Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Hukum Euthanasia dalam Pandangan Islam Syafrida Ayu Sari; Darania Anisa
Guruku: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): GURUKU : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Politeknik Kampar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59061/guruku.v2i4.798

Abstract

Euthanasia and suicide are complex ethical and legal issues, especially in a religious context. Suicide is an act of destroying oneself by using substances (poison/drugs) which results in death. A person commits suicide due to frustration and considers that suicide is the only alternative to change his life and that death is not the opposite of life. This research aims to analyze Islamic views on the practice of euthanasia and suicide. Through an in-depth study of the Quran, hadith, and opinions of ulama, this research concludes that both euthanasia and suicide are strictly prohibited in Islam. This prohibition is based on the belief that life is a gift from Allah SWT that should not be taken carelessly. This research also discusses the legal and ethical implications of this prohibition in the context of modern society.
Pengertian, Dampak, dan Solusi Bagi Pelaku LGBT Nasution, Mustafa; Darania Anisa
AT-TAKILLAH : Jurnal Pendidikan dan Keislaman Vol. 2 No. 2 (2024): November
Publisher : Rahis Cendekia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65787/at-takillah.v2i2.524

Abstract

LGBT stands for lesbian, gay, bisexual and transgender. They are a collection of sexual deviant behaviors and gender identities that are seen as contrary to nature and reject the provisions of God Almighty. At first, sexual orientation and gender identity were often considered taboo and recognized as a form of deviation. However, human rights movements, activism, and increased public awareness have driven greater acceptance. Since the 1960s, resistance to stigma and discrimination has begun to emerge, especially with events such as the Stonewall Rebellion in New York in 1969, which is often considered a turning point for the LGBT movement. Since then, various countries have passed laws supporting LGBT rights, including same-sex marriage and protections against discrimination. So, many people have supported and accepted this behavior. It needs to be reviewed and revisited, because this behavior is still very contrary to norms, culture, and religion. So that if someone falls into this, many negative impacts will occur in him
Kelalaian dalam Pelayanan Gawat Darurat dan Pertanggungjawaban Hukumnya dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Aisyah Kurnia Ramadhani; Darania Anisa; Ayesha Noureen; Zakha Sabda Legowo
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 3 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan gawat darurat merupakan elemen yang sangat menentukan dalam upaya penyelamatan pasien, karena pada ruang inilah keputusan medis harus diambil secara cepat dan tepat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan kewajiban fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan tenaga kesehatan untuk memberikan pertolongan pertama tanpa penundaan, terutama melalui Pasal 174, Pasal 275, dan Pasal 438. Ketentuan pidana dalam Pasal 438 memberikan dasar akuntabilitas bagi setiap bentuk penolakan atau kelalaian dalam pelayanan darurat, dengan ancaman hukuman yang meningkat apabila akibat yang ditimbulkan bersifat serius. Pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti pembuktian unsur kesalahan, tumpang tindih mekanisme pertanggungjawaban, serta keterbatasan sarana dan prasarana, terutama di daerah dengan fasilitas kesehatan minimal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konsep untuk menelaah bagaimana Pasal 438 diinterpretasikan dan diterapkan. Analisis menunjukkan bahwa penggunaan instrumen pidana harus mempertimbangkan realitas praktik medis, termasuk risiko klinis yang wajar dan tekanan situasional dalam kondisi gawat darurat. Keberadaan sanksi pidana perlu diseimbangkan dengan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan agar tidak menimbulkan rasa takut yang menghambat tindakan cepat ketika keselamatan pasien dipertaruhkan. Penelitian menegaskan pentingnya kejelasan batas kelalaian, penguatan prinsip Good Samaritan, mekanisme penyelesaian kasus bertingkat, serta peningkatan kapasitas sistem gawat darurat untuk memastikan Pasal 438 berfungsi secara adil dan efektif.