Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya JUDGE: Jurnal Hukum Teknovokasi : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Cendekia Ilmiah
Puspitasari Rusdi
Universitas Negeri Makassar
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Omkering Van Bewijslast Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Persumption Of Guilty Puspitasari Rusdi; Fakhril Riadi Mursalim
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 6: Oktober 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i6.5635

Abstract

Omkering van bewijslast is referred to as the principle of reversal of the burden of proof or reverse proof. The application of reverse evidence is carried out by the judge ordering him to prove that his property was obtained legally. Article 77 of the Money Laundering Crime Law has inspired the reverse burden of proof in Indonesia. However, the concept of the reverse burden of proof is balanced and limited, so it is important to reformulate the reverse burden of proof based on the principle of presumption of guilt, which will effectively refer to predicate crimes. The burden of proof is reversed based on the principle of presumption of guilt which will have an unlimited nature for the Crime of Money Laundering and adopting the taint doctrine for assets tainted by the Crime of Money Laundering. In this article, we will examine the regulation of the reversal of the burden of proof in the crime of money laundering in Indonesia and the application of the reverse burden of proof based on the principle of presumption of guilt in cases of the crime of money laundering in Indonesia. The research method used is a normative legal research method through a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials using literature review and then analyzed prescriptively.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Ulil Amri; Puspitasari Rusdi; Afif Muhni
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.82970

Abstract

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah memposisikan korporasi sebagai pihak yang cukup sentral sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kerugian keuangan negara. Korporasi sebagai entitas baru dalam hukum pidana menyisakan pertanyaan mengenai konsep pertanggungjawaban dan stelsel pemidanaan korporasi dalam hukum pidana. Artikel ini membahas mengenai unsur kesalahan korporasi, sifat melawan hukum formil dan materil yang memenuhi perbuatan korporasi dan stelsel/model pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Artikel ini memberikan penjelasan bahwa ahli yang berpandangan monistis melihat bahwa pemidanaan korporasi dapat dipertanggungjawabankan hanya dengan syarat bahwa perbuatannya harus memenuhi delik dalam undang-undang yang diperkuat oleh Teori Strict Liability. Sementara dalam pandangan dualistis, korporasi dapat dipidana dengan syarat minimal terpenuhinya unsur actus reus dan mens rea. Pendapat ini dikuatkan oleh teori vicarious liability, teori directing mind, teori identification, teori agregat, dan teori budaya korporasi. Terdapat tiga jenis model pemidanaan terhadap korporasi diantaranya pengurus sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi pembuat, pengurus yang bertanggungjawab, dan korporasi pembuat dan korporasi yang bertanggungjawab.
Penguatan Digital Legal Awareness Berbasis UU ITE bagi Siswa SMA Negeri 9 Gowa dalam Pencegahan Cyberbullying Riskawati Riskawati; Puspitasari Rusdi; Erlika Sari; Nur Hafizal Hasanah; Hairul Saleh Satrul
TEKNOVOKASI : Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 4: Issue 1 (Januari 2026)
Publisher : Jurusan Teknik Informatika dan Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59562/sp85sj27

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan pelajar, salah satunya meningkatnya kasus cyberbullying di kalangan siswa SMA. Digital Legal Awareness dalam penelitian ini dimaknai sebagai kesadaran siswa terhadap aspek hukum, etika digital, dan konsekuensi penggunaan media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di SMA Negeri 9 Gowa dengan melibatkan 50 siswa kelas X dan XI. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, serta pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap jenis delik ITE dari rata-rata skor 45 menjadi 82, pemahaman etika digital dari 55 menjadi 90, serta pemahaman prosedur penanganan kasus cyberbullying dari 30 menjadi 78. Kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman siswa mengenai penggunaan media digital yang bijak dan bertanggung jawab. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMA mengenai aturan hukum, etika bermedia digital, serta dampak hukum dari tindakan cyberbullying. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, penyuluhan, dan diskusi interaktif yang melibatkan siswa secara aktif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran siswa terhadap pentingnya penggunaan media digital secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penguatan Digital Legal Awareness berbasis UU ITE terbukti efektif dalam membentuk sikap dan perilaku siswa yang lebih sadar hukum serta mampu mencegah terjadinya cyberbullying di lingkungan sekolah. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model edukasi berkelanjutan dalam menciptakan budaya digital yang sehat, aman, dan berintegritas di kalangan pelajar.
Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Debt Collector dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Erlika Sari; Puspitasari Rusdi; Hairul Saleh Satrul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2083

Abstract

Consumer protection stipulates that every consumer has the right to obtain legal protection and fair dispute resolution mechanisms, as provided in Article 4 letter (e) of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. In Indonesia, there has been a significant increase in public interest in purchasing vehicles through credit schemes offered by financing companies, which has given rise to various legal issues. In many cases, debtors experience default (wanprestasi). This condition has led most financing companies (leasing companies) to employ third parties, commonly referred to as debt collectors, to conduct debt collection activities against consumers (debtors). However, in practice, numerous incidents have occurred in which consumers’ fiduciary objects are forcibly repossessed due to delayed installment payments. This study examines the legal protection afforded to consumers in the repossession of fiduciary collateral objects, as well as the constraints and recommendations necessary to ensure compliance with the applicable laws and regulations. This research employs a normative juridical approach, conducted by examining statutory regulations related to the actions of debt collectors in the repossession of fiduciary objects. The results of the study indicate that the execution of fiduciary collateral objects may only be carried out if there is a voluntary agreement between the creditor and the debtor, or through a court decision. Therefore, actions undertaken by third parties or debt collectors that involve the forcible repossession of vehicles without a clear and lawful legal basis constitute a violation of the law.
Co-Authors Afif Muhni Erlika Sari Fakhril Riadi Mursalim Hairul Saleh Satrul Nur Hafizal Hasanah Riskawati Riskawati Ulil Amri