Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Customary Law Indonesian Journal of Law and Justice
Natasya Insani Auliarrahma
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tantangan dan Hambatan Penerapan Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia Tanti Kirana Utami; Natasya Insani Auliarrahma; Haura Salsabila; Fuji Raihan Azhari Kusworo; Andre Priyaden; M. Andriansyah Saputra
Journal Customary Law Vol. 2 No. 1 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i1.3443

Abstract

Penerapan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia memegang peranan sentral dalam menjaga keselarasan dan keteraturan dalam proses pembentukan serta implementasi hukum di berbagai tingkatan. Namun dalam praktiknya, penerapan hierarki peraturan perundang-undangan sering kali menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah tumpang tindih peraturan di berbagai tingkatan, yang menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan hukum. Selain masalah tumpang tindih, penegakan hukum yang tidak konsisten dengan hierarki peraturan juga menjadi persoalan serius. Meskipun secara normatif hierarki perundang-undangan sudah diatur dengan jelas, dalam kenyataannya, implementasi peraturan di lapangan sering kali lebih dominan pada peraturan-peraturan yang berada di tingkat yang lebih rendah. Ketidaksesuaian antara peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia adalah salah satu masalah utama dalam sistem hukum negara ini.
Regional Autonomy in Indonesia: Challenges and Opportunities in Sustainable Development in the Era of Sustainable Development Goals (SDGs) Dedi Mulyadi; Ega Puspita; Natasya Insani Auliarrahma; Shela Agnesia Shelvira; Ikhsan Kintara; Muh Syahdan Fauzi Abdul Fattah
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 2 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i2.3450

Abstract

Regional Autonomy in Indonesia is a very important part of government governance. Regional Autonomy is a concept that gives freedom and authority to regional governments to manage local resources and interests in accordance with the needs and characteristics of the region. Sustainable development referred to in the context of the Sustainable Development Goals (SDGs) requires attention to economic, social and environmental aspects simultaneously. In Indonesia, the challenges in achieving sustainable development goals are still very large. opportunities and challenges that arise from the implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) in the regions need to be optimized and addressed as best as possible in a way that is well understood so that sustainable development goals can be achieved effectively.
Penghilangan Watermark Digital: Tinjauan Hukum dan Tantangan Penegakannya Hilman Nur; MAY, Nazwa St; Ega Puspita; Fuji Raihan Azhari Kusworo; Natasya Insani Auliarrahma; M Rafly Pradipa; Arfa Fadillah Tanjung; Retno Dwi Lestari
Journal Customary Law Vol. 2 No. 2 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i2.3874

Abstract

Penghilangan watermark digital merupakan tantangan besar dalam perlindungan hak cipta di era digital. Watermark digunakan sebagai alat identifikasi dan perlindungan terhadap karya digital, tetapi keberadaannya dapat dengan mudah dihapus atau dimanipulasi, menimbulkan potensi pelanggaran hak cipta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis aspek hukum terkait penghilangan watermark digital dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghilangan watermark dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, terutama jika dilakukan tanpa izin dan berdampak merugikan pemilik hak cipta. Namun, penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya regulasi, keterbatasan forensik digital, serta kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap kejahatan siber. Peningkatan kapasitas penegak hukum, penguatan regulasi, dan pemanfaatan teknologi enkripsi serta blockchain dapat menjadi solusi dalam meningkatkan perlindungan hak cipta. Selain itu, kesadaran masyarakat dan pembuat kebijakan perlu ditingkatkan agar perlindungan hak cipta digital semakin efektif dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, penghilangan watermark digital dapat diminimalisir, sehingga hak cipta di dunia digital lebih terlindungi dan dihormati.
Co-Authors Andre Priyaden Arfa Fadillah Tanjung Dedi Mulyadi Ega Puspita Fuji Raihan Azhari Kusworo Haura Salsabila Hilman Nur Ikhsan Kintara Kirana Utami, Tanti M Rafly Pradipa M. Andriansyah Saputra MAY, Nazwa St Muh Syahdan Fauzi Abdul Fattah Retno Dwi Lestari Shela Agnesia Shelvira