Sasongko, Octavia Fatma Nur Kusuma Dewi
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tindakan Preventif dari Pemerintah Untuk Mencegah Adanya Tindakan Itikad Tidak Baik dalam Pendirian Perseroan Perorangan Sasongko, Octavia Fatma Nur Kusuma Dewi; Maulidayna, Ninna; Audina, Dhea Januastasya; Rosdiana, Anita; Atriani, Dewi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2569

Abstract

Dinamika dalam perkembangan konsep Perseroan Terbatas mengalami perubahan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini merupakan upaya pemerintah yang berusaha mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Undang-Undang Cipta Kerja, yang memperkenalkan konsep baru tentang Pendirian Perseroan Terbatas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji Tindakan Preventif dari Pemerintah Untuk Mencegah Adanya Tindakan Itikad Tidak Baik dari Pendirian Perseroan Perorangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 153A Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 mengizinkan pendirian Perseroan oleh satu orang dengan surat pernyataan, yang menimbulkan konflik hukum dengan konsep pendirian tunggal karena kurangnya unsur perjanjian, yang inkonsistensi dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Oleh karenanya diperlukan tindakan preventif yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah tindakan itikad tidak baik dari pendirian perseroan perorangan. Dalam hal ini pemerintah dapat mengambil langkah-langkah seperti penegakan hukum yang ketat, pemantauan aktif terhadap aktivitas keuangan, dan peningkatan transparansi dalam proses pendirian perusahaan perorangan. Selain itu, regulasi yang ketat dan audit rutin juga diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan mencegah potensi penyalahgunaan. Dengan adanya tindakan preventif yang efektif, diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berintegritas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Persepsi Masyarakat atas Peran BPJS Kesehatan Sebagai Pemenuhan HAM di Kecamatan Samarinda Ulu Sasongko, Octavia Fatma Nur Kusuma Dewi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): April
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v1i8.911

Abstract

Setiap manusia memiliki hak untuk sehat dan mendapatkan fasilitas kesehatan sesuai dengan Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah sejauh mana peran BPJS Kesehatan dalam memenuhi hak masyarakat dan apa saja yang dirasakan oleh masyarakat penggunanya, baik dari segi kekurangan, kelebihan serta keinginan masyarakat mengenai program BPJS Kesehatan. Metode yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah metode normatif dan metode penelitian lapangan. Mayoritas masyarakat sadar akan haknya untuk mendapatkan kesehatan dan fasilitas kesehatan. BPJS Kesehatan pun benar-benar memenuhi perannya sebagai pemenuh Hak Asasi Manusia dan hal tersebut dirasakan oleh para penggunanya. BPJS Kesehatan memudahkan seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat miskin untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BPJS Kesehatan sudah menjalankan perannya untuk memenuhi hak masyarakat dan meringankan beban masyarakat dalam memperoleh fasilitas kesehatan. Ada kendala dan kekurangan yang harus diperbaiki agar kemudian BPJS Kesehatan dapat menjalankan perannya secara maksimal.