Rakhbir Singh
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERAN INTELIJEN DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN NEGARA DALAM PERTAHANAN NASIONAL Rakhbir Singh; Irwan Triadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i5.1229

Abstract

Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan salah satu lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen. Pembentukan BIN merupakan amanat dari UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. intelijen diperlukan dalam perumusan kebijakan keamanan karena memiliki fungsi antisipatoris yang membuatnya mampu mendeteksi, mengidentifikasikan, dan memperingatkan berbagai ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh suatu negara maupun ancaman yang berpotensi muncul di masa depan. Hal inilah yang digunakan sebagai dasar bagi suatu negara untuk merumuskan kebijakan keamanannya. Intelijen diperlukan dalam perumusan kebijakan keamanan suatu negara karena menjadi basis utama dalam pembuatan strategi pertahanan yang tepat. Hal ini ditujukan agar negara tersebut dapat terhindar dari pelbagai ancaman keamanan yang sedang dihadapi maupun potensi ancaman keamanan di masa mendatang.
IMPLEMENTASI NILAI NILAI BELA NEGARA DALAM KEBIJAKAN NATURALISASI PEMAIN BOLA DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN Nefrisa Adlina Maaruf; Rakhbir Singh; Irwan Triadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i5.1273

Abstract

Fenomena naturalisasi pemain sepakbola tampak semakin gencar dilakukan dewasa ini. Program naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia mulai hangat diperbincangkan pada tahun 2010. Pada saat itu, Indonesia menaturalisasi pesepak bola seperti Cristian Gonzales dan Irfan Bachdim untuk memperkuat tim nasional sepakbola Indonesia sebagai langkah persiapan menuju Piala AFF 2010. negara memang memiliki kebebasan untuk memberi kewarganegaraan dengan “special interest” atau ”exceptional services” sebagai bentuk penghargaan kepada individu warga asing yang secara de facto telah memberikan kontribusi signifikan kepada negara, namun yang saat ini banyak terjadi adalah pergeseran tujuan yang tadinya untuk membela kepentingan tim nasional indonesia berubah menjadi kepentingan klub dengan tujuan utama agar lebih baik dari segi karir maupun finansial.
PENERAPAN HUKUM TIONGKOK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS INTERNASIONAL: STUDI KASUS PADA PERJANJIAN KONTRAK ANTAR-NEGARA Rakhbir Singh; Atik Winanti
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i5.1374

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi penggunaan hukum Tiongkok dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui studi kasus pada perjanjian kontrak antar-negara. Penulis melakukan analisis mendalam terhadap beberapa kasus di mana perusahaan asing mengalami sengketa hukum dengan perusahaan Tiongkok dalam konteks kontrak bisnis internasional. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pengadilan Tiongkok dan arbitrasi internasional digunakan dalam penyelesaian sengketa, serta sejauh mana hukum Tiongkok diterapkan dalam proses tersebut. Penelitian ini berpotensi memberikan wawasan yang berharga kepada praktisi hukum bisnis internasional dan pengusaha yang terlibat dalam transaksi dengan perusahaan Tiongkok, serta bagi mereka yang tertarik pada perkembangan hukum Tiongkok dalam konteks global.