Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SOSIALISASI HUKUM PARIWISATA PADA DESTINASI PARIWISATA DI PANTAI HAMADI JAYAPURA PAPUA Basir Rohrohmana; Fadly Yizhar; Alfani Laura Harikedua; Deppa Ringgi’; Novana Kareth; Suarni; Muh. Anugrah Kurniawan; Vivilia Agnata Mudi; Heryanto; Sri Nur Damayana
EBAMUKAI PAPUA JURNAL PENGABDIAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Publisher : Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31957/ejpipt.v2i2.230

Abstract

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara objek wisata merupakan tempat yang menjadi pusat daya tarik dan dapat memberikan kepuasan khususnya pengunjung. Kawasan wisata Pantai Hamadi telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jayapura No. 1 Tahun 2014 sebagai salah satu area potensial untuk pengembangan pariwisata. Destinasi Pantai Hamadi di Jayapura, Papua, memiliki potensi besar sebagai tujuan wisata yang menjanjikan, namun perlu pemahaman hukum yang lebih baik untuk pengembangan yang berkelanjutan. Sehingga pengabdian ini di lakukan bagi pelaku pariwisata di Pantai Hamadi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta para pemangku kepentingan tentang hukum-hukum yang mengatur industri pariwisata. Akses dan informasi mengenai peraturan baru tentang cara mendapatkan NIB (Nomor induk berusaha yang dapat diakses secara pribadi melalui OSS (Online single sumbmition) belum banyak diketahui oleh pelaku usaha pantai dan UMKM yang ada di sekitar pantai Hamadi.
Dampak Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah terhadap Perencanaan Pembangunan Ekonomi Regional di Papua Alfani Laura Harikedua
Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 4 No. 3 (2024): November : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jimek.v4i3.6674

Abstract

This study examines the impact of special autonomy and the establishment of new autonomous regions (DOB) on regional economic development planning in Papua through a systematic literature review approach. Special autonomy has provided significant fiscal support for local development, while regional expansion aims to improve public service delivery and accelerate progress in underdeveloped areas. The findings reveal that despite increased budget allocations, development outcomes remain constrained by weak governance, limited institutional capacity, and suboptimal community participation. The creation of DOB has added layers of complexity to development planning due to fiscal fragmentation, administrative burdens, and coordination challenges between regions. This study highlights the need for stronger interregional coordination, financial governance reforms, and enhanced involvement of indigenous communities in planning processes. The implications underscore that the success of decentralization policies depends not only on resource distribution but also on institutional quality and synergy across government levels. Furthermore, this study identifies research gaps regarding the long-term effects of DOB policies and calls for empirical studies to enrich the understanding and effectiveness of economic development planning in Papua.