Firman Hadi Rivai
Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Apparatus Human Resource Development Strategy through Corporate University of the Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency Ulvi Ratnaningsih Sa'adah; Ridwan Rajab; Firman Hadi Rivai
Journal La Sociale Vol. 4 No. 2 (2023): Journal La Sociale
Publisher : Borong Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journal-la-sociale.v4i2.828

Abstract

This study aims to formulate the Center for Human Resource Development (PPSDM) strategy of the Ministry of the Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) in developing the competence of HR personnel based on the Corporate University strategy. This study uses a qualitative descriptive method with data analysis using the Miles and Huberman model. The results showed that the strategy for implementing the ATR/BPN corporate university was strengthening the legal basis, providing rewards to employees, preparing budgets, strengthening the implementation of the Learning Value Chain, Assigning PPSDM employees to oversee and ensure LVC runs, Development of learning models 70:20:10, Implementation of learning council meeting.
Strategi Collaborative governance dalam Pengelolaan Sampah di Provinsi Bali Imamujahid Imanullah Al Amin; Firman Hadi Rivai; Bambang Giyanto
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 7: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i7.18754

Abstract

Pengelolaan sampah di Provinsi Bali telah menjadi isu strategis tata kelola publik karena timbulan sampah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, aktivitas pariwisata, konsentrasi wilayah perkotaan Sarbagita, dan keterbatasan infrastruktur pengolahan sampah. Kondisi TPA yang melebihi kapasitas, belum meratanya ketersediaan TPS3R dan TPST, serta implementasi kebijakan yang masih cenderung sektoral menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan pemerintah secara tunggal. Artikel ini bertujuan menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Provinsi Bali serta merumuskan strategi penguatannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan kerangka collaborative governance Ansell dan Gash, khususnya kriteria inisiasi sektor publik, keterlibatan aktor nonpemerintah, partisipasi dalam perumusan kebijakan, pengorganisasian kolaborasi secara formal, orientasi konsensus, dan fokus pada kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah berperan sebagai inisiator dan fasilitator kolaborasi melalui regulasi, forum koordinasi, dan kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber. Temuan khas penelitian ini adalah peran strategis desa adat sebagai collaborative hub yang menerjemahkan kebijakan formal ke dalam norma sosial, perarem, pengawasan komunitas, dan tindakan kolektif masyarakat. Namun, kolaborasi masih menghadapi kesenjangan kapasitas, partisipasi masyarakat yang belum merata, dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Artikel ini merumuskan lima strategi penguatan: penguatan desa adat, kelembagaan kolaborasi lintas sektor, kemitraan ekonomi sirkular, pendidikan dan inovasi, serta pembinaan dan pengawasan kolaboratif..
Implementasi Penatausahaan Aset Tetap Pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Djamal Firmansyah; Firman Hadi Rivai; R Luki Karunia
Journal of Accounting and Finance Management Vol. 7 No. 3 (2026): Journal of Accounting and Finance Management (July - August 2026)
Publisher : DINASTI RESEARCH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jafm.v7i3.3489

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan penatausahaan aset tetap sehingga permasalahan penatausahaan aset tetap pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota selalu diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK RI, dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penatausahaan aset tetap pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam terhadap Sekretaris Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dan Pengurus Barang Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Data sekunder diperoleh dari tinjauan pustaka dari buku-buku, dokumen dan catatan, tulisan karya ilmiah terdahulua dan berbagai media, arsip dan foto maupun video yang mendukung penelitian. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan evaluasi kepada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta terkait penatausahaan aset tetap yang dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.
Strategi Pengembangan Kompetensi ASN Pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam Meningkatkan Layanan Kebahasaan Sun’an Yohantho; Firman Hadi Rivai
Jurnal Pajak dan Bisnis Vol 7 No 1 (2026): Journal of Tax and Business
Publisher : LPPM-STPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55336/jpb.v7i1.427

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi pengembangan kompetensi ASN di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) dalam meningkatkan layanan kebahasaan kepada masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian ditemukan beberapa faktor hambatan dalam pengembangan kompetensi. Faktor-faktor penghambat layanan kebahasaan tersebut adalah regulasi pengembangan kompetensi, ketersediaan anggaran, belum dilaksanakan manajemen talenta , dan belum ada dokumen rencana induk pengembangan kompetensi. Prioritas kebutuhan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan pelayanan kebahasaan diantaranya kompetensi komunikasi, standar pelayanan publik, penggunaan teknologi atau literasi digital, akses internet, kompetensi teknis bidang kebahasaan, dan kompetensi manajemen administrasi. Dalam mengatasi hambatan diperlukan strategi dalam pengembangan kompetensi ASN Badan Bahasa melalui penyusunan standar kompetensi jabatan, menyusun kebutuhan pengembangan kompetensi organisasi melalui rencana induk pengembangan kompetensi, melakukan asesmen secara rutin, melakukan pengembangan kompetensi melalui pendidikan, melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan, dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengembangan kompetensi.