Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengaruh Kemampuan Kerja terhadap Efektivitas Organisasi pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Pertiwi, Dewi Utami; Akhyari, Edy; Yudiatmaja, Wayu Eko
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 2 No 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Workability is skills or skills to do a job that is only gained from practice. Effectiveness is a businessoutreach program as a system with limited resources and means to meet the goals and targets withoutcrippling it means and resources, and without putting undue pressure on the implementation. Two aspectswill be explored in this study takes place in Riau Islands Province Cultural Office by measuringthe effect on the effectiveness of the organizations ability to work with a quantitative approach that isassociative. The conclusion from this study is that there is 36.6% with product moment correlation calculation,there is no significant influence between the workability and effectiveness of the organizationCultural Office Riau Islands Province. and test results of determination coefficient of 13.4% with theprovisions of SPSS version 17, which means that there is a significant and positive effect among variablesworkability to variable organizational effectiveness. Riau Islands Province Cultural Department,while the remaining 86.6% influenced by other variables not examined.

RESOURCES PRESENCE ANALYSIS ON SEA TRANSPORTATION POLICY IMPLEMENTATION AT THE RIAU ISLANDS PROVINCE BORDER AREA Akhyary, Edy
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 7, No 1 (2019): PUBLIKAUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

The Law number 17 year of 2008 becomes an implementing sea transportation guideline and has regulated expressly the transportation activities in ocean, port, safety and shipping securely and the maritime environment protection, recognizes the special sea transportation existence, folk shipping and shipping pioneer. Riau Islands Province which has 2,408 islands and 95.79% sea reaching area also needs a comprehent serious attention. This research aims for analyzing throught the sea transportation policy implementation resources and expected to be able for contributing the various sea transportation problems in several regions, especially in the Riau islands. This study employs a qualitative approach with the research process carried out systematically through in-depth interview operations, observation, literature studies and focus group discussions, studying informaions and analyzing relevantly. The results explain that the sea transportation policy implementation resources also need to get better attention and handling comprehensively.

RESOURCES PRESENCE ANALYSIS ON SEA TRANSPORTATION POLICY IMPLEMENTATION AT THE RIAU ISLANDS PROVINCE BORDER AREA Edy Akhyary
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 7, No 1 (2019): PUBLIKAUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v7i1.2094

The Law number 17 year of 2008 becomes an implementing sea transportation guideline and has regulated expressly the transportation activities in ocean, port, safety and shipping securely and the maritime environment protection, recognizes the special sea transportation existence, folk shipping and shipping pioneer. Riau Islands Province which has 2,408 islands and 95.79% sea reaching area also needs a comprehent serious attention. This research aims for analyzing throught the sea transportation policy implementation resources and expected to be able for contributing the various sea transportation problems in several regions, especially in the Riau islands. This study employs a qualitative approach with the research process carried out systematically through in-depth interview operations, observation, literature studies and focus group discussions, studying informaions and analyzing relevantly. The results explain that the sea transportation policy implementation resources also need to get better attention and handling comprehensively.

IMPLEMENTASI DYNAMIC GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA BATAM Khairul Ikhsan; Rumzi Samin; Edy Akhyary
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v7i3.3561

Batam merupakan kota industri yang menjadi primadona bagi dunia penanaman modal di Kepulauan Riau dan Indonesia secara umum. Tetapi berbagai permasalahan turut hadir di Kota Batam antara lain carut-marut dan lambatnya pengurusan perizinan penanaman modal yang rumit dan tidak pasti mengakibatkan munculnya fenomenologi terkini yaitu perkembangan realisasi Penamanam Modal Asing (PMA) Batam tahun 2019 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di periode yang sama. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi dynamic governance dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Batam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni ingin mendapat data secara alami (apa adanya). Penilaian akan perubahan ini menjadi salah satu sebab bagi peneliti menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang dipakai untuk mendapat data dalam penelitian in adalah pendekatan kualitatif maka ada komponen-komponen metode pendekatan yang harus diperhatikan oleh peneliti. Adapun analisis data dalam penelitian kualitatif ini, dilakukan selama dilapangan menggunakan model Miles and Huberman yakni aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification. Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa implementasi dynamic governance dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Batam dapat dinyatakan telah cukup mampu untuk dikatakan dinamis dalam tata kelola kerja berdasarkan 3 indikator yaitu thinking ahead, thinking again, thinking across yang berimplikasi baik itu dari segi institusi, struktur dan program yang telah dipilih oleh stakeholder di Mal Pelayanan Publik Kota Batam. kemampuan Mal Pelayanan Publik Kota Batam dalam meninjau kembali berbagai strategi dan program yang sedang berjalan.

ANALISIS SP4N LAPOR DI KANTOR BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN Riska Sri Zulaikah; Edy Akhyary; Okparizan Okparizan
JIANA ( Jurnal Ilmu Administrasi Negara ) Vol 20, No 2 (2022): JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Riau

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan pelayanan pengaduan masyarakat berbasis online SP4N LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Informan yang dipilih secara purposive sampling yang terdiri dari kepala sub bagian pelayanan publik dan tata laksana, pengadministrasian perencanaan dan program/web admin, pengelola pengaduan publik, serta masyarakat. Dengan menggunakan 6 indikator pelaksanaan E-Government Richardus Eko Indrajit (2005). Data penelitian ini dikumpul dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 5 indikator pelaksanaan E-Government belum dipenuhi dengan baik oleh Kantor Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun yakni Content Development, Competency Building, Connectivity, Citizen Interface dan Capital. Masih perlu adanya perbaikan untuk ke 5 indikator dari pelaksanaan E-Government. Hanya 1 indikator pelaksanaan E-Government yang memenuhi yakni Cyber Laws karena adanya kejelasan perangkat hukum yang mendasari pelaksanaan SP4N LAPOR di Kabupaten Karimun. Dalam pelaksanaan SP4N LAPOR di Kantor Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, diharapkan untuk dapat terus meningkatkan pelayanan pengaduan berbasis online serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar dapat menggunakan layanan pengaduan ini sehingga menciptakan pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Karimun.

Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif : Studi Kasus SMP Negeri 15 Tanjungpinang Elda Lahesti; Edy Akhyary; Agus Hendrayady
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.534

Inclusive Education is a way to equip children without separation, all of whom deserve a good education. The facts that researchers get in implementing inclusive education policies are the lack of supporting facilities and infrastructure and a lack of teaching staff. This study aims to determine the Implementation of Inclusive Education Policy: Case Study SMP NEGERI 15 TANJUNGPINANG. The method used in this research is qualitative research using two sources of data, namely primary data and secondary data. This study uses policy implementation indicators from Merilee S. Grindle's theory with two indicators, namely policy content and policy environment. The contents of the policy consist of: 1) Affected interest, which is in its interests, namely 12 years of compulsory education and inclusive education goals, 2) Type Of Benefits, the benefits obtained are equal opportunities between children with special needs and their peers, 3) Site Of Decision Making, for the degree of change it is expected that children with special needs have space to mingle with their peers and the community, 4) Site Of Decision Making, TANJUNGPINANG 15 NEGERI Middle School has a shortage of educators to implement inclusive education to the fullest, 5) Program Implementors, program implementers coordinate with each other with related agencies, 6) Resources committed, resources in implementing this policy have a shortage of funds and educators. While the policy environment consists of: 1) Power, Interests, And Strategic Of Actors Innovative, socialization carried out to introduce inclusive education through the media, 2) Institutional And Regime Characteristics, public understanding of inclusive education policies has misunderstandings, 3) Compliance and Responsiveness, This indicator goes according to the ability of the executor and there are deficiencies. From the research results, the success of implementing inclusive education policies is still not optimal even though the benefits of inclusive education policies can be felt by children with special needs so that they can feel competitive with their peers.

VILLAGE GOVERNMENT STRATEGY IN MANAGING WATERFALL TOURISM OBJECTS IN PONGKAR VILLAGE, TEBING DISTRICT, KARIMUN REGENCY Mayang Sary; Rumzy Samin; Edy Akhyary
JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development Vol 4, No 1 (2023): JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development
Publisher : Fakultan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jpasdev.v4i1.67879

Tourism in Indonesia according to Tourism Law No. 9 of 1990 article 1 (5) is everything related to tourism and related businesses in their fields. The waterfall located in Pongkar Village, Bing District, Karimun Regency has the potential to be developed into a popular tourist spot for both domestic and foreign tourists. One of the main tourism industries that has the potential to be developed and promoted is waterfalls. The purpose of this study is to know the Village Government Strategy in the Management of Waterfall Tourism Objects in Pongkar Village, Tebing District, Karimun Regency with management and development theory according to Karyono. The indicators in this study are: tourism development master plan, as a priority for regional development, development of facilities and infrastructure, procurement of administrative personnel, and tourism promotion. This type of research uses qualitative descriptive analysis techniques with 6 informants. The results of the study (1) The master plan for tourism development has not been realized due to budget shortfalls, (2) As a priority for regional development, there has been no improvement of damaged infrastructure, (3) The construction of facilities and infrastructure has not been adequate due to budget, (4) Procurement of administrative personnel has not been carried out related to the maintenance of tourist attractions, (5) Tourism Promotion has been carried out related to waterfall attractions.The conclusion of the Village Government Strategy in the management of waterfall tourism objects in Pongkar Village, Tebing District, Karimun Regency by looking at the Village Government Strategy is still not effective, it can be seen from the lack of management and maintenance of Waterfall attractions. There are problems in the implementation of the management of the Waterfall tourist attraction which is still lacking in budget and neglected facilities and infrastructure in the Waterfall tourist attraction.

Collaborative Governance Dalam Proses Penanggulangan Bencana Alam Di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Lango Kukun, Syamsudin; Subiyakto, Rudi; Akhyary, Edy
JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik Vol. 5 No. 1 (2024): in Process
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/jdkp.v5i1.8476

The Lembata Regency Government uses government cooperation as the main method for dealing with natural disasters. The creation of strategic disaster documents such as disaster risk assessment documents and disaster contingency plans shows collaborative Governance successfully handled the disaster in Lembata Regency. This research aims to find out about Collaborative Governance in Natural Disaster Management in Lembata Regency, East Nusa Tenggara. This research uses a qualitative descriptive research method. Primary and secondary data are data sources for this research. Research results (1) indicators of face-to-face dialogue in collaboration are key elements of effective disaster management, (2) indicators of building trust between Stakeholders is an important component to achieve optimal results in mitigation efforts and response to disasters, (3) indicators of commitment to the process become a solid foundation in joint efforts to overcome disasters, (4) indicators of shared understanding are needed to build effective disaster management cooperation and successful in Lembata Regency, (5) interim results indicators of this collaboration have a strategic impact and are an important step towards more effective and successful disaster management in Lembata Regency. In conclusion, to achieve this goal, inclusive and structured collaboration is needed with a clear division of roles and responsibilities.

Implementasi Kebijakan Pengamanan Aset dan Keamanan Lingkungan pada Pusat Pemerintahan Daerah oleh SATPOL PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Doso Saputro, Sugiarto; Akhyary , Edy; Okparizan
JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik Vol. 5 No. 1 (2024): in Process
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/jdkp.v5i1.8908

SATPOL PP plays a role in monitoring and supervising assets at regional government centers, ensuring protection from physical and digital threats, and responding to crises quickly and effectively. In the Riau Islands Province, the government center is consolidated on Dompak Island, which is a strategic location with many administrative activities and public services. This research aims to determine the implementation of the Asset Security and Environmental Security Policy at the Regional Government Center by SATPOL PP and Fire Management in the Riau Islands Province. This research uses a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews and documentation studies. The research results show that SATPOL PP and Fire Management have an important role in monitoring, supervising and protecting assets in regional government centers, especially on Dompak Island, Riau Islands Province. Conclusion, the implementation of asset security and environmental security policies has been carried out in accordance with existing regulations, indicating that there are sufficient efforts to maintain security and order in the area.

EFEKTIVITAS PELAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGPINANG Akhyary, Edy; Rivai, Nur Ilmiah; Basalamah, Rezal Hadi; Azizi, Okky Rizki
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 11 No 02 (2023): Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pemerintah Kota Tanjungpinang, sesuai peraturan dan perundang-undangan membentuk Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang untuk membantuWalikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis efektifitas pelaporan monitoring & Evaluasi Program Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dan untuk menganalisis faktor Pendukung dan penghambat dalam efektifitas pelaporan monitoringÃ‚Â dan evaluasi program pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang. Lebih lanjut yang menjadi tujuan khusus penelitianini adalah menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah perencanaan pembangunan, dan dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Kota Tanjung Pinang khususnya di bagianAdministrasi Pembangunan Sekretariat Kota Tanjungpinang. Penelitian di bantu oleh perangkat kerja organisasi dan koresponden lainnya yangmeliputi Kepala Bagian Pembangunan, Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi dan perangkat daerah yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode peneltian deskriptif yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui pengamatan untuk mendapatkan keterangan-keterangan terhadap suatu masalah tertentu.

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search