Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NO 11 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN Sisca Nopralia; Hermansyah Hermansyah; Isma Nirmala; Siti Waliah
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 3 عدد 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2020)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v3i1.31

Abstract

The research was carried out at the Musi Banyuasin district health office which is located at Jalan Kol. Wahid Udin No. 230 Kelurahan Kayuara, Sekayu District, Postal Code 30711, Sekayu, South Sumatra. The research used a descriptive approach, namely solving problems investigated by describing, describing the condition of the subject / object of the study (a person, institution, community, etc.) based on the facts and then described descriptively. The formulation of the problem examined in the study was How to Implement Regional Regulation number 11 of 2016 regarding smoking-free areas at the Musi Banyuasin District Health Office. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The implementation model used is the implementation model according to George C. Edward III which includes four elements, namely communication measured through indicators of clarity and consistency, resource elements measured through staff indicators, information, authority, and facilities, disposition elements measured by appointment. employees and incentives, as well as elements of bureaucratic structure as measured by indicators of standard operating procedures (SOPs) and fragmentation. The results of the research that have been concluded are the implementation of Regional Regulation number 11 of 2016 concerning smoking-free areas at the Musi Banyuasin District Health Office which analyzed with the four elements above that have been communicated actively and clearly, including both vertical (superior to subordinate) and horizontal (among staff) directly or indirectly, have the resources to support it. The resources in question include competent and capable human resources (HR) as well as budgetary resources (SDA) originating from APBD funds, the disposition (attitude and willingness) of implementers who are involved in implementing the regional regulations without smoking are those who work. based on their capabilities and expertise, according to standard operating procedures (SOPs) and fragmentation (coordination of tasks) internally and externally.
Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Desa Bengkuang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Isma Nirmala
Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Vol 9 No 2 (2022)
Publisher : UNIVED PRESS, Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/professional.v9i2.3071

Abstract

Assessment of the quality of public service performance is also an assessment of the quality of government performance because the government is responsible for public services. The better the quality of public services organized by the government, the higher the level of community satisfaction with the government's work. Good public services are not only the obligation of the government at the central, provincial, or city and district levels, but are also needed at the village government level. This study aims to analyze the effect of public service quality on community satisfaction in Bengkuang Village, Suak Tapeh District, Banyuasin. The research approach used is a quantitative approach. The data used is primary data with data collection method using a questionnaire instrument. The sample taken is as many as 85 respondents. The analysis technique used is Simple Linear Regression Analysis. The results showed that the quality of public services at the Bengkuang Village Office had a positive and significant effect on community satisfaction in Bengkuang Village..
Inovasi Pelayanan Online Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Isma Nirmala
Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Vol 5 No 1 (2022): Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.182 KB) | DOI: 10.31539/kaganga.v5i1.3573

Abstract

The purpose of the study was to determine the innovation of online birth certificate making services as well as the advantages and disadvantages for people in the city of Palembang. The research method uses a qualitative approach with data collection techniques, namely interviews, observation, and documentation. The informants used by the researcher were two Heads of Kelurahan Offices, Three Communities, and Five Employees of the Population and Civil Registration Office of Palembang City using descriptive analysis. The results of the study show that online birth certificate service innovation is a service strategy to make it easier for people to make birth certificates. In terms of time and place, people can register a birth certificate anytime and anywhere. The conclusion of the study shows that online innovation is expected to facilitate the community in making birth certificates. Keywords: Innovation, Online Birth Certificate, Service.
KOORDINASI ANTARA FRAKSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DENGAN SEKRETARIAT DEWAN DALAM MENYUSUN RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2021 DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR Isma Nirmala; Tri Susanto; Zahrudin Zahrudin; Afrizal Afrizal; Fitrizal Homizi
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 5 عدد 2 (2023): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2023)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v5i2.141

Abstract

Penelitian ini untuk membahas koordinasi antara Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Sekretariat Dewan dalam Menyusun Raperda tentang pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif tahun 2021 di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pengolahan data menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan analisis triangulasi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa koordinasi antara Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Sekretariat Dewan dalam menyusun Raperda tentang pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif tahun 2021 di Kabupaten Ogan Komering Ilir meliputi koordinasi langsung perseorangan, koordinasi perencanaan dan pembuatan kebijakan dan koordinasi berkelanjutan. Koordinasi langsung perseorangan yang dilakukan oleh antara Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Sekretariat Dewan merupakan rangkaian aktvitas koordinasi informal namun mendukung terjalinnya koordinasi formal yang diperlukan untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA PALEMBANG, INDONESIA Isma Nirmala; Umi Purwanti
JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI Vol. 11 No. 1 (2021): Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jiia.v11i1.1455

Abstract

Izin Mendirikan Bangunan Gedung di Kota Palembang berpedoman pada Kebijakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 tahun 2017 bertujuan untuk mengontrol dan mengawasi bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial budaya, yang diharapkan untuk membangun tata letak tertib bangunan dan untuk memenuhi standar teknik bangunan dan estetika. Oleh karena itu, aman, nyaman, sehat dan memiliki nilai ekonomi yang akan digunakan sebagai penduduk atau kegiatan ekonomi dan sosial budaya, namun dalam pelaksanaan kebijakan ini peneliti menemukan berbagai masalah, baik yang berasal dari kebijakan internal dan eksternal. Temuan teoritis dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada fakta yang berbeda dan tidak memperkuat sejumlah temuan dari penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa sisi pertama yang menjadi penyebab kurangnya implementasi kebijakan adalah pemerintah khususnya aparat penyedia layanan. Faktor-faktor konteks dan lingkungan sosial-politik dan ekonomi di mana kebijakan itu diterapkan dan isi faktor atau substansi kebijakan memiliki peran penting dalam kebijakan pelaksanaan. Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Content dari kebijakan dan Envirionmental kebijakan
KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN PERDAGANGAN DIKANTOR KECAMATAN JEJAWI TAHUN 2023 Isma Nirmala; Rendy Sueztra Canaldhy; Umi Purwanti; Erika, Erika
Journal of Social and Economics Research Vol 5 No 2 (2023): JSER, December 2023
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v5i2.260

Abstract

Kualitas pelayanan adalah tanggapan pemohon izin atas tingkat pelayanan yang diselenggarakan oleh Kantor Kecamatan Jejawi sebagai pemyataan perasaan pelayanan yang diterima pada waktu mengurus Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi kualitas pelayanan yaitu reliability, responsiveness, assurance, empaty dan tangible, sopan santun, komunikasi, jujur, aman, memahami kebutuhanpelanggan. berdasarkan observasi dan wawancara yang disampaikan oleh pegawai dan pelanggan pada waktu mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kantor Kecamatan Jejawi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil observasi dan wawancara terhadap responden pada 10 indikator menunjukkan bahwa bukti fisik (Tangibles) dari kenyamanan tempat pelayanan masih kurang memuaskan, keandalan (Reliability) dari biaya dan ketepatan waktu pengurusan perijinan masih belum puas, ketanggapan (Responsiveness) dari memberikan informasi yang mudah dimengerti masih belum puas, jaminan (Assurance) dari sikap dan tindakan petugas serta keramahan terhadap pelanggan masih kurang. Indikator empati (Emphaty) yang diukur dari memberikan pelayanan yang menyenangkan kepada pelanggan dapat dikategorikan sudah baik, tetapi karena tingginya harapan masyarakat atas kinerja layanan dimensi ini, maka kondisi ini memberikan dampak pada belum puasnya masyarakat pengguna jasa terhadap layanan yang diterima. Indikator sopan santun yaitu sikap respect, perhatian dalam memberikan pelayanan, indikator komunikasi yaitu informasi terbuka kepada pengguna layanan baik itu berupa prosedur maupun soal biaya, dalam hal ini tidak dipungut biaya dalam kepengurusan perijinan perdagangan, indikator kejujuran meliputi kepercayaan dan keyakinan dalam pelayanan perijinan, indikator keamanan disini memberikan kenyamanan dalam pengurusan perijinan, indikator memahami kebutuhan masyarakat disini dalam pelaksanaanya telah memahami kebutuhan masyarakat dalam pengurusan perijinan, merespon apa yang dibutuhkan masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PELAKU UMKM DI KELURAHAN EMPAT BELAS ULU KECAMATAN SEBERANG ULU DUA KOTA PALEMBANG Isma Nirmala; Yuliana; Umi Purwanti; Amrina Rosada
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.344

Abstract

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Pendekatan Kualitatif maksudnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Penelitian ini dilakukan pada Kelurahan empat belas ulu, Kecamatan seberang ulu dua, Kota Palembang. Rumusan masalah yang diteliti dalam peneltian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM di Kelurahan Empat Belas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi menurut George C. Edward III yang meliputi empat variabel, yaitu variabel komunikasi yang diukur melalui indikator transmisi,kejelasan dan konsistensi; variabel sumber daya yang diukur melalui indikator staf, informasi, wewenang dan fasilitas; variabel disposisi yang diukur melalui indikator pengangkatan birokrat dan insentif; dan variabel struktur birokrasi yang diukur melalui indikator standard operating procedure (SOP) dan fragmentasi. Hasil dari penelitian yang disimpulkan adalah implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di kelurahan empat belas ulu dalam proses nya kelurahan empat belas ulu sudah berkomunikasi secara jelas dan konsisten kepada pelaku umkm, kelurahan empat belas ulu memiliki jumlah staf yang memadai dan berkompeten.
ANALYZING THE RELATIONSHIP OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT WITH ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR: EVIDENCE IN THE INDONESIAN GOVERNMENT SECTOR Nirmala, Isma; Marhaeni, Novie Prasetyaning; Oktisari, Dwi; Waliah, Siti
SULTANIST: Jurnal Manajemen dan Keuangan Vol. 12 No. 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Pematangsiantar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37403/sultanist.v12i2.620

Abstract

In the Indonesian context, it is important to consider work culture and local values that might influence organizational citizenship behavior. The main aim of the research is to analyze perceived organizational support, organizational commitment, and organizational justice on organizational citizenship behavior. The sample in this research consisted of 150 employees working in the government sector in Indonesia who were determined using a purposive sampling technique approach. Data collection uses a questionnaire instrument which is then distributed online. Data analysis uses the SPSS application by displaying the results of data processing through validity and reliability tests, multiple regression analysis, coefficient of determination and hypothesis testing. Based on the results of data analysis, it is stated that perceived organizational support, organizational commitment, and organizational justice have a positive and significant effect on organizational citizenship behavior. The findings from this study will provide an important contribution in understanding the dynamics of the relationship between organizational support, commitment, and justice on employee proactive behavior, as well as offering recommendations for the development of policies and managerial practices that can increase OCB in the government sectors. Data analysis will be carried out using statistical techniques such as multiple regression to evaluate the influence of these variables simultaneously.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN JURU PARKIR LIAR DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG (Studi Pada Indomaret Parameswara dan Indomaret Kemang Manis) Yuliana, Yuliana; Nirmala, Isma; Purwanti, Umi; Andriyani, Dwi; Saharani, Saharani
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 7 عدد 2 (2025): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2025)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v7i2.273

Abstract

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan penertiban juru parkir liar di Dinas Perhubungan Kota Palembang?. Penelitian ini adalah kualitatif. Fokus penelitian ini berada di Dinas Perhubungan Kota Palembang. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penertiban juru parkir liar di Dinas Perhubungan Kota Palembang belum terlaksana secara maksimal. Dikarenakan masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai, yaitu: 1) Kesulitan teknis, 2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, 3) Kejelasan isi kebijakan, 4) Kejelasan dan Konsistensi Aturan, 5) Kondisi ekonomi dan kemajuan teknologi
PENGARUH REFORMASI BIROKRASI TERHADAP KINERJA PELAYANAN KELURAHAN KARANG ANYAR KOTA PALEMBANG Purwanti, Umi; Andriyani, Dwi; Nirmala, Isma; Suandi, Suandi; Juliartha, Edwar; Gustiawan, Randa
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 7 عدد 2 (2025): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2025)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v7i2.288

Abstract

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dimana reformasi birokrasi adalah langkah starategis untuk membangun aparatur sipil negara agar lebih berkualitas dalam mengemban tugas tugas pemerintahan, sebagai penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat baik berupa barang atau jasa sesuai dengan standar dan peraturan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Untuk mengetahui upaya- upaya dalam mereformasi Birokrasi pada Kantor Kelurahan Karang Anyar Kota Palembang, (2) pengaruh reformasi birokrasi terhadap kinerja pelayanan Kelurahan Karang Anyar Kota Palembang. Penelitian yang dilakukan dapat digolongkan pada jenis penelitian survai. Data–data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden sebanyak 40 orang. Sedangkan analisisnya menggunakan statistik regresi sederhana. Dari penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa ada pengaruh yang signifikan antara reformasi birokrasi terhadap kinerja pelayanan Kelurahan. Artinya bahwa reformasi birokrasi dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi terhadap kinerja pelayanan Kelurahan Karang Anyar Kota Palembang. Kontribusi yang diberikan oleh variabel reformasi birokrasi terhadap kinerja pelayanan sebesar 33,20%, sedangkan sisanya 66,80% merupakan variabel-variabel yang tidak terprediksi dalam penelitian ini.