Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MEMBANGUN KESADARAN HUKUM DIGITAL BERBASIS UU ITE BAGI PELAJAR DI SMKN 41 JAKARTA Suci Andara Sari; Salsabilla, Salsabilla; Kamilia Zulfa Taryono; Putri Windyana Kusumo; Subakdi, Subakdi; Mulyadi, Mulyadi; Hasan Basri; Ronald Manalu
Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Vol. 3 No. 6 (2024): Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)
Publisher : CV SWA Anugerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8765/krepa.v3i6.7074

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan sebuah produk hukum yang diciptakan sebagai langkah strategis pemerintah dalam mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. UU ITE hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai upaya memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak pengguna teknologi digital. Seiring dengan berkembang pesatnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), pemahaman terhadap UU ITE kini menjadi sangat krusial di berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Dimana kini siswa memerlukan pemahaman yang kuat mengenai hak dan kewajiban mereka di dunia digital serta konsekuensi hukum dari penggunaan teknologi. Adapun tujuan utama diadakannya kegiatan ini adalah untuk membangun kesadaran hukum digital di kalangan pelajar melalui edukasi berbasis UU ITE. Dengan ini, diharapkan siswa dapat memahami pentingnya menjaga keamanan digital, melindungi data pribadi, serta mengetahui cara mencegah kejahatan siber. Melalui pendekatan partisipatif, siswa diberikan wawasan terkait batasan kebebasan berekspresi, kewajiban menjaga etika digital, serta langkah strategis melindungi privasi dan data pribadi di internet. Dengan adanya program ini, diharapkan pemahaman siswa terkait UU ITE dapat terintegrasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal untuk berinteraksi secara aman dan bertanggung jawab di dunia digital.
Akuntabilitas TNI dan Polri dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia Vada Nurfadillah Dwiputri; Febi Aresta; Putri Windyana Kusumo; Sabrina Aulia Amri; Raniya Azzahra Putri Ananda; Fharadiva Androry; Exel Rose; Amanda Fauziyyah; Mulyadi, Mulyadi
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/t329cq54

Abstract

Artikel ini membahas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh oknum TNI dan Polri di Indonesia. Dalam konteks ini, profesionalisme aparat keamanan menjadi isu yang sangat penting, karena tindakan yang tidak sesuai dengan standar HAM dapat merusak kepercayaan publik terhadap intitusi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi, yang dimulai dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum TNI dan Polri. Selain itu, artikel ini juga mengkaji dasar hukum yang mengatur pelanggaran HAM oleh TNI dan Polri, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah dan menyelesaikan masalah ini. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum TNI dan Polri tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban, tetapi juga menciptakan ketegangan antara aparat dan masyrakat. Meskipun terdapat komitmen institusional yang perlu diatasi. Artikel ini juga menyoroti peran lembaga independen seperti komnas HAM, LSM, dan ombudsman dalamm mengawasi dan menindaklanjuti laporan pelanggaran HAM, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pelanggaran HAM oleh oknum TNI dan Polri, serta mendorong diskusi tentang pentingnya integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan perlindungan HAM dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan dan penegak hukum lainnya.