Garuda - Garba Rujukan Digital

Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional Simandjuntak, Reynold
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 1: Juni 2015
Publisher : Fakultas Syariah

Negara kesatuan merupakan landasan batas dari isi pengertian otonomi. Pemilihan sebuah bentuk negara akan sangat erat kaitannya dengan struktur sosial dan etnisitas masyarakat yang ada dalam negara tersebut. Prinsip persatuan sangat dibutuhkan karena keragaman suku, bangsa, agama, dan budaya yang diwarisi oleh bangsa Indonesia dalam sejarah mengharuskan bangsa indonesia bersatu dengan seerat-eratnya dalam keragaman. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerahÂ kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK (DI TINJAU DARI ASPEK KEADILAN) Reynold Simandjuntak
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.557 KB)

Tax is a source of cash revenue for the country which is then used for development with the final aim of the welfare and prosperity of the people. Tax is one source of cash income is used for the construction of the state with the ultimate goal of the welfare and prosperity of the people. The purpose of this study is to determine the procedure and substance of the tax dispute resolution arrangements in terms of aspects of justice. Research type is normative law research. It means that the research reviews the topic with several materials such as primary law material, secondary law material and tertiary law material. Some approaches are used such as (a) statute approach, (b) conceptual approach, and (c) historical approach. The primary, secondary and tertiary law materials are collected and classified, and after this, it is then processed qualitatively and analyzed in analytical descriptive manner. The result is described with systematic review such that an appropriate and logical conclusion can be made based on the discussed problem. Tax dispute procedure is related to equity aspect. It seems that tax dispute resolution procedure is only resolvable through Tax Court because Tax Court is an instrument that is useful for the seeker of equity to protect the interest of taxpayer. Tax Court is a judicature institution as a legal structure for the people as taxpayer or tax underwriter to obtain equity in the taxation affair (pursuant to Article 2 of Act No. 14 of 2002 about Tax Court). The legal substances of tax dispute resolution based on equity aspect include Article 36 Verse (1) letter a of UU KUP and Article 36 Verse (2) letter b of UU KUP. The dispute between taxpayer and the Fiscus is usual event but the right of taxpayer to complain may pass the date (expired). In the Appeal Court, the complainant (taxpayer) in Tax Court is made difficult by fiscus (government) because tax collection system in Indonesia is self assessment. Given the considerations made â€‹â€‹in the tax in principle, should pay attention to fairness and validity of the implementation, so that the demands of justice and the validity of the principle of taxation should be noted, the principle of equality which emphasizes the importance of balance based on the ability of each subject to tax. Key words: arrangement, tax dispute resolution, equity Abstrak Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menentukan prosedur dan substansi pengaturan penyelesaian sengketa pajak ditinjau dari aspek keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Artinya, pengkajian didasarkan pada pengumpulan bahan-bahan yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Melalui metode pendekatan : a.perundang-undangan (statute approach) ;b. Pendekatan konsep (conceptual approach); dan c. Pendekatan historis (historical approach). Setelah bahan-bahan hukum, primer, sekunder, tersier terkumpul dan terklasifikasi, selanjutnya dilakukan pengolahan secara kualitatif dan kemudian dianalisis secara deskriptif analitik, selanjutnya didiskripsikan dengan cara pemaparan secara sistematis sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang tepat dan logis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Prosedur penyelesaian sengketa pajak jika dikaitkan dengan asas equity (keadilan), tampak bahwa prosedur penyelesaian sengketa pajak hanya dapat diselesaikan melalui Pengadilan Pajak, mengingat Pengadilan Pajak merupakan instrumen yang dapat digunakan sebagai sarana bagi pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan, yakni untuk melindungi kepentingan wajib pajak. Pengadilan Pajak merupakan lembaga peradilan yang dapat digunakan sebagai sarana bagi rakyat selaku wajib pajak atau penanggung pajak untuk mendapatkan keadilan di bidang perpajakan (sesuai ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak). Adapun substansi aturan penyelesaian sengketa pajak apabila ditinjau dari aspek keadilan (equity) antara lain : Pasal 36 Ayat (1) huruf a UU KUP;dan Pasal 36 Ayat (2) huruf b UU KUP. Dalam hal ini ada persengÂketaan antara Wajib Pajak dengan Fiskus tetapi hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan sudah lewat (daluarsa). Bahkan dalam tingkat banding, Pemohon keberatan (Wajib Pajak) dalam pengadilan pajak kadang justru dipersulit oleh pihak fiscus (Pemerintah) mengingat sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah self assessment. Mengingat pertimbangan yang dilakukan dalam pemungutan pajak pada prinsipnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan dalam pelaksanaannya, sehingga tuntutan keadilan dan keabsahan perlu diperhatikan asas pemungutan pajak, asas equality yang menekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subyek pajak. Kata kunci: pengaturan, penyelesaian sengketa pajak, keadilan

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PENTINGNYA LAHAN PERTANIAN PANGAN (Dari Perspektif UU No 41 Tahun 2009) Reynold Simandjuntak; Jeane Mantiri
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 1 No. 9: September 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemenuhan pangan sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hak atas Pangan adalah hak yang tidak terpisahkan dari martabat manusia yang inheren, serta tidak bisa ditinggalkan dalam pemenuhan hak asasi manusia lainnya yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak ini juga tidak bisa dipisahkan dari keadilan sosial, membutuhkan pembuatan kebijakan ekonomi lingkungan dan sosial yang layak, baik dalam skala nasional maupun internasional, yang ditujukan untuk menghapuskan kemiskinan serta pemenuhan seluruh Hak Asasi Manusia bagi semua. Kekurangan pangan yang menimbulkan kelaparan dan nutrisi sangat berbahaya apabila negara-negara sedang berkembang tidak mampu memacu pertumbuhan produksi pangan mereka, sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang begitu cepat. Penyediaan lahan pertanian untuk produksi pangan, dewasa ini menghadapi masalah dan tantangan yang cukup berat, akibat ”ledakan” jumlah penduduk yang sulit dikendalikan. Implikasinya yang pertama, munculnya ancaman alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian akibat semakin ketatnya persaingan penggunaan lahan yang jumlahnya sangat terbatas antara penggunaan untuk pertanian dan non pertanian (pemukiman, industri, jasa, transportasi dsbnya). Implikasi yang kedua adalah meningkatnya laju degradasi kualitas lahan pertanian, akibat tekanan manusia kepada sumberdaya lahan yang melebihi daya dukungnya. Kebutuhan lahan untuk kegiatan nonpertanian cenderung terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian.

Traders' Participation in Maintaining the Cleanliness of the Tondano Traditional Market Environment based on Presidential Decree number 112 of 2OO7 Reynold Simandjuntak; Meiske Lasut; Novita Mongdong; Roof Pajow; Sariana Landaiyo; Romi Mesra
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 4 No. 2 (2023): (DESEMBER 2023) JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jpjsre.v4i2.8414

This research aims to find out how traders participate in keeping the market environment clean, and what obstacles traders experience in keeping the market environment clean, as well as how traders overcome problems or obstacles in keeping the traditional market environment clean in Tondano City, North Sulawesi. The type of research used is qualitative. The collection techniques used in research are observation, interviews and documentation. As well as collecting data, researchers went directly into the field actively. Based on the results of research in the field and interviews, it is clear that some of the traders at the Tondano market have maintained the cleanliness of the environment in the market, and have prepared each trash bin in the place where they trade, and some traders have not participated in maintaining the cleanliness of the environment in the market, for example, they often throw away littering, and throwing away the remains of their trade everywhere.

Traders' Participation in Maintaining the Cleanliness of the Tondano Traditional Market Environment based on Presidential Decree number 112 of 2OO7 Reynold Simandjuntak; Meiske Lasut; Novita Mongdong; Roof Pajow; Sariana Landaiyo; Romi Mesra
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 4 No. 2 (2023): (DESEMBER 2023) JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jpjsre.v4i2.8414

This research aims to find out how traders participate in keeping the market environment clean, and what obstacles traders experience in keeping the market environment clean, as well as how traders overcome problems or obstacles in keeping the traditional market environment clean in Tondano City, North Sulawesi. The type of research used is qualitative. The collection techniques used in research are observation, interviews and documentation. As well as collecting data, researchers went directly into the field actively. Based on the results of research in the field and interviews, it is clear that some of the traders at the Tondano market have maintained the cleanliness of the environment in the market, and have prepared each trash bin in the place where they trade, and some traders have not participated in maintaining the cleanliness of the environment in the market, for example, they often throw away littering, and throwing away the remains of their trade everywhere.

URGENSI PEMBATASAN MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN Simandjuntak, Reynold; Sibarani , Apriska
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas mengenai perubahan ketentuan masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca-amandemen. Sebelum amandemen, masa jabatan presiden tidak terbatas, yang memungkinkan presiden menjabat lebih dari dua periode berturut-turut, seperti yang terjadi pada era Orde Baru. Amandemen mengatur pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode berturut-turut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perubahan tersebut terhadap akuntabilitas politik, stabilitas negara, dan kualitas pemerintahan. Pendekatan yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan studi kepustakaan, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan presiden berperan penting dalam menjaga demokrasi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Selain itu, pembatasan ini turut mendukung regenerasi kepemimpinan dan menciptakan iklim politik yang sehat. Dalam konteks ini, pembatasan masa jabatan perlu dilihat dari perspektif kuantitas dan kualitas kepemimpinan untuk memastikan penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip Pancasila.

Analisis Yuridis dan Praktis Pemberhentian Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Simandjuntak, Reynold; Sarumaha, Pia Bertha
Jurnal Social Science Vol. 12 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jss.v12i2.10845

The dismissal of the President in the Indonesian constitutional system is a complex and crucial issue, especially after the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This process involves legal and political aspects that can affect government stability. This research aims to analyze the mechanism for dismissing the President as regulated in the 1945 Constitution and the challenges faced in its implementation. The research method used is normative legal research, which examines the provisions in the 1945 Constitution and other statutory regulations. The research results show that the inconsistency between the political decisions of the People's Representative Council (DPR) and the legal decisions of the Constitutional Court (MK) is caused by normative phrases in the Constitution that provide freedom in interpretation. Therefore, better coordination is needed between the DPR, MPR, and MK to ensure a transparent and accountable process. Hopefully, this research can positively contribute to strengthening the constitutional system and law enforcement in Indonesia.

Inovasi dalam Penyelesaian Sengketa: Pendekatan Alternatif yang Mengedepankan Keadilan Kolaboratif Simandjuntak, Reynold; Singkay, Rafael
Jurnal Social Science Vol. 12 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jss.v12i2.10858

This study aims to explore and analyze various Alternative Dispute Resolution (ADR) methods that can be used to resolve disputes in Indonesia, as well as to understand the effectiveness and challenges faced in their implementation. The research methods used include literature studies and normative legal research. The study's results indicate that methods such as mediation and arbitration offer more flexible and efficient solutions compared to formal justice, with mediation being more suitable for disputes involving ongoing relationships, while arbitration provides a binding and final decision. In addition, E-Dispute Resolution shows great potential in increasing the accessibility and efficiency of dispute resolution, although challenges related to data security and regulations still need to be addressed. This study recommends increasing education and training on ADRs and developing regulations that support the implementation of this method in Indonesia.

DAMPAK POLITIK DAN SOSIAL DARI UPAYA PEMBERHENTIAN PRESIDEN Simandjuntak, Reynold
Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 7 (2024): Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Upaya pemberhentian presiden, baik melalui mekanisme impeachment atau prosedur lainnya, merupakan fenomena politik yang memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas politik dan struktur sosial di suatu negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak politik dan sosial yang timbul akibat upaya pemberhentian presiden, dengan mengambil contoh beberapa kasus di berbagai negara. Secara politis, upaya pemberhentian presiden dapat memicu polarisasi yang tajam di kalangan partai politik dan masyarakat, serta mengganggu keseimbangan kekuasaan. Selain itu, pemberhentian presiden dapat menciptakan ketidakpastian politik yang memperburuk iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dari perspektif sosial, upaya tersebut seringkali memicu perpecahan dalam masyarakat, menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara, serta memperburuk relasi antar kelompok yang memiliki pandangan politik yang berbeda. Artikel ini juga mengkaji pentingnya institusi yang kuat dan proses demokrasi yang transparan dalam mengelola krisis politik semacam ini untuk meminimalisir dampak negatif terhadap kohesi sosial dan integritas politik negara. paya pemberhentian presiden merupakan peristiwa politik yang kompleks dengan konsekuensi yang luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak politik dan sosial dari upaya pemberhentian presiden, dengan fokus pada [masukkan aspek spesifik yang ingin diteliti, misalnya stabilitas politik, legitimasi pemerintahan, atau perubahan kebijakan]. Melalui studi kasus [masukkan negara atau periode waktu], penelitian ini akan mengidentifikasi pola umum dan memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang dinamika politik dan sosial yang terkait dengan peristiwa tersebut.

Peran Hakim dalam Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Proses Peradilan Simandjuntak , Reynold; Sarumaha, Pia Bertha
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Artikel ini membahas peran hakim sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Hakim memiliki tugas utama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan hakim harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat serta memperhatikan fakta-fakta yang relevan dalam setiap kasus yang dihadapi.Hasil analisis mengindikasikan bahwa kemandirian hakim sangat penting untuk menghindari pengaruh eksternal yang dapat mengganggu objektivitas putusan. Selain itu, hakim diharapkan mampu menggali nilai-nilai hukum yang tidak tertulis dan menafsirkan undang-undang secara fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman. Artikel ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai keadilan yang substansial, hakim perlu beradaptasi dengan dinamika sosial dan memberikan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search