Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Surat Izin Praktik Pada Rumah Sakit Handayani, Erika Yusticia; Shamer, Chika; Triana, Yeni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16822

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari praktik tanpa Surat Izin Praktik (SIP) pada dokter di rumah sakit serta dampaknya terhadap keselamatan pasien dan tanggung jawab hukum rumah sakit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, praktik medis tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp500 juta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tanpa SIP tidak hanya membawa konsekuensi hukum bagi dokter, tetapi juga menimbulkan risiko serius bagi keselamatan pasien. Dokter yang tidak memiliki izin yang sah kemungkinan besar tidak memenuhi standar kompetensi, sehingga meningkatkan potensi kesalahan medis yang dapat berakibat fatal bagi pasien. Selain itu, rumah sakit sebagai institusi dapat mengalami tantangan hukum, di mana tanggung jawab atas kesalahan medis dapat dialihkan kepada mereka, yang berpotensi merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat. Etisnya, rumah sakit harus menjaga standar pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas, serta melindungi hak-hak pasien. Penelitian ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi untuk memastikan keselamatan pasien dan integritas sistem kesehatan.
The Effectiveness of Law Enforcement In Uncovering Human Trafficking Cases For Organ Trade To Cambodia M. Yusuf Daeng M; Yusuf, M. Fadly Daeng; Sitorus, Hendrik; Shamer, Chika; Handayani, Erika Yusticia; Suryani, Yovie
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i6.2124

Abstract

A major crime violating laws and human rights is human trafficking for the organ sales goal. This crime is not limited to one nation but has become international involving Cambodia as a destination. As a victim source, Indonesia has controlled the ban on human trafficking in Law No. 21 of 2007, strengthened even more by Law No. 1 of 2023 and the Health Law No. 36 of 2009. Law enforcement implementation still presents several difficulties, though, including poor cross-border coordination, evidence collecting difficulties, and inadequate protection of witnesses and victims. Operating methodically by taking advantage of legal gaps and socioeconomic weaknesses in national and international systems, organ trafficking syndicates use To lower this crime, cross-border cooperation, law enforcement agency capacity building, and public awareness raising are absolutely vital. To lower the illicit demand for human organs, a legal and open organ donation system is also absolutely vital. The efficiency of law enforcement in exposing cases of human trafficking for organ sales to Cambodia is investigated in this qualitative study employing descriptive techniques. The findings show that although the legal system is strong, structural and operational difficulties still constitute main hurdles in the fight against this crime