Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Esensi Hukum Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)
Kamilia Zulfa Taryono
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Energy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM DIGITAL BERBASIS UU ITE BAGI PELAJAR DI SMKN 41 JAKARTA Suci Andara Sari; Salsabilla, Salsabilla; Kamilia Zulfa Taryono; Putri Windyana Kusumo; Subakdi, Subakdi; Mulyadi, Mulyadi; Hasan Basri; Ronald Manalu
Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Vol. 3 No. 6 (2024): Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)
Publisher : CV SWA Anugerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8765/krepa.v3i6.7074

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan sebuah produk hukum yang diciptakan sebagai langkah strategis pemerintah dalam mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. UU ITE hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai upaya memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak pengguna teknologi digital. Seiring dengan berkembang pesatnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), pemahaman terhadap UU ITE kini menjadi sangat krusial di berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Dimana kini siswa memerlukan pemahaman yang kuat mengenai hak dan kewajiban mereka di dunia digital serta konsekuensi hukum dari penggunaan teknologi. Adapun tujuan utama diadakannya kegiatan ini adalah untuk membangun kesadaran hukum digital di kalangan pelajar melalui edukasi berbasis UU ITE. Dengan ini, diharapkan siswa dapat memahami pentingnya menjaga keamanan digital, melindungi data pribadi, serta mengetahui cara mencegah kejahatan siber. Melalui pendekatan partisipatif, siswa diberikan wawasan terkait batasan kebebasan berekspresi, kewajiban menjaga etika digital, serta langkah strategis melindungi privasi dan data pribadi di internet. Dengan adanya program ini, diharapkan pemahaman siswa terkait UU ITE dapat terintegrasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal untuk berinteraksi secara aman dan bertanggung jawab di dunia digital.
Pertanggungjawaban Dealer Kendaraan atas Keterlambatan Penyerahan STNK Kepada Pembeli: Studi Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd Suci Andara Sari; Salwa Ayu Anggraeni; Kamilia Zulfa Taryono; Vivian Daniella Mapandiy; Sabrina Aulia Paramitha Yunian Putri; Dwi Aryanti Ramadhani
Esensi Hukum Vol 7 No 2 (2025): Desember - Jurnal Esensi Hukum (on Progress)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v7i2.548

Abstract

This study examines the liability of a vehicle dealer that failed to deliver the Vehicle Registration Certificate (STNK) in a timely manner, as reflected in Decision No. 23/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd. The delivery of the STNK forms an essential part of the seller’s performance in a vehicle sales contract, and any delay affects the buyer’s rights and legal certainty. The purpose of this research is to explain the structure of obligations between the parties and to analyze how the court assessed the elements of tort in adjudicating the dispute. This research adopts a normative juridical method using a conceptual approach to the law of obligations and tort, combined with a case approach through the examination of evidence and judicial reasoning within the decision. The findings indicate that the dealer’s delay constitutes negligence that breaches its legal duties, infringes the buyer’s rights, and disregards the principle of due care. The court confirmed a causal connection between the delay and the buyer’s material and immaterial losses, leading to an order requiring the dealer to deliver the STNK, compensate damages, and bear certain financial obligations. These findings highlight the necessity for dealers to comply with administrative responsibilities and reinforce consumer protection in motor vehicle transactions.
Co-Authors Hasan Basri Mulyadi Mulyadi Putri Windyana Kusumo Ramadhani, Dwi Aryanti Ronald Manalu Sabrina Aulia Paramitha Yunian Putri Salsabilla, Salsabilla Salwa Ayu Anggraeni Subakdi, Subakdi Suci Andara Sari Vivian Daniella Mapandiy