Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Penguatan Aksesibilitas Smart Sylvo Ekowisata Bisnis Digital Masyarakat Pengelola Hutan Pulau Batam Armauliza Septiawan; Rezal Hadi Basalamah
To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 7, No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/tomaega.v7i2.2535

Abstract

Masyarakat pengelola hutan darat dan pesisir di wilayah pulau kecil Batam masih belum memiliki kapasitas yang mumpuni secara merdeka berperan sebagai subjek utama mengembangkan dan melaksanakan bisnis ekowisata khususnya untuk bersaing secara global melalui fasilitas yang disediakan oleh platform digital sosial media yang mutakhir saat ini. Fakta ini mendorong pendampingan dari kalangan akademisi Universitas Maritim Raja Ali Haji yang berkolaborasi bersama masyarakat, BPDAS Sei Jang Duriangkang. Pendampingan memberdayakan berbagai metode secara komprehensif mulai dari Pendidikan/ Penyuluhan kepada masyarakat secara inclass, teknik konsultasi, pelatihan bagi masyarakat, simulasi iptek maupun subtitusi ipteks bersama kelompok masyarakat peserta kegiatan. Hasil pendampingan menunjukka adanya keberhasilan transfer teknologi yang dibutuhkan masyarakat. Meski demikian terdapat tantangan untuk menjaga keberlanjutannya secara praktis oleh masyarakat sehingga mindset kemanfaatan ekonomis, ekologis serta sosial hutan darat dan pesisir pada pulau kecil semakin terbangun dengan baik.
Transfer Teknologi Pemandu Ekowisata (Tourguide) Silvo-Ekowisata Melalui Pendampingan Kepada Kelompok Masyarakat Hutan Pesisir Kelurahan Tanjung Piayu Febrianti Lestari; Diana Azizah; Armauliza Septiawan; Rezal Hadi Basalamah; Edy Akhyary
To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 7, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/tomaega.v7i1.2455

Abstract

Tanjung Piayu adalah sebuah kampung yang terletak di bagian ujung kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam. Daerah ini memiliki potensi alam yang sangat baik, terutama dalam hal keindahan alam hutan pesisir dan laut yang masih terjaga sehingga menarik untuk di kunjungi. Saat ini, Profesi utama masyarakat di kampung ini masih di dominasi oleh profesi sebagai nelayan, dan masih sangat sedikit memiliki skill memandu wisata. Pengembangan desa wisata membutuhkan partisipasi masyarakat lokal dalam seluruh tahapan pengembangan dimulai dari perecanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Akan tetapi pada kenyataannya sering kali masyarakat justru tidak dilibatkan, partisipasinya malah terabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauhmana keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata menjadikan masyarakat sebagai peserta pelatihan yang kompeten dan punya potensi dalam melakukan pelatihan ini di masing-masing bidang, seperti pemilihan peserta guiding, Pembuatan paket wisata dan promosi. Target / luaran dari hasil yang diinginkan adalah masyarakat mampu menjadi pemandu wisata yang baik sehingga mampu melayani para wisatawan yang datang ketempat mereka. Serta membuat paket wisata yang menarik dan menampilkan potensi yang ada di Tanjung Piayu. Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism – CBT) sangat perlu sekali diterapkan agar masyarakat merasakan dan mendapatkan manfaat dari adanya desa wisata
Public Management Model in Marine Pollution Control; A Case Study of Bintan Regency Fitri Kurnianingsih; Syafrianita Syafrianita; Armauliza Septiawan
Journal of Maritime Policy Science Vol. 2 No. 2 (2025): August, 2025
Publisher : Center for Maritime Policy and Governance Studies. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/jmps.v2i2.7718

Abstract

Marine pollution is one of the most pressing environmental challenges in coastal areas, particularly in areas with intensive shipping and tourism activities such as Bintan Regency, Indonesia. Recurrent oil spills, accumulation of marine debris and microplastics, and degradation of mangrove and coral reef ecosystems highlight the need for an integrated governance model capable of ensuring both ecological sustainability and the socio-economic resilience of coastal communities. This study aims to assess the performance of public management in controlling marine pollution in Bintan and propose a governance model that emphasizes strengthening institutional coordination, preventive measures, and accountability mechanisms. The method used is a case study with a qualitative-descriptive approach, based on secondary data obtained from government documents, environmental regulations, media reports, and international scientific articles. Data were analyzed using thematic content analysis techniques to identify key issues, institutional roles, and the effectiveness of policy instruments. The results show that although regulatory frameworks such as PP No. 19/1999, DIKPLHD Bintan, and MARPOL obligations are in place, implementation in the field remains fragmentary and reactive, reflected in the recurrence of black oil pollution and limited ship waste reception facilities. This study emphasizes the importance of a polycentric governance model that integrates Integrated Coastal Zone Management (ICZM), collaborative governance between state and non-state actors, and economic instruments such as indirect fee schemes for wastewater treatment facilities. In conclusion, strengthening monitoring capacity, participatory evaluation, and multi-level actor integration are key to reducing the rate of recurrent pollution while protecting Bintan's coastal ecosystems and communities.
Pendampingan Kualitas Manajemen Pelayanan Publik dalam Pengabdian di Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Fitri Kurnianingsih; Lamidi Lamidi; Armauliza Septiawan; Okparizan Okparizan; Rumzi Samin
Khidmat: Journal of Community Service Vol 2 No 2 (2025): Agustus, 2025
Publisher : Pusat Studi Kebijakan dan Tata Kelola Maritim, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/khidmat.v2i2.7214

Abstract

Kecamatan Belakang Padang, yang terletak di wilayah kepulauan Kota Batam, menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan manajemen kinerja aparatur pemerintahan. Wilayah ini terdiri dari pulau-pulau kecil yang tersebar, dengan akses transportasi dan komunikasi yang terbatas, sehingga memengaruhi kualitas dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya sistem manajemen kinerja aparatur dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam evaluasi pelayanan publik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menyusun indikator kinerja individu, mengimplementasikan prinsip Total Quality Management (TQM), serta membangun sistem evaluasi kinerja berbasis data lokal. Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif-kolaboratif melalui tahapan observasi, Focus Group Discussion (FGD), pelatihan teknis, dan pendampingan intensif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman ASN terhadap indikator kinerja, penyusunan standar pelayanan minimum, serta kemampuan penggunaan aplikasi evaluasi sederhana berbasis digital. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil membangun sinergi antara aparatur kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan dan responsif. Kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip TQM dalam konteks wilayah kepulauan dapat dilakukan secara efektif apabila disertai dengan pelibatan aktif komunitas lokal dan dukungan kelembagaan.