Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Peran Hukum Pidana Dalam Menangani Kejahatan Siber pada Masa Sekarang: Tinjauan Terhadap Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik Salsabilla, Azra; Angelina, Jennifer
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4461

Abstract

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk mengatasi kejahatan siber yang terus berkembang. Meskipun UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat digital, efektivitasnya dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan siber masih menjadi sorotan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas UU ITE dalam menanggulangi kejahatan siber dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting, termasuk ketepatan pasal, penerapan hukum yang konsisten, dan dukungan terhadap penegakan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa multitafsirnya pasal-pasal dalam UU ITE, keterbatasan pemahaman teknis oleh aparat penegak hukum, dan kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi tantangan signifikan dalam implementasi undang-undang ini. Oleh karena itu, disarankan perlunya revisi terhadap pasal-pasal yang multitafsir, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan yang relevan, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung penegakan hukum siber yang lebih efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan penegakan hukum di bidang kejahatan siber di Indonesia.
Effectiveness of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence in Cases of Gender-Based Violence Salsabilla, Azra; Sumanto, Listyowati
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 3, No 2 (2024): December 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i2.4351

Abstract

Gender-based violence is a social phenomenon that has existed since ancient times and has become increasingly prevalent lately. In fact, gender-based violence is increasing, both in terms of number, form and modus operandi which are increasingly diverse. The Law on the Crime of Sexual Violence is considered to still require more nuances in the definition and details of sexual violence, does not provide a guarantee of safety and protection for victims and also does not fully consider an adequate gender perspective. The research method uses a descriptive normative legal research type, and the data is analyzed qualitatively. Drawing conclusions uses deductive logic. The purpose of the study is to describe the effectiveness of the Law on the Crime of Sexual Violence against cases of gender-based violence. The results of the study indicate that the existence of the Law on the Crime of Sexual Violence is still not fully effective because it is seen from the increasing cases of gender-based violence every year. It is recommended that there needs to be a strong commitment from law enforcement to consistently apply the rules of the Law on the Crime of Sexual Violence to support the effectiveness of the Law on the Crime of Sexual Violence.
Budaya Hukum Masyarakat dalam Perlindungan Data Pribadi di Transaksi Perbankan Salsabilla, Azra; Angelina, Jennifer
Journal of Citizen Research and Development Vol 1, No 2 (2024): November 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v1i2.3936

Abstract

Perlindungan data pribadi telah menjadi isu penting di era digital, terutama dengan maraknya kasus kebocoran data yang menimbulkan keresahan masyarakat. Penelitian ini membahas peran kaidah hukum dalam melindungi data pribadi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur kewajiban pemerintah dan pihak swasta untuk menjaga keamanan data. Meskipun telah ada kerangka hukum, kasus-kasus kebocoran data yang terus terjadi menunjukkan lemahnya implementasi perlindungan data di berbagai sektor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kaidah hukum dalam memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak masyarakat terkait data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum, sehingga perlu adanya peningkatan langkah-langkah pengamanan dan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran.
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP GENDER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022: Crime Of Sexual Violence Against Gender Based On Law Number 12 Of 2022 Salsabilla, Azra
Jurnal Globalisasi Hukum. Vol. 2 No. 1 (2025): Jurnal Globalisasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/jgh.v2i1.21902

Abstract

Tindakan kekerasan seksual berbasis gender telah menjadi masalah sosial Hal yang telah ada sejak masa lampau dan sekarang semakin berkembang. Peningkatan kasus kekerasan seksual terkait gender semakin terlihat, baik dari segi jumlah, jenis, maupun metode yang semakin bervariasi. Peraturan mengenai Kejahatan Pelanggaran seksual, merupakan suatu tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dengan melibatkan perilaku seksual tanpa persetujuan, hingga saat ini masih dianggap membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam terkait definisi dan detail dari kekerasan seksual, serta belum ini menyatakan bahwa meskipun perlindungan yang memadai telah diberikan kepada korban, namun aspek gender dalam penanganannya belum sepenuhnya diperhatikan. Menurut UU TPKS, berbagai bentuk kekerasan seksual terkait gender dijelaskan dengan jelas, termasuk Tuntutan yang dimiliki oleh individu-individu yang menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual tersebut, namun untuk penerapannya masih belum sepenuhnya efektif dikarenakan dilihat dari meningkatnya kasus kekerasan terhadap gender setiap tahunnya. Dibutuhkan adanya komitmen yang kuat oleh penegak hukum untuk melaksanakan Undang-Undang TPKS serta adanya peraturan yang mengatur pelaksanaannya sangat penting untuk mendukung efektivitas UU TPKS.