Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi dan Manajemen To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) International Journal of Demos Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Khidmat: Journal Community Service Journal of Maritime Policy Science
Armauliza Septiawan
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Penguatan Aksesibilitas Smart Sylvo Ekowisata Bisnis Digital Masyarakat Pengelola Hutan Pulau Batam Armauliza Septiawan; Rezal Hadi Basalamah
To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 7, No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/tomaega.v7i2.2535

Abstract

Masyarakat pengelola hutan darat dan pesisir di wilayah pulau kecil Batam masih belum memiliki kapasitas yang mumpuni secara merdeka berperan sebagai subjek utama mengembangkan dan melaksanakan bisnis ekowisata khususnya untuk bersaing secara global melalui fasilitas yang disediakan oleh platform digital sosial media yang mutakhir saat ini. Fakta ini mendorong pendampingan dari kalangan akademisi Universitas Maritim Raja Ali Haji yang berkolaborasi bersama masyarakat, BPDAS Sei Jang Duriangkang. Pendampingan memberdayakan berbagai metode secara komprehensif mulai dari Pendidikan/ Penyuluhan kepada masyarakat secara inclass, teknik konsultasi, pelatihan bagi masyarakat, simulasi iptek maupun subtitusi ipteks bersama kelompok masyarakat peserta kegiatan. Hasil pendampingan menunjukka adanya keberhasilan transfer teknologi yang dibutuhkan masyarakat. Meski demikian terdapat tantangan untuk menjaga keberlanjutannya secara praktis oleh masyarakat sehingga mindset kemanfaatan ekonomis, ekologis serta sosial hutan darat dan pesisir pada pulau kecil semakin terbangun dengan baik.
Transfer Teknologi Pemandu Ekowisata (Tourguide) Silvo-Ekowisata Melalui Pendampingan Kepada Kelompok Masyarakat Hutan Pesisir Kelurahan Tanjung Piayu Febrianti Lestari; Diana Azizah; Armauliza Septiawan; Rezal Hadi Basalamah; Edy Akhyary
To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 7, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/tomaega.v7i1.2455

Abstract

Tanjung Piayu adalah sebuah kampung yang terletak di bagian ujung kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam. Daerah ini memiliki potensi alam yang sangat baik, terutama dalam hal keindahan alam hutan pesisir dan laut yang masih terjaga sehingga menarik untuk di kunjungi. Saat ini, Profesi utama masyarakat di kampung ini masih di dominasi oleh profesi sebagai nelayan, dan masih sangat sedikit memiliki skill memandu wisata. Pengembangan desa wisata membutuhkan partisipasi masyarakat lokal dalam seluruh tahapan pengembangan dimulai dari perecanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Akan tetapi pada kenyataannya sering kali masyarakat justru tidak dilibatkan, partisipasinya malah terabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauhmana keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata menjadikan masyarakat sebagai peserta pelatihan yang kompeten dan punya potensi dalam melakukan pelatihan ini di masing-masing bidang, seperti pemilihan peserta guiding, Pembuatan paket wisata dan promosi. Target / luaran dari hasil yang diinginkan adalah masyarakat mampu menjadi pemandu wisata yang baik sehingga mampu melayani para wisatawan yang datang ketempat mereka. Serta membuat paket wisata yang menarik dan menampilkan potensi yang ada di Tanjung Piayu. Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism – CBT) sangat perlu sekali diterapkan agar masyarakat merasakan dan mendapatkan manfaat dari adanya desa wisata
Evaluasi Kinerja Program Promosi Penanaman Modal dalam Meningkatkan Minat Investor dan Realisasi Investasi di Provinsi Kepulauan Riau Dwi Haryani; Rumzi Samin; Armauliza Septiawan
ijd-demos Volume 8, Issue 1 (2026)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v8i1.741

Abstract

Abstrak Promosi penanaman modal merupakan salah satu instrumen strategis yang digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan daya tarik investasi, memperkuat daya saing wilayah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan berbagai kegiatan promosi investasi, realisasi investasi antar kabupaten/kota masih menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program promosi penanaman modal yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan aparatur pemerintah serta pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program promosi penanaman modal telah berkontribusi dalam meningkatkan eksposur potensi investasi daerah dan memperluas jaringan kerja sama dengan calon investor. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan penyebaran informasi investasi, belum meratanya realisasi investasi antarwilayah, kurang optimalnya tindak lanjut pascapromosi, serta masih lemahnya koordinasi antarinstansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program promosi penanaman modal telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek penentuan sasaran promosi, pemanfaatan teknologi digital, koordinasi kelembagaan, dan pelayanan kepada investor. Perbaikan pada aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas promosi investasi serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kata kunci: Promosi penanaman modal, Evaluasi kebijakan, Investasi daerah, Daya saing daerah, DPMPTSP, Provinsi Kepulauan Riau.   Abstract Investment promotion is a strategic instrument employed by regional governments to enhance investment attractiveness, strengthen regional competitiveness, and foster sustainable economic growth. Despite the implementation of various investment promotion activities by the Investment and One-Stop Integrated Service Agency (DPMPTSP) of the Riau Islands Province, investment realization across regencies and municipalities remains uneven. This study aims to evaluate the implementation of the investment promotion program conducted by DPMPTSP of the Riau Islands Province using William N. Dunn’s policy evaluation framework, which encompasses effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The study adopted a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and document analysis involving government officials and relevant stakeholders. The findings reveal that the investment promotion program has contributed to increasing the visibility of regional investment potential and expanding cooperation networks with prospective investors. However, several challenges remain, including limited dissemination of investment information, unequal distribution of investment realization among regions, inadequate post-promotion follow-up mechanisms, and weak inter-agency coordination. The study concludes that the investment promotion program has been implemented relatively well; nevertheless, improvements are required in target-oriented promotion strategies, the utilization of digital technology, institutional coordination, and investor services. Strengthening these aspects is expected to enhance the effectiveness of investment promotion and support more inclusive and sustainable regional economic growth. Keywords: investment promotion, policy evaluation, regional competitiveness, investment governance, Riau Islands Province, William N. Dunn.
The Organizational Capabilities of Tanjungpinang City Hospital in Facing Changes in Accreditation Regulations and the JKN KRIS to Improve the Quality of Health Services N. Nofitasari; Armauliza Septiawan; Fitri Kurnianingsih
Golden Ratio of Law and Social Policy Review Vol. 5 No. 2 (2026): January - June
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grlspr.v5i2.2097

Abstract

Changes to national health service regulations, particularly through the latest hospital accreditation standards and the National Health Insurance Standard Inpatient Class (KRIS JKN) policy, require regional hospitals to improve their organizational adaptability so that they can continue to provide quality and sustainable services. This study aims to answer the question: how capable is the Tanjungpinang City Hospital organization in responding to regulatory changes? This study employed a qualitative approach using a case study design. Data were collected through in-depth interviews with purposively selected key informants, supported by document analyses. Data analysis employed the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, which encompasses data condensation, data presentation, and conclusion drawing through the triangulation of sources and methods. The operational capabilities in this study included human resource management, clinical service flow, hospital information systems, financial management, and service quality assurance mechanisms. The results show that the Tanjungpinang City Hospital has demonstrated managerial commitment through the renewal of standard operating procedures (SOPs), strengthening of organizational structures, and digitization of health services. Innovation capabilities are evident through facility improvements, the development of specialist services, and enhancing human resource competencies. However, operational capabilities still face obstacles, particularly in integrating electronic medical record systems with clinical service needs. The findings of this study imply that integrated organizational capacity building is necessary to improve the quality of regional hospital services and support institutional readiness to face the dynamics of future healthcare regulations.
Pelaksanaan Kebijakan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Siswa Daerah Dalam Bimbingan Olahraga Di Kepulauan Riau Rubaitul Halifah; Armauliza Septiawan; Okparizan Okparizan
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 5 No. 5 (2024): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v6i2.8653

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis kebijakan yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) Kepulauan Riau dalam melakukan pembinaan atletik di Kepulauan Riau. Tujuan lainnya adalah Untuk mengidentifikasi peluang dan hambatan dalam melakukan pembinaan atletik melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) Kepulauan Riau. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan daerah dalam peningkatan prestasi atlet PPLPD atletik di Provinsi Kepulauan Riau sudah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan berbagai perbaikan dalam aspek teknis, finansial, serta dukungan psikologis bagi atlet. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. Dengan adanya evaluasi yang komprehensif, diharapkan kebijakan yang diterapkan dapat lebih efektif dalam mencetak atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, serta membawa kebanggaan bagi Provinsi Kepulauan Riau di dunia olahraga. Namun, meskipun kebijakan tersebut telah berjalan, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan fasilitas olahraga yang belum memenuhi standar internasional, kurangnya sumber daya pelatih yang memiliki sertifikasi nasional, serta terbatasnya akses atlet terhadap kompetisi tingkat tinggi.
Public Management Model in Marine Pollution Control; A Case Study of Bintan Regency Fitri Kurnianingsih; Syafrianita Syafrianita; Armauliza Septiawan
Journal of Maritime Policy Science Vol. 2 No. 2 (2025): August, 2025
Publisher : Center for Maritime Policy and Governance Studies. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/jmps.v2i2.7718

Abstract

Marine pollution is one of the most pressing environmental challenges in coastal areas, particularly in areas with intensive shipping and tourism activities such as Bintan Regency, Indonesia. Recurrent oil spills, accumulation of marine debris and microplastics, and degradation of mangrove and coral reef ecosystems highlight the need for an integrated governance model capable of ensuring both ecological sustainability and the socio-economic resilience of coastal communities. This study aims to assess the performance of public management in controlling marine pollution in Bintan and propose a governance model that emphasizes strengthening institutional coordination, preventive measures, and accountability mechanisms. The method used is a case study with a qualitative-descriptive approach, based on secondary data obtained from government documents, environmental regulations, media reports, and international scientific articles. Data were analyzed using thematic content analysis techniques to identify key issues, institutional roles, and the effectiveness of policy instruments. The results show that although regulatory frameworks such as PP No. 19/1999, DIKPLHD Bintan, and MARPOL obligations are in place, implementation in the field remains fragmentary and reactive, reflected in the recurrence of black oil pollution and limited ship waste reception facilities. This study emphasizes the importance of a polycentric governance model that integrates Integrated Coastal Zone Management (ICZM), collaborative governance between state and non-state actors, and economic instruments such as indirect fee schemes for wastewater treatment facilities. In conclusion, strengthening monitoring capacity, participatory evaluation, and multi-level actor integration are key to reducing the rate of recurrent pollution while protecting Bintan's coastal ecosystems and communities.
Determinasi Pemajuan Kebudayaan Melayu Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kota Batam Hamdani Hamdani; Armauliza Septiawan; Nur Ilmiah Rivai
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 6 No. 4 (2025): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v6i5.9163

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah  No. 1 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu di Kota Batam terhadap kepuasan masyarakat dalam hal ini masyarakat adat, masyarakat seni dan komunitas budaya yang ada di Kota Batam. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan implementasi kebijakan  Perda No. 1 Tahun  2018 tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu terhadap kepuasan masyarakat di Kota Batam. Untuk mengetahui kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat kebudayaan menggunakan teori New public Service (NPS) dari Denhart & denhardt. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Kabid kebudayaan, Pamong budaya dan Pelaksana dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, sedangkan yang dari luar pemerintah terdiri dari Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Batam, Presiden Komunitas Seni Rumah Hitam dan Ketua Sanggar Permata Budaya Kota Batam. Determinasi Pemajuan Kebudayaan Melayu terhadap kepuasan masyarakat seni, komunitas budaya, dan masyarakat adat di Kota Batam menggunakan 7 indikator teori New public Service (NPS) dari Denhardt & denhardt yaitu (1)Serve citizens, not customers, (2) Seek the public interest, (3) Value citizenship over entrepreneurship, (4) Think strategically, actdemocratially, (5) Recognize thataccountability is not simple, (6) Serve rather than steer, (7) Value people, not just productivity. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terutama masyarakat seni, komunitas budaya, dan masyarakat adat di Kota Batam belum merasa puas terhadap implemetasi kebijakan pemajuan kebudayaan melayu, berdasarkan hasil wawancara dengan ketua sanggar, presiden komunitas, dan ketua Lembaga Adat Melayu yang mewakili masyarakat Seni, budaya dan masyarakat adat di Kota Batam.
Pendampingan Kualitas Manajemen Pelayanan Publik dalam Pengabdian di Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Fitri Kurnianingsih; Lamidi Lamidi; Armauliza Septiawan; Okparizan Okparizan; Rumzi Samin
Khidmat: Journal of Community Service Vol 2 No 2 (2025): Agustus, 2025
Publisher : Pusat Studi Kebijakan dan Tata Kelola Maritim, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/khidmat.v2i2.7214

Abstract

Kecamatan Belakang Padang, yang terletak di wilayah kepulauan Kota Batam, menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan manajemen kinerja aparatur pemerintahan. Wilayah ini terdiri dari pulau-pulau kecil yang tersebar, dengan akses transportasi dan komunikasi yang terbatas, sehingga memengaruhi kualitas dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya sistem manajemen kinerja aparatur dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam evaluasi pelayanan publik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menyusun indikator kinerja individu, mengimplementasikan prinsip Total Quality Management (TQM), serta membangun sistem evaluasi kinerja berbasis data lokal. Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif-kolaboratif melalui tahapan observasi, Focus Group Discussion (FGD), pelatihan teknis, dan pendampingan intensif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman ASN terhadap indikator kinerja, penyusunan standar pelayanan minimum, serta kemampuan penggunaan aplikasi evaluasi sederhana berbasis digital. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil membangun sinergi antara aparatur kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan dan responsif. Kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip TQM dalam konteks wilayah kepulauan dapat dilakukan secara efektif apabila disertai dengan pelibatan aktif komunitas lokal dan dukungan kelembagaan.
Strategi Reformasi Administrasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Kantor BPJS Kesehatan Kota Tanjungpinang Anggi Dwi Pangestu; Rudi subiyakto; Armauliza septiawan
JURNAL ADMINISTRASI & MANAJEMEN Vol 15, No 4 (2025): Jurnal Administrasi dan Manajemen
Publisher : Universitas Respati Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52643/jam.v15i4.7117

Abstract

ABSTRAK Reformasi administrasi merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi reformasi administrasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kota Tanjungpinang melalui penerapan aplikasi Mobile JKN sebagai bentuk inovasi pelayanan digital. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Mobile JKN sejalan dengan tiga strategi reformasi administrasi menurut H. Siedentopf, yaitu strategi fiskal, struktural, dan program. Dari sisi fiskal, aplikasi Mobile JKN berkontribusi terhadap efisiensi anggaran operasional melalui otomatisasi administrasi dan penghematan sumber daya manusia. Dari sisi struktural, terjadi perubahan sistem kerja serta pembentukan unit khusus yang menangani pelayanan digital. Sementara dari sisi program, Mobile JKN memperluas akses dan kualitas pelayanan publik melalui fitur-fitur yang memudahkan peserta dalam mengakses layanan kesehatan secara daring. Meskipun demikian, tantangan masih dijumpai dalam aspek literasi digital peserta dan keterbatasan infrastruktur di wilayah kepulauan. Secara keseluruhan, penerapan aplikasi Mobile JKN merupakan wujud nyata transformasi digital dalam sektor pelayanan publik. Inovasi ini mampu meningkatkan efisiensi birokrasi dan transparansi layanan. Namun agar implementasinya optimal, diperlukan dukungan berupa sosialisasi berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemerataan infrastruktur digital di seluruh wilayah. Kata Kunci: Reformasi Administrasi, Pelayanan Publik, Mobile JKN, BPJS Kesehatan, Digitalisasi.
Co-Authors Anggi Dwi Pangestu Dwi Haryani Edy Akhyary Febrianti Lestari Fitri Kurnianingsih Fitri Kurnianingsih Hamdani Hamdani Lamidi Lamidi N. Nofitasari Nur Ilmiah Rivai Okparizan Okparizan Rezal Hadi Basalamah Rezal Hadi Basalamah Rubaitul Halifah Rudi Subiyakto, Rudi Rumzi Samin Syafrianita Syafrianita