Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Sistem Pengupahan Pekerja Pada Home Industry Di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen Perspektif Ekonomi Syariah Fazil; Zulaiva Ulya; Syaripuddin Syaripuddin; Farhan Zikry; Husni Rahmah
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2005

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menjawab di setiap tempat produksi memiliki karyawannya masing-masing yang sistem kerjanya sama namun tidak menutup kemungkinan, terdapat juga perbedaan pada sistem pengupahan kerja Pertama, Bagaimana Pihak Pemilik Usaha Menetapkan Tingkat Upah Terhadap Pekerja pada Home Industry Kecamatan Kuta Blang Bireuen. Kedua, Bagaimana perspektif Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pengupahan Pekerja pada Home Industry di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, buku, penelitian terdahulu, dan Jurnal yang berisi tentang penerapan dan implementasi, serta berbagai dokumen dan tulisan sistem pengupahan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: Pertama, penetapan pengupahan pekerja pada tiga Home Industry di Kecamatan Kuta Blang Bireuen mengunakan sistem harian dan borongan serta keadilan yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan apa yang dikerjakan dan sesuai dengan hasil yang diperoleh selama bekerja. Kedua, sistem pengupahan pekerja pada tiga Home Industry Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen sesuai dengan perspektif Ekonomi Syariah, karena pemilik memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan bersama, pemilik memberikan upah secara adil, pemilik memberikan upah tepat waktu serta pemilik memberikan upah harian melalui ambilan atau pinjaman jika secara tiba-tiba pekerja membutuhkannya. Kendati demikian, pelaksanaan pemberian upah tersebut tidak mencukupi Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh, yaitu sebanyak Rp. 3.400.000;.
Peran Kementerian Agama Dalam Pemeliharaan Wakaf Produktif Untuk Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Gandapura Zulaiva Ulya; Fazil Fazil; Farhan Zikry; Husni Rahmah; M. Muzairi; T.M. Haekal
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat. Kementerian Agama sebagai lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengawasi, membina, serta mengoptimalkan pengelolaan zakat dan wakaf agar dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat dan wakaf serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Di kecamatan Gandapura yang memiliki tanah-tanah wakaf yg sudah memiliki sertifikat berjumlah 985 sertifikat dimana belum dikelola dengan dengan optimal. Ini berarti pemerintah harus menata kembali peran mereka, dari perannya sebagai agen pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan. Dalam hal ini Kementerian Agama melakukan pemberdayaan wakaf produktif melalui program strategis seperti Program Inkubasi Wakaf Produktif (IWP), memberikan dana stimulus dan pendampingan kepada nazir untuk mengembangkan aset wakaf menjadi unit usaha produktif (pertanian, dagang, UMKM) agar memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat, Dimana Masyarakat dapat mengelola hasil dari wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi Masyarakat.
ISLAMIC FINANCIAL LITERACY, DIGITAL PAYMENT, AND GENERATION Z’S INTENTION TO USE SHARIA FINTECH Farhan Zikry; Fazil; Siti Fatimah; Zulaiva Ulya
Journal Informatic, Education and Management (JIEM) Vol 8 No 2 (2026): AUGUST
Publisher : STMIK Indonesia Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61992/jiem.v8i2.379

Abstract

This study aims to examine the influence of Islamic financial literacy and digital payment on Generation Z’s intention to use Sharia fintech. A quantitative approach was employed using a survey method, with data collected from 120 Generation Z respondents domiciled in Aceh Province, Indonesia. The data were analyzed using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). The results show that Islamic financial literacy and digital payment both have a positive and significant effect on the intention to use Sharia fintech. This indicates that better understanding of Islamic financial principles and familiarity with digital transactions increase users’ readiness to adopt Sharia-based financial technology. The findings highlight the importance of integrating financial literacy and digital experience in promoting Sharia fintech adoption, particularly within the Aceh context. This study provides useful insights for policymakers and fintech providers in developing strategies to enhance the use of Islamic digital financial services.
Reintrepretasi Senif Riqab Sebagai Mustahik Zakat Menurut Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Ridha) T. Habibie; Fazil; Zulaiva Ulya
Journal of Contemporary Indonesian Islam Vol. 5 No. 1 (2026): Journal of Contemporary Indonesian Islam
Publisher : Postgraduate Program UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/jcii.v5i1.7423

Abstract

In the distribution of zakat, Al-Ashnaf Al-Samaniyah are those people who are entitled to receive zakat and riqab is one of them. In this modern life, it is no longer possible to find a riqab or a slave. Then the distribution of zakat to riqab is questionable. In an attempt to reinterpret the meaning of riqab with current conditions, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha offered a thought on the reinterpretation of riqab. Among them are: First, how is the concept of riqab as mustahik zakat according to Sayyid Muhammad Rasyid Ridha's view. Second, how is ijtihad method used by Sayyid Muhammad Rasyid Ridha in interpreting riqab as mustahik zakat today. Third, how is the relevance of Sayyid Muhammad Rasyid Ridha's thoughts about riqab as Mustahik zakat to the present. This research used a qualitative method with a descriptive approach to the method of collecting through documentation in the form of data, books, journals, theses and other articles relating to the object of research. The results of this research explain that: The concept of mustahik riqab according to Sayyid Muhammad Rasyid Ridha is: to release Muslim prisoners who were held captive by enemies, to release someone from undue accusations, to help maids who were held captive and tortured by their employers and to release Muslim nations who were colonized by kafir. Nowadays, the meaning of riqab needs to be expanded to the benefit that will arise from it. The method used by Sayyid Muhammad Rashid Ridha is ijtihad Intiqa'i method. So that the relevance in redefining riqab is hoped that there will be a development that is closer to other meanings that do not come out of the basic concept of riqab itself, so it is necessary to find solutions for the distribution of zakat in this era.