Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Hukum Internasional Dalam Etnis Rohingya Adri Sadewa Sirait; Ayu Ruth Kristiani Waruwu; Winda Windari Tarigan; Gita Maria Rehulina Sembiring; Opi Pibi Surbakti; Ira Silistiawati; Indra Utama Tanjung
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 2 (2024): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i2.3743

Abstract

The failure to prosecute the perpetrators of the Rohingya ethnic genocide crime is the beginning of the blunting of international law. The Rohingya ethnic group must get their Human Rights (HAM) back, as we know that Human Rights are basic rights that are inherent from birth by the grace of God and everyone must protect and respect them. Myanmar has a long history of human rights violations, according to Amnesty International. Suppression of freedom of expression and violations of human rights against underrepresented ethnic groups continue. The research used in this study uses normative juridical research methods with a case and legal history approach. In fact, institutional dogmatism is the result of the failure to protect human rights against ethnic groups. Rohingya, this study concludes that international law is blunt and only applies if there is a large benefit to the UN Security Council, the people of a country like Rohingya only suffer from injustice.
Jalan Rusak Sebagai Ajang Pungutan Liar Tamaulina Br Sembiring; Berkat Perjuangan Ndruru; Stefani Talia Sitepu; Zahra Syariani Siregar; Winda Windari Tarigan
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i1.6718

Abstract

Jalan rusak menjadi masalah serius yang memengaruhi mobilitas, keselamatan, dan perekonomian masyarakat. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan pungutan liar (pungli), yang meresahkan dan menambah beban masyarakat. Pungli terjadi akibat lemahnya penegakan hukum, kemiskinan, dan rendahnya kesadaran masyarakat, dengan dampak berupa penurunan kepercayaan publik, peningkatan beban ekonomi, serta pelanggaran hukum. Penanganan masalah ini membutuhkan perbaikan jalan sesuai UU No. 38 Tahun 2004 dan pemberantasan pungli berdasarkan UU No.20 Tahun 2001 serta KUHP untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Perbaikan infrastruktur, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pemberantasan pungutan liar menjadi salah satu tugas pemerintah untuk meningkatkan rasa keadilan dan pemerataan infrastruktur yang baik dan benar untuk masyarakat.