Garuda - Garba Rujukan Digital

Tantangan Integritas dan Sportivitas dalam Seleksi CASN Formasi Dosen Tahun 2023 Novitasari, Ani; Pitrianti, Siti; Pongtambing, Yulita Sirinti; Soraya, Nurhaflah; Atriani, Dewi; Purba, Arini Anestesia; Sunani, Avi; Husain, Sabrina Wardatul Jannah; Manapa, Esther Sanda
Bakti Sekawan : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 2 (2023): Desember
Publisher : Puslitbang Sekawan Institute Nusa Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35746/bakwan.v3i2.420

Penerimaan Calon Aparatur Negeri Sipil (CASN) formasi dosen tahun 2023 kembali dibuka. Untuk lolos di semua tahapannya, pendaftar harus berusaha dengan penuh integritas dan sportivitas agar dapat lolos sampai tahap akhir, yaitu diterima di formasi yang dilamar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan motivasi untuk bersikap penuh integritas dan sportivitas peserta Calon Aparatur Negeri Sipil formasi dosen tahun 2023. Kegiatan dilaksanakan dengan metode Focus Group Discussion (FGD) secara daring melalui zoom meeting. Materi motivasi disampaikan oleh 5 orang dosen PNS dari berbagai perguruan tinggi negeri yang berpengalaman sebagai peserta seleksi CPNS tahun 2021 dengan latar belakang pengalaman kerja yang berbeda-beda. Selain itu, diskusi ini dipandu oleh seorang dosen lainnya sebagai moderator. Peserta yang hadir dalam FGD ini berjumlah 246 orang dengan rata-rata kehadiran yaitu 230 orang. Selain mendengarkan pemaparan materi, peserta diperkenankan bertanya melalui kolom komentar (chat) dan menjadi salah satu bahan diskusi saat FGD ini. Berdasarkan pemaparan materi dan diskusi dapat disimpulkan bahwa peserta CASN formasi dosen 2023 perlu percaya diri dengan kemampuan diri sendiri, fokus pada pengembangan diri, membuat kelompok belajar yang kondusif, banyak berlatih untuk setiap jenis tahapan tes, dan aktif mengikuti informasi dan regulasi dari laman resmi.

Pemenuhan Hak Aksesibilitas Pelayanan Jasa Perbankan bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra dalam Membuka Rekening Bank di Yogyakarta Atriani, Dewi; Yustikaningtiyas, Anisa
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 03 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 03, Mei 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i03.3291

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pemenuhan hak aksesibilitas pelayanan jasa perbankan bagi penyandang disabilitas tunanetra dalam membuka rekening bank di Kota Yogyakarta. Penelitian ini bersifat normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah penelusuran berbagai dokumen beserta bahan-bahan pustaka untuk penelitian kepustakaan dan melakukan wawancara secara langsung terhadap responden untuk penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan uraian bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan dua kesimpulan. Pertama, hak bagi penyandang disabilitas tunanetra di Kota Yogyakarta dalam layanan pembukaan rekening bank tidak menggunakan formulir dengan huruf braille, namun bank membacakan isi seluruh formulir kepada nasabah tunanetra. Bank tetap memberikan pelayanan yang sama bagi nasabahnya tanpa membeda-bedakan. Kedua, Hambatan yang dialami adalah kurangnya pengaturan terpadu dan sama yang berlaku di semua bank di Indonesia. Meskipun sudah ada aturan dari pemerintah pusat dengan adanya UU Disabilitas, POJK No: 6/POJK.07/2022, UU No. 4 tahun 2023 dan UU Perlindungan Konsumen, namun pelaksanaannya masih tergantung aturan internal dari masing-masing bank. Contohnya dalam penggunaan formulir dengan huruf braille yang dirasa kurang efektif sehingga bank hanya membacakan seluruh formulir kepada nasabah tunanetra.

Penyelesaian Sengketa Kepailitan oleh Kreditur dan Debitor di Perseroan Terbatas Yuniarsih, Yuniarsih; Raditya, Atthyya; Sitohang, Yesica Yentelina; Hardinata, Michelle Jefelyn; Atriani, Dewi
De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 3 (2024): Maret
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/decive.v4i3.2104

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan penyelesaiakan sengketa kepailitan dalam perseoran terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan memeriksa teori-teori, pendapat, dan ide-ide utama yang terdapat dalam sumber-sumber tertulis, terutama buku-buku yang berkaitan dan relevan dengan topik yang diselidiki dalam penelitian ini. Upaya penyelesaian sengketa kepailitan dapat dilakukan, baik di luar pengadilan (nonlitigasi) maupun di dalam pengadilan (litigasi). Sebelum diajukan ke tahap peradilan, penyelesaian sengketa kepailitan dapat terlebih dahulu dilakukan melalui cara di luar pengadilan (nonlitigasi). Hak-hak debitor untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati oleh semua pihak sebelum pailit dengan melihat hak dan kewajiban kontraktual debitor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dampak kebangkrutan hanya berdampak pada harta debitor saja, yaitu harta yang diperoleh debitor yang menurut hukum menyebabkan kebangkrutan. Dengan dinyatakan pailit, debitor kehilangan hak untuk mengelola dan mengurus aset pailit tersebut. Penyelesaian sengketa kepailitan di luar pengadilan dapat ditempuh dengan berbagai cara. Pertama, dapat dilakukan dengan upaya perdamaian terlebih dahulu. Kedua, dapat dilakukan dengan cara arbitrase.

Kekuatan Hukum Informed Consent Dalam Praktek Euthanasia Di Indonesia Atriani, Dewi; Yulianto, Ade Yusuf
Jurnal Risalah Hukum Vol 19 No 2 (2023): Volume 19, Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The existence of informed consent is a stronghold for doctors to act calmly after the permission of the patient or the patient's family, while euthanasia is defined as the act of "lethal injection" to patients who have suffered greatly with very little or no chance of recovery. The purpose of this research is to find out how the regulation of informed consent, euthanasia and the legal force of informed consent in protecting doctors who practice euthanasia in Indonesia. This research uses a normative method by examining library materials and laws regulating to resolve the legal issues. From this study, it is found that informed consent has been regulated in Law No. 17 of 2023 concerning Health, Minister of Health Regulation No. 290/MENKES/PER /III/2008 concerning Consent for Medical Actions and other regulations related to the approval of medical actions, while the regulation of euthanasia is only limited to active euthanasia in Article 461 of the Criminal Code. The legal force of informed consent cannot protect doctors in the practice of euthanasia in Indonesia, due to the non-fulfillment of the legal requirements of the agreement based on Article 1320 of the Civil Code and the absence of specific euthanasia regulations other than the provisions of active euthanasia which are included in criminal acts against life or murder.

Analisis Hukum Terhadap Kurangnya Transparansi Serta Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dalam Suatu Perusahaan Az’zahra, Maura Hanisa; Wahyuningsih, Theresia Lintang; Atriani, Dewi; Savitri, Pitaloka Alif; Stefano, Jeremia Lorenzo
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 3 (2024): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11541497

Legal analysis of corporate financial transparency and accountability is an important study in the context of corporate governance and financial market integrity. In an information-driven environment, transparency in financial reporting is key to ensuring stakeholder trust and market efficiency. However, the lack of transparency and accountability in financial reporting is often a disturbing issue, raising questions about the legal framework that regulates it and the legal implications of these practices. A lack of transparency in financial reporting not only creates risks for stakeholders, such as investors and creditors, but can also disrupt market efficiency by increasing asymmetric information. Therefore, law enforcement against financial reporting violations is important in ensuring company compliance with applicable transparency standards.

Tindakan Preventif dari Pemerintah Untuk Mencegah Adanya Tindakan Itikad Tidak Baik dalam Pendirian Perseroan Perorangan Sasongko, Octavia Fatma Nur Kusuma Dewi; Maulidayna, Ninna; Audina, Dhea Januastasya; Rosdiana, Anita; Atriani, Dewi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2569

Dinamika dalam perkembangan konsep Perseroan Terbatas mengalami perubahan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini merupakan upaya pemerintah yang berusaha mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Undang-Undang Cipta Kerja, yang memperkenalkan konsep baru tentang Pendirian Perseroan Terbatas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji Tindakan Preventif dari Pemerintah Untuk Mencegah Adanya Tindakan Itikad Tidak Baik dari Pendirian Perseroan Perorangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 153A Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 mengizinkan pendirian Perseroan oleh satu orang dengan surat pernyataan, yang menimbulkan konflik hukum dengan konsep pendirian tunggal karena kurangnya unsur perjanjian, yang inkonsistensi dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Oleh karenanya diperlukan tindakan preventif yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah tindakan itikad tidak baik dari pendirian perseroan perorangan. Dalam hal ini pemerintah dapat mengambil langkah-langkah seperti penegakan hukum yang ketat, pemantauan aktif terhadap aktivitas keuangan, dan peningkatan transparansi dalam proses pendirian perusahaan perorangan. Selain itu, regulasi yang ketat dan audit rutin juga diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan mencegah potensi penyalahgunaan. Dengan adanya tindakan preventif yang efektif, diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berintegritas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas: Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Nima, Irsil Meilani; Assmaningrum, Nurlatifah; Jody, Exca Sukas; Nurhandayani, Alya; Atriani, Dewi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2679

Direksi sebagai badan hukum yang menjalankan pengurusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya sehari-hari dapat mencapai keberhasilan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan perusahaan. Oleh karena itu diberikan kewenangan tertentu agar dapat mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas serta mengetahui bagaimana implementasi Good Corporate Governance (GCG) oleh direksi terhadap kinerja perusahaan. Dari kajian ini ditemukan bahwa Implementasi prinsip Good Corporate Governance oleh direksi dapat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Ini termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, pengelolaan risiko yang lebih baik, dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan investor, mengurangi biaya modal, dan memperbaiki hubungan dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, kinerja perusahaan secara keseluruhan dapat meningkat.

Perception Analysis of the Use of Digital Wallets in East Kalimantan Province Students Atriani, Dewi; Sampetoding, Eliyah A. M.; Sunani, Avi; Husain, Sabrina W. J.; Purba, Arini A.
Journal of Indonesian Management Vol. 1 No. 4 (2021): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/jim.v1i4.433

The purpose of this study was to analyse the perceived convenience and perceived risk in the use of e-wallet among students in the province of East Kalimantan. This research is based on primary data in the form of a online survey of 113 East Kalimantan’s student who using e-wallet. The results of this study were found that more than half of the respondents agreed on the aspect of perceived convenience and the aspect of perceived risk. Respondents felt that the e-wallet was easy to use and felt safe using it. The results of this study are expected to open up further and useful research for the benefit of academics as well as technological and economic developments.

Kekuatan Hukum Informed Consent Dalam Praktek Euthanasia Di Indonesia Atriani, Dewi; Yulianto, Ade Yusuf
Jurnal Risalah Hukum Vol 19 No 2 (2023): Volume 19, Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/risalah.v19i2.1307

The existence of informed consent is a stronghold for doctors to act calmly after the permission of the patient or the patient's family, while euthanasia is defined as the act of "lethal injection" to patients who have suffered greatly with very little or no chance of recovery. The purpose of this research is to find out how the regulation of informed consent, euthanasia and the legal force of informed consent in protecting doctors who practice euthanasia in Indonesia. This research uses a normative method by examining library materials and laws regulating to resolve the legal issues. From this study, it is found that informed consent has been regulated in Law No. 17 of 2023 concerning Health, Minister of Health Regulation No. 290/MENKES/PER /III/2008 concerning Consent for Medical Actions and other regulations related to the approval of medical actions, while the regulation of euthanasia is only limited to active euthanasia in Article 461 of the Criminal Code. The legal force of informed consent cannot protect doctors in the practice of euthanasia in Indonesia, due to the non-fulfillment of the legal requirements of the agreement based on Article 1320 of the Civil Code and the absence of specific euthanasia regulations other than the provisions of active euthanasia which are included in criminal acts against life or murder.

From Ideals to Realities: Women's Access to Land in The Mining Areas in East Kalimantan Susmiyati, Haris Retno; Harjanti, Wiwik; Grizelda; Atriani, Dewi; Asufie, Khairunnisa Noor
Jurnal Mulawarman Law Review Vol 10 No 1: Mulawarman Law Review - June 2025
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v10i1.1671

Land is a basic human right, including for women. As a living space, land occupies a strategic position in the fulfillment of human rights. Constitutionally, women's equal rights to land are guaranteed by law, but in reality, it is neglected and lacks recognition and protection, especially in the natural resource extraction area. Economics that rely on mining extraction have the consequence of widespread ecological and environmental crises that affect people's lives, including vulnerable groups of women. The gender inequality in tenure, ownership, access and control over land has many impacts on women's lives. This research focuses on the law guarantees the recognition and protection of women's human rights to land, and the reality of recognition and protection of women's human rights to land in mining areas. The research findings show that ideally the law provides recognition of equal rights between women and men in access, control, and ownership of land. However, mining regulations provide more convenience for mining business actors, not ensuring protection for the community, especially women. In addition, the male paradigm as the head of the family has led to the marginalization of women in decision-making related to their land and living space. In the midst of conflicts in mining areas, efforts to assert rights and struggle for women's basic rights to land often receive discriminatory treatment and gender bias. The ecological crisis situation is a problem for the protection of women's human rights to land in mining extraction areas.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search