Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Panoptikon AGRAPANA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Nieke Rudyanty Winanda
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Implementasi Kebijakan Protokol Kesehatan Pada Masyarakat Kabupaten Jombang di Masa Pandemi Covid- 19 Tahun 2021 Nieke Rudyanty Winanda; Muhammad Nur Hidayat
PANOPTIKON: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2 (2023): Mei 2023
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Pandemi global Covid-19 telah mengubah segala aspek kehidupan manusia. Manusia dituntutuntuk menyesuaikan diri dengan keberadaan virus Corona. Untuk mencegah semakin meluasnyapenyebaran virus tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait kewajiban untukmematuhi protokol kesehatan termasuk di dalamnya penggunaan masker. Di kabupaten Jombang,angka penyebaran Covid-19 tergolong tinggi bahkan sempat menjadi satu-satunya zona merah diJawa Timur. Dalam rangka mengendalikan penyebaran Covid-19, pemerintah mengeluarkanperaturan Bupati no 57 tahun 2020. Dalam implementasinya, kebijakan tersebut masih belumsepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat. Masih banyak masyarakat yang mengabaikan protokolkesehatan terutama penggunaan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Penelitian inimenggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi danobservasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Miles dan Hubermanyang terdiri dari tiga aktivitas yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulanatau verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, tingkat kepatuhan masyarakat kabupatenJombang terhadap kebijakan penggunaan masker tergolong tinggi ketika implementasi kebijakantersebut diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Namun kesadaran diri masyarakat akanpenggunaan masker itu sendiri masih rendah sehingga tujuan dari implementasi kebijakantersebut belum dapat dikatakan berhasil
Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik melalui ID-Billing untuk Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Gagas Erdi Saputro; Nieke Rudyanty Winanda; Farichatun Nisa'
AGRAPANA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 3 (2024): Desember 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darul 'Ulum Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik merupakan indikator kunci yang mencerminkan keberhasilan implementasi otonomi daerah. Kualitas pelayanan yang baik menunjukkan efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, kepala desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran kepala desa dalam meningkatkan pelayanan publik melalui ID-Billing untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang intensif dan pendidikan kepada masyarakat mengenai manfaat sistem ID-Billing berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga dalam membayar pajak. Dengan demikian, peran kepala desa dalam implementasi sistem ID-Billing terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung keberhasilan otonomi daerah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Jogoroto.
Analisis Minat Politik Kaum Muda Dalam Menyikapi Pemerintahan Era Jokowi 2019-2023 (Studi kasus pada mahasiswa Jombang) Binti Nasikhatul Walidaini; Nieke Rudyanty winanda; Hudallah Hudallah
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 4 (2023): Desember: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i4.2700

Abstract

This study aims to analyze the political interest of young people in Jombang during the reign of President Joko Widodo (Jokowi) and the factors that influence the political interest of young people. This type of research is qualitative, this research explores various forms of formal and non-formal political participation carried out by young people. The data collection technique used a purposive method with eight student informants spread across four universities in Jombang. Source of data obtained based on primary data and secondary data. To collect data, researchers used observation techniques, in-depth interviews, and documentation studies. The data analysis model used is data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The results of this study indicate that the political participation of young people increased during the Jokowi administration, influenced by information disclosure, access to technology, and contemporary issues that are of concern to the younger generation. Nonetheless, there are still challenges in empowering youth political participation, including structural barriers and lack of representation in public policies. From the results of this study it can be concluded that the importance of empowering youth in the political decision-making process in Indonesia to ensure a more inclusive future of democracy and the factors causing youth's lack of interest in politics include the political perception that it is boring to discuss and follow developments. political and economic education.
Peran Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Situs Budaya (Studi Kasus Petilasan Tribuana Tungga dewi di desa Klinterejo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto) M. Ridlo Habibi; Machwal Huda; Nieke Rudyanty Winanda
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 4 (2023): Desember: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i4.2701

Abstract

Mojokerto Regency is one of the areas in East Java which has historical heritage. It is not surprising that the district has many historical relics, such as the Petilasan Tribuana Tunggadewi in Klinterjo Village, Sooko District, Mojokerto Regency. This study uses a qualitative method. Technical analysis of this data using descriptive qualitative. The data collection technique uses the snowball method with four informants. Source of data obtained based on primary data and secondary data. To collect data researchers used observation techniques, in-depth interviews, and documentation. The data analysis model used is data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study aims to determine the form of the role of local governments in preserving cultural sites up to their utilization and also to determine the supporting and inhibiting factors in preserving cultural sites. The results of this study indicate that there are several stakeholders who are responsible for preserving the Tribuana Tunggadewi ruins, where the Tribuana Tunggadewi ruins are included in the National Cultural Heritage Area (KCBN). This is what plays an important role in the preservation of the ministry, this has been regulated in the Cultural Heritage Law No. 10 of 2011. As is the case in excavations where this is carried out by the East Java Region XI Cultural Preservation Center (BPK) under the supervision of the ministry, this makes the Mojokerto district government in its utilization was hindered by regulations from the ministry, but the existence of this partition did not make the role of the Mojokerto district government hands off as a regulator such as outreach to the residents of Klinterjo village in collaboration with the local village government and also from BPK region XI East Java. While the facilitator is like in making roads leading to the petilasan area or supporting facilities such as building a prayer room in the petilasan area, toilets, and the pavilion. From the results of this study it can be concluded that the preservation of the Tribuana Tunggadewi ruins has stakeholders who oversee the preservation of cultural heritage, both from the central, district and village governments.
Co-Authors Binti Nasikhatul Walidaini Farichatun Nisa' Gagas Erdi Saputro Hudallah Hudallah M. Ridlo Habibi Machwal Huda Muhammad Nur Hidayat