Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum Law, Development and Justice Review Indonesian Journal of Law and Justice Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)
Ndruru, Donius
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Oknum TNI Berdasarkan Keadilan Restoratif Ndruru, Donius; Esther, July
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 2 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.158-174

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif hukum pidana terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta pendekatan keadilan restoratif dalam konteks tersebut. Sistem peradilan pidana di Indonesia mengedepankan keadilan dan supremasi hukum, namun terdapat tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang melibatkan aparat negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, dengan fokus pada analisis dokumen dan sumber-sumber perpustakaan. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup bahan hukum primer, seperti teks hukum dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder dari berbagai referensi, termasuk buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan untuk memahami keterkaitan antara kebijakan hukum pidana, tindakan penipuan oleh oknum TNI, dan penerapan keadilan restoratif yang diatur dalam peraturan terbaru. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menghadapi tindak pidana yang melibatkan pelanggaran oleh aparat, serta kontribusi keadilan restoratif dalam memperbaiki hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat.
Law Enforcement Against Bank Account Breach by Hackers in Perspective of Legal Law Ndruru, Donius; Esther, July; Debora, Debora
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 1 (2025): March 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i1.43827

Abstract

The development of information and communication technology has changed the landscape of the financial industry, particularly in digital banking. Despite offering convenience to customers through services such as internet banking and mobile banking, the risk of cybercrime, such as account breaches, is increasing. This research aims to analyse law enforcement against hackers in cases of bank account break-ins in Indonesia. The method used is a normative legal approach, which involves the study of library materials through a statutory and case approach. Data sources include primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analysed descriptively to understand relevant legal norms and doctrines. This research found that despite the existence of various laws related to personal data protection and cybercrime, challenges in law enforcement remain, including a lack of public awareness and adequate human resources. In recent years, bank account breaches have become more prevalent, with various modes that are increasingly sophisticated and difficult to detect. Real-life cases, such as the arrest of 35-year-old Palembang-born porters and hacker syndicate member Gerri Harri Wijaya, serve as important examples in highlighting the need to improve customer protection and banking system security. To stop similar atrocities, more public education and awareness is needed. The results of this study are expected to provide insights for the government, law enforcement agencies, and the banking sector in creating a safe environment for digital financial transactions, as well as raising public awareness about the risks of cybercrime.
The Role of Big Data in Crime Prevention and Criminal Law Enforcement: Balancing Efficiency and Personal Data Protection Sihotang, Lesson; July Esther; Sinaga, Jusnizar; Siahaan, Yanti Tiara Br; Ndruru, Donius
Pandecta Research Law Journal Vol. 20 No. 2 (2025): December, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v20i2.20485

Abstract

Crime prevention and criminal law enforcement require clear arrangements so that at the same time they can form good protection for every Indonesian citizen's personal data. The purpose of this paper is to analyse the concept of using big data in crime prevention as well as criminal law enforcement and the form of boundaries and protection of personal data in the use of big data in crime prevention as well as criminal law enforcement. To achieve the results used, the research method used is a case approach and a statutory approach. From this writing, the use of big data in the context of crime prevention and criminal law enforcement has grown rapidly along with IT advances. Big data includes the collection, analysis and processing of large and diverse amounts of information. In disclosing crime cases using big data, it must also be linked to regulations on personal data protection and the data used in case disclosure must also be guaranteed validity, so that the activities carried out do not damage the sense of justice in society
Perlindungan Konsumen atas Pengoplosan Beras Merek SPHP dalam Perspektif Politik Hukum Ndruru, Donius; Agusmidah
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5222

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik pengoplosan beras merek Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta mengevaluasi politik hukum yang mengaturnya dalam rangka menjamin hak konsumen dan ketahanan pangan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang diperkaya dengan teori Roscoe Pound mengenai hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, sumber daring, dan studi kasus yang relevan. Analisis data dilakukan secara deduktif dan induktif untuk menilai kesesuaian norma hukum dengan praktik di lapangan serta arah kebijakan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengoplosan beras SPHP merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait standar mutu dan kejujuran informasi produk, serta menimbulkan tanggung jawab mutlak bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih terhambat oleh lemahnya pengawasan distribusi, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, dan belum optimalnya penegakan sanksi, yang mencerminkan kurang kuatnya komitmen politik hukum negara dalam menjaga keamanan pangan. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi politik hukum yang lebih responsif melalui penguatan sistem pengawasan, pengetatan sanksi, pemberdayaan pemerintah daerah, serta pemanfaatan teknologi pelacakan distribusi beras guna mewujudkan perlindungan konsumen yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Co-Authors Agusmidah Agusmidah Debora Debora Debora Esther, July Siahaan, Yanti Tiara Br Sihotang, Lesson Sinaga, Jusnizar