Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : UNISKA LAW REVIEW

Pengaturan Ritel di Indonesia Ditinjau dari Prespektif Economic Analysys of Law Trinas Dewi Hariyana
UNISKA LAW REVIEW Vol 1 No 2 (2020): UNISKA LAW REVIEW
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v1i2.1363

Abstract

Perkembangan ritel modern ini menunjukkan begitu banyak dampak yang dtimbulkan sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan dari pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan antara ritel modern dan ritel tradisional. kebijakan pemerintah tentunya harus dapat memberi keadilan bagi ritel modern maupun ritel tradisional sehingga efisiensi keadilan tercapai atau wealth maximizatiton. Bagaimana pengaturan ritel di Indonesia ditinjau dari prespektif economic analysis of law. apakah penganturan tersebut sudah menciptakan keadilan bagi ritel modern maupun ritel tradisional, dengan menggunakan sudut pandang dari teori economy analysys of law. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakanpendekatan konseptual (conseptual approach) pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan konseptual (conseptual approach). pengaturan ritel saat ini tidak mencerminkan usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Pokok permasalahan yang utama dalam hal ini adalah tidak adanya equal playing field sehingga tidak sebanding jika ritel modern disandingkan dengan ritel tradisional. dalam hal ini kebijakan ekonomi pemerrintah untuk mengembalikan posisi keberadaan ritel sesuai konstitusi ekonomi yang mengarah pada keadilan social bagi seluruh pihak, maka yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat kebijakan tentang ritel yang tidak hanya mengatur mengenai zonasi tetapi juga membuat suatu kebijakan untk memberdayakan ritel tradisional
Eksistensi Asas Iktikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery Trinas Dewi Hariyana
UNISKA LAW REVIEW Vol 2 No 2 (2021): Uniska Law Review
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v2i2.2287

Abstract

Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan sekarang yang membuat kehidupan semakin instan atau lebih mudah. Salah satu aspek yang terpengaruh dari teknologi ini adalah perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli yang dilakukan dengan media internet atau disebut dengan E-Commerce merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi yang tidak bisa dihindari. Tetapi bukan berarti perkembangan ini tidak menimbulkan dampak negative disamping dampak positifnya. Begitu pula dengan eksistensi asas itikad baik yang memiliki peranan penting dalam suatu perjanjian. Sehingga bagiaman eksistensi asas itikad baik dalam perjanjian jual beli melalui internet dengan system pembayaran Cash on Delivery serta bagaimana perlindungan hukum bagi para pihaknhya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Hasil dari penelitian ini adalah Pengaruh E-Commerce ini telah merubah cara seseorang untuk bertransaksi di media elektonik yang membawa dampak positif bagi kedua pihaknya. Bila terdapat dampak positif maka tentunya terdapat dampak negatif yang ditimbulkan, dampak negatifnya para pelaku usaha sering kali melakukan penipuan dalam transaksi karena mereka tidak bertemu secara langsung hanya bertemu di dunia maya saja. Maka dalam dunia E-Commerce pentingnya penerapan itikad baik sangat mempengarui jalannya suatu usaha karena bila telah mempergunakan itikad baik kedua belah pihak akan tidak melakukan penipuan satu sama lainya.
Credit Agreement with Guaranteed Certificate of Ownership of Land Made with A Fake Sale and Purchase Deed Zein, D’ Adellia Dinnary; Manfaluthi, Agus; Hariyana, Trinas Dewi
UNISKA LAW REVIEW Vol 4 No 2 (2023): Uniska Law Review
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v4i2.4902

Abstract

Banks always use a certificate of ownership as collateral that accompanies the credit agreement, especially for mortgage credit agreements. Certificates of ownership that are obtained from the selling and buying process need sale and purchase deeds to make the certificates of ownership. The problem is when a fake sale and purchase deed is used to create a certificate of ownership and the certificate is used as collateral in a credit agreement. So the question is the legal status and implications of credit agreements that use title certificates made with fake sale and purchase deeds. To answer this question, this study uses normative research methods with a legal approach and a case approach. The result of his research is that in making a credit agreement, banks have their own rules and principles that must be followed before agreeing to the credit agreement included in the assessment of collateral. Based on the case related to this matter contained in decision number 65/Pdt. G/2018/PN.Gpr., the panel of judges of the Kediri Regency District Court ruled that credit agreements using title certificates made using fake sale and purchase deeds were valid. The ratio decidendi of the judges is because the bank has carried out procedures according to the law when making credit agreements. and the transfer of title certificates is considered non-existent because there is a legal defect in the transition process, namely by the existence of a fake sale and purchase agreement Deed.
Law Enforcement of Cracking Criminal Actions from The Perspective of Special Criminal Law in Indonesia Salsabilla, Anggi Afrita; Hariyana, Trinas Dewi; Manfaluthi, Agus
UNISKA LAW REVIEW Vol 5 No 2 (2024): Uniska Law Review
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v5i2.7047

Abstract

The development of information technology has not only positive but also negative impacts in the form of the emergence of cracking crimes. Although in Indonesia there are provisions that accommodate cracking, there are still obstacles in enforcing the law. This study aims to analyze the legal regulations for cracking crimes and the effectiveness of legal protection regulations for victims of cracking crimes from the perspective of special criminal law in Indonesia. The type of research used is normative legal research. The results of this study indicate that first, related to cracking crimes in Indonesia, it has been accommodated through Article 30 paragraph (3) and Article 46 paragraph (3) of the ITE Law 19/2016. Meanwhile, the PDP Law does not explicitly accommodate cracking crimes. However, Article 65 paragraph (1) and Article 67 paragraph (1) of the PDP Law imply elements of cracking acts in the form of illegal access to personal data. The effectiveness of the ITE Law 19/2016 and the PDP Law is still not sufficient in combating cracking crimes and providing legal protection for victims. This is a challenge for the police. The challenges are classified into four aspects of obstacles, namely: the investigation aspect, the evidence aspect, the facilities aspect, and the jurisdiction aspect. Efforts to overcome these obstacles are: (1) Special training is needed to provide investigators with an understanding of the cyber world; (2) Expert skills are needed with the help of the latest technology to analyze evidence that is at risk of being easily modified, deleted, or hidden by the perpetrator; (3) Facilities are needed that can support police performance through optimizing digital forensic skills; and (4) More attention is needed to mapping places/physical areas related to the occurrence of cybercrime.