kasus Ibu Marliah dari Lubuklinggau yang secara administratif kehilangan status kewarganegaraannya akibat kesalahan sistem pendataan. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 telah mengatur sebab-sebab hilangnya kewarganegaraan, belum terdapat regulasi yang jelas mengenai akibat hukum dan mekanisme pemulihan kewarganegaraan akibat kesalahan administratif. Kasus ini mengungkap lemahnya koordinasi antarinstansi dan kekosongan norma hukum (legal vacuum) yang berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas kepastian hukum dan status kewarganegaraan. Penelitian menggunakan metode kepustakaan dan analisis normatif untuk memahami dampak hukum dan sosial dari hilangnya kewarganegaraan serta perlunya revisi peraturan guna menjamin perlindungan dan pemulihan hak warga negara yang dirugikan akibat kekeliruan administrasi negara. Hasil penelitian menegaskan bahwa kewarganegaraan bukan sekadar identitas administratif, melainkan pengakuan negara atas eksistensi dan martabat individu, sehingga perlindungan hukum atas hak kewarganegaraan harus menjadi prioritas.