Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Health Education Law Information and Humanities
Hummerson, Laureen Aurora
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
The Effectiveness of P2P Lending Regulation for Customer Protection in Indonesia Hummerson, Laureen Aurora; Jennifer, Jennifer; Putra, Moody Rizqy Syailendra
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.4482

Abstract

This research discusses Peer-to-Peer Lending  in Indonesia, with a particular focus on the customer protection. With the rapid digitalization of financial technology in Indonesia, P2P lending platforms gain popularity among the society. However, this raises the concern on how effective Indonesia's regulation is on supervising the industry and protecting its users. A  comprehensive  analysis on the current regulatory framework established by the Financial Security Authority (OJK) and Indonesian Fintech Lending Association (AFPI). Identifying the gaps and issues that are risking the protection of the customers.
Analisis Komparatif terhadap Perbandingan Presidential Threshold di Indonesia dengan Negara-Negara Demokrasi Lain Wanibe, Kenji Dustin; Hummerson, Laureen Aurora; Vincent, Vincent; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4501

Abstract

Studi ini mengkaji Presidential Threshold di Indonesia, yakni batas minimum perolehan suara yang harus diperoleh partai politik untuk dapat mengajukan calon presiden.. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 dan menjadi salah satu isu sentral dalam pemilihan presiden, khususnya menjelang Pemilu 2024. Menjelang pemilihan presiden 2024, banyak pihak menilai bahwa Presidential Threshold yang tinggi, yaitu 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional, mengekang representasi politik dan mengurangi peluang terhadap calon independen dan partai-partai kecil untuk berpartisipasi dalam kompetisi politik. Studi ini menggunakan pendekatan normatif dan metode komparatif untuk mengidentifikasi perbedaan serta persamaan mekanisme Presidential Threshold di berbagai negara Turki dan Rusia.
Juridical Analysis of Criminal Acts in Online Gambling Activities in the form of Binary Options Hummerson, Laureen Aurora; Wanibe, Kenji Dustin; Vincent, Vincent; Gunadi, Ariawan
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4789

Abstract

Kemajuan teknologi telah menggeser banyak aktivitas tradisional, termasuk perdagangan, ke platform digital. Meskipun transisi ini membawa manfaat seperti kemudahan transaksi dan efisiensi waktu, hal ini juga memperkenalkan risiko, terutama pada sistem binary options. Binary options telah dinyatakan sebagai investasi ilegal dan perjudian online oleh Bappebti, yang menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Afiliasi yang mempromosikan platform ini, seperti Indra Kenz, terkait dengan aktivitas kriminal, termasuk penipuan dan pencucian uang. Dengan menggunakan taktik seperti placement, layering, dan integration, mereka menyembunyikan hasil ilegal agar tampak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas binary options pada platform perdagangan serta hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode perundang-undangan, data primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tindak pidana asal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa afiliasi binary options dapat dijerat dengan pasal-pasal penipuan dan perjudian, termasuk Pasal 378 KUHP, Pasal 303 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Studi ini menyoroti perlunya regulasi yang lebih ketat dan pendekatan yang lebih rinci untuk mengatasi modus operandi afiliasi binary options, guna memastikan penegakan hukum yang lebih baik dan pencegahan kejahatan semacam ini.
Co-Authors Ariawan Gunadi Jennifer Jennifer Moody Rizqy Syailendra Putra Vincent Vincent, Vincent Wanibe, Kenji Dustin