Dwi Putranto, Rahmat
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN BANTUAN HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Kasus Bantuan Hukum Karya Sakti Keadilan Bangsa) Purnomo, Purnomo; Dwi Putranto, Rahmat
Journal Evidence Of Law Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v1i3.100

Abstract

Bantuan Hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum untuk menjamin keadilan bagi semua orang. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder serta analisis data dengan menggunakan metode penafsiran. Dari hasil penelitian, untuk mendapatkan jasa bantuan hukum maka, pemohon harus memperlihatkan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari lurah/ kepala desa setempat; atau surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin, Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Langsung Tunai (BLT); atau surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangi pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Pengadilan Negeri dan peran Bantuan Hukum Karya Sakti Keadilan Bangsa dalam penyelesaian dan penanganan perkara Perselisihan Hubungan Industrial didasarkan pada jasa hukum yang diberikannnya.
IMPLICATIONS OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN CIVIL TRANSACTIONS: A REVIEW OF LEGAL ASPECTS Letunggamu, Olfriady; Dwi Putranto, Rahmat
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5175

Abstract

This study discusses the legal implications of using blockchain technology in civil transactions, focusing on aspects such as smart contracts, proof of ownership, data security, and regulation. Blockchain technology offers advantages such as transparency, security, and efficiency but also presents various legal challenges that need to be addressed. Smart contracts have the potential to be considered valid if they meet applicable contractual requirements, but their automatic and rigid execution can cause problems in certain situations. Proof of ownership recorded on the blockchain requires legal recognition to be valid and accepted in court, while the transfer of ownership through blockchain requires clear regulations to ensure its legality. In terms of data security, blockchain offers high protection but raises challenges related to privacy and compliance with data protection regulations such as GDPR. Clear and comprehensive regulations are needed to support the safe and effective adoption of blockchain, but many jurisdictions still lack an adequate legal framework. This study recommends the development of relevant regulations, increased education and awareness about blockchain, and further research to develop best practices and industry standards. With the right approach, blockchain technology can enhance efficiency, security, and trust in civil transactions.