Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS PENATA LAYANAN OPERASIONAL BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PERTANAHAN Fefiyanto, Fefiyanto; Putra, Grahadi Purna
Khairun Law Journal Volume 8 Issue 1, September 2024
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v8i1.8978

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penata layanan operasional Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan. Sebagai lembaga yang berwenang dalam urusan administrasi pertanahan, BPN memegang peran penting dalam menjamin kepastian hukum dan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pertanahan. Namun, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam implementasi layanan, seperti lamanya proses sertifikasi tanah dan munculnya sengketa pertanahan yang belum terselesaikan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur yang relevan. Analisis dilakukan terhadap berbagai kebijakan dan regulasi terkait layanan operasional BPN, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah yang mendukung operasional BPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penata layanan operasional BPN belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini disebabkan oleh kendala teknis, administratif, serta kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam pengelolaan layanan pertanahan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya optimalisasi sistem layanan berbasis teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan reformasi regulasi untuk mendukung peningkatan efektivitas layanan publik di bidang pertanahan.

EFEKTIVITAS PENATA LAYANAN OPERASIONAL BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PERTANAHAN Fefiyanto, Fefiyanto; Putra, Grahadi Purna
Khairun Law Journal Volume 8 Issue 1, September 2024
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v8i1.8978

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penata layanan operasional Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan. Sebagai lembaga yang berwenang dalam urusan administrasi pertanahan, BPN memegang peran penting dalam menjamin kepastian hukum dan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pertanahan. Namun, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam implementasi layanan, seperti lamanya proses sertifikasi tanah dan munculnya sengketa pertanahan yang belum terselesaikan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur yang relevan. Analisis dilakukan terhadap berbagai kebijakan dan regulasi terkait layanan operasional BPN, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah yang mendukung operasional BPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penata layanan operasional BPN belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini disebabkan oleh kendala teknis, administratif, serta kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam pengelolaan layanan pertanahan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya optimalisasi sistem layanan berbasis teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan reformasi regulasi untuk mendukung peningkatan efektivitas layanan publik di bidang pertanahan.

Breaking The Cycle: Reforming Indonesia’s Justice System to Prioritize Victim-Centered Solutions Amriyanto, Amriyanto; Alting, Husen; Bakhtiar, Handar Subhandi; Putra, Grahadi Purna
Jurnal Dinamika Hukum Vol 24, No 3 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2024.24.3.5129

This study examines the role and position of crime victims within Indonesia's criminal justice system, highlighting their marginalization and the limitations of the current framework. Victims are often relegated to the role of evidence providers, sidelining their rights and needs while exposing them to risks such as retaliatory actions and psychological trauma. The system's emphasis on punitive measures for offenders fails to adequately address the suffering of victims, perpetuating their exclusion from meaningful participation in justice processes. The research employs a normative legal method, drawing on statutory and conceptual approaches alongside legislative analyses and secondary data, to explore restorative justice as a viable solution. Restorative justice offers a balanced, inclusive model that involves victims, offenders, and their families in collaborative decision-making. This approach not only addresses victims’ needs and aspirations but also reflects Indonesia’s cultural values of kinship and social harmony. It emphasizes fairness by holding offenders accountable in a manner proportionate to their capacity, while promoting victim rehabilitation and community reconciliation. Findings demonstrate the potential of restorative justice to mitigate systemic challenges, enhance victim involvement, and create outcomes aligned with societal values. The novelty lies in advocating for restorative justice as a culturally congruent and legally viable alternative to the prevailing adversarial system. By prioritizing victim-centered justice, this approach fosters a more humane and effective criminal justice process, ensuring that justice serves all stakeholders equitably.Keywords: Criminal Justice System; Restorative Justice; Victims.

EFEKTIVITAS PENATA LAYANAN OPERASIONAL BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PERTANAHAN Fefiyanto, Fefiyanto; Putra, Grahadi Purna
Khairun Law Journal Volume 8 Issue 1, September 2024
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v8i1.8978

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penata layanan operasional Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan. Sebagai lembaga yang berwenang dalam urusan administrasi pertanahan, BPN memegang peran penting dalam menjamin kepastian hukum dan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pertanahan. Namun, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam implementasi layanan, seperti lamanya proses sertifikasi tanah dan munculnya sengketa pertanahan yang belum terselesaikan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur yang relevan. Analisis dilakukan terhadap berbagai kebijakan dan regulasi terkait layanan operasional BPN, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah yang mendukung operasional BPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penata layanan operasional BPN belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini disebabkan oleh kendala teknis, administratif, serta kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam pengelolaan layanan pertanahan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya optimalisasi sistem layanan berbasis teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan reformasi regulasi untuk mendukung peningkatan efektivitas layanan publik di bidang pertanahan.

Breaking the Cycle: Reforming Indonesia’s Justice System to Prioritize Victim-Centered Solutions Amriyanto, Amriyanto; Alting, Husen; Bakhtiar, Handar Subhandi; Putra, Grahadi Purna
Jurnal Dinamika Hukum Vol 24 No 3 (2024)
Publisher : Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2024.24.3.15577

The article attempts to look at the location and role of victims of crime in the criminal justice system and how the system is manipulated to corner the victims and offer solutions to the victims' problems. The Indonesian criminal justice system places the position of criminal victims as no more than those who assist law enforcement in uncovering crimes. The obstacle that the victim encounters in the criminal justice system is that the victim is only used as an object of evidence alone, not to mention if there is a blacklash from the perpetrator to the perpetrator who goes to jail only for penance. The application of restorative justice is one of the best solutions to how the criminal justice system is run. Involving victims and perpetrators and their families in a balanced and fair way as well as meeting the needs of the victims adapted to the perpetrators' ability to be responsible reflects the kinship character of the kinship culture of the Indonesian people.

Strategi Pemerintah dalam Melindungi Hak Cipta di Era Globalisasi Umra, Sri Indriyani; Adhyaksa, Andika; Putra, Grahadi Purna
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13198

Era globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum hak cipta. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah menciptakan tantangan baru bagi pemerintah dalam melindungi hak cipta. Penelitian ini mengkaji strategi yang diterapkan oleh pemerintah untuk melindungi hak cipta di era globalisasi, dengan fokus pada upaya penegakan hukum, regulasi, dan kerjasama internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil beberapa langkah strategis untuk melindungi hak cipta, antara lain melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya hak cipta. Selain itu, kerjasama internasional melalui perjanjian dan konvensi internasional juga menjadi komponen penting dalam strategi perlindungan hak cipta. Penelitian ini juga menyoroti beberapa tantangan yang masih dihadapi, seperti masalah jurisdiksi, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas pelanggaran hak cipta di dunia digital. Dengan demikian, artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun telah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masih diperlukan langkah-langkah inovatif dan kolaboratif untuk menghadapi tantangan yang ada. Rekomendasi kebijakan yang diajukan meliputi penguatan kerjasama internasional, peningkatan edukasi dan kesadaran publik, serta penerapan teknologi untuk mendukung penegakan hukum hak cipta.

Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 Alwan, Sultan; Daud, Bambang; Putra, Grahadi Purna
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14161

Pemilihan Kepala Desa merupakan sebuah instrumen pergantian kepemimpinan di tingkat desa secara demokratis yang dilakukan secara langsung, namun pada tataran implementasinya acapkali terjadi kecurangan baik pada tahapan maupun terkait hasil Pilkades yang berujung pada laporan kepada pihak yang berwenang. Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berangkat dari persoalan keluarnya Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 140/KPTS/IX/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang implementasi penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2022. hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan pemilihan kepala desa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hasil penelitian menujukan terdapat 8 gugatan yang diajukan kepada panitaia penyelesaian sengketa tingkat kabupaten 6 daiantaranya dapat diselesaiakan. Sedangkan 2 gugatan terkait hasil Pilkades diselesaiakan melalui gugatan ke PTUN. Ratio decidendi putusan PTUN yang dikuatkan di tingkat banding menyebutkan : yang dimaksud dengan jumlah pemilih terbanyak, diatur Pasal 63 ayat (1) PERBUP Halmahera Barat Nomor 43 Tahun 2022 adalah jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT, bukan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT.

EFEKTIVITAS PENATA LAYANAN OPERASIONAL BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PERTANAHAN Fefiyanto, Fefiyanto; Putra, Grahadi Purna
Khairun Law Journal Volume 8 Issue 1, September 2024
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v8i1.8978

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penata layanan operasional Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan. Sebagai lembaga yang berwenang dalam urusan administrasi pertanahan, BPN memegang peran penting dalam menjamin kepastian hukum dan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pertanahan. Namun, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam implementasi layanan, seperti lamanya proses sertifikasi tanah dan munculnya sengketa pertanahan yang belum terselesaikan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur yang relevan. Analisis dilakukan terhadap berbagai kebijakan dan regulasi terkait layanan operasional BPN, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah yang mendukung operasional BPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penata layanan operasional BPN belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini disebabkan oleh kendala teknis, administratif, serta kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam pengelolaan layanan pertanahan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya optimalisasi sistem layanan berbasis teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan reformasi regulasi untuk mendukung peningkatan efektivitas layanan publik di bidang pertanahan.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search