Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Concepts of Wa’ad and Aqad in Islamic Economic Policy and Their Implications for Sharia Compliance in The Modern Banking System Atikah, Ika; Janwari , Yadi; Hasanuddin, M.
IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2025): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : STAI Al-Mas'udiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69768/ji.v4i1.72

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi fungsi wa’ad dan aqad dalam konteks kebijakan ekonomi Islam, khususnya dalam operasional perbankan modern, serta dampaknya terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Wa’ad diposisikan sebagai alat awal yang menjamin kepastian dan komitmen dalam transaksi, sedangkan aqad merupakan landasan hukum yang mengikat berdasarkan nilai-nilai syariah. Kedua konsep ini berperan penting dalam menciptakan transparansi, keadilan, serta pemenuhan aturan hukum Islam dalam praktik moneter dan fiskal di perbankan syariah. Temuan studi ini mengindikasikan bahwa sinergi antara wa’ad dan aqad tidak hanya memperkokoh kepatuhan terhadap syariah, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap: Minimnya risiko spekulatif akibat adanya kejelasan dalam perjanjian kontrak; Tumbuhnya kepercayaan nasabah melalui praktik transaksi yang transparan dan etis; Terjaganya stabilitas sistem perbankan syariah karena keselarasan dengan kebijakan ekonomi Islam. Oleh karena itu, kajian ini menegaskan bahwa wa’ad dan aqad tidak hanya penting dalam skala transaksi individu, namun juga berperan strategis dalam memperkuat kebijakan moneter dan fiskal Islam yang berkelanjutan.
Analisis Yuridis Terhadap Literasi Politik Oleh Komisi Pemilihan Umum Di Media Sosial Hasanuddin, M.; Maulina, Yurike; Auliya, Zanuba Zahira Shofa; Musyafaah, Nur Lailatul
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 5 No. 1 (2025): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v5i1.812

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran KPU RI dalam literasi politik melalui media social, dan untuk menjelaskan bagaimana pandangan analisis yuridis terhadap literasi politik melalui media sosial oleh KPU RI. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, Literasi politik melalui media sosial yang dilakukan KPU RI merupakan strategi efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses demokrasi, terutama Pemilu, dengan memanfaatkan jangkauan luas dan kecepatan penyebaran informasi. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital masyarakat dan maraknya hoaks tetap menjadi hambatan utama. Kedua, Upaya literasi politik oleh KPU RI memiliki landasan hukum yang kuat, didukung oleh UUD 1945 Pasal 22E, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, KPU RI menghadapi tantangan besar, seperti penyebaran hoaks, keterbatasan akses internet di beberapa daerah, dan persepsi bias dari masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan pada KPU perlu memperkuat literasi digital masyarakat melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan platform media sosial untuk meningkatkan kemampuan memverifikasi informasi serta mengatasi hoaks secara efektif.