Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia Education Review Pahlawan : Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Budaya
Arif, Heru Wira Astaman
Unknown Affiliation
Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG KANTOR PERTAHANAN DALAM SENGKETA TANAH DI KOTA KENDARI DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2016 Arif, Heru Wira Astaman; Sumanto, Listyowati
Ensiklopedia Education Review Vol 6, No 3 (2024): Volume 6 No 3 Desember 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v6i3.2854

Abstract

Abstract: As the need for land increases, disputes often arise between individuals, legal entities and individuals, government agencies and individuals whose object is land. The problem is what is the role of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency in its duties and authority as a mediator between parties in land disputes and how to resolve disputes based on Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. This research uses a normative legal research type and is descriptive in nature. Secondary data was analyzed qualitatively. Drawing conclusions using deductive logic. The research results show that the role of the Kendari City Land Office in its duties and authority as a land dispute mediator is obliged to help parties who wish to resolve defense cases non-litigationally and in litigation so that they can be resolved amicably. The authority of the mediator of the Kendari City Land Office, Southeast Sulawesi Province is limited to providing advice or finding the best solution to the parties in dispute, and it is the parties in dispute who have the authority to make decisions in accordance with the provisions of the Regulation of the Head of the National Land Agency Number 3 of 2011 concerning Management, Study and Handling of Cases. Land jo. Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency No. 11 of 2016 concerning Settlement of Land Cases.Keywords: Duties, Authority, Law, Dispute Resolution, Mediator. 
Budaya Kawin Kontrak di Puncak Bogor Jawa Barat Merugikan Hukum di Indonesia Shodiq, Muhammad Jafar; Arif, Heru Wira Astaman; Sari, ⁠Elsi Kartika
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol 21 No 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Achmad Yani Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57216/pah.v21i1.906

Abstract

Kawin kontrak merupakan praktik perkawinan sementara yang marak terjadi di Puncak Bogor, Jawa Barat, dan melibatkan banyak warga negara asing (WNA) khususnya dari Timur Tengah. Praktik ini bertentangan dengan hukum positif Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan keabadian dan pencatatan dalam perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang melarang perkawinan semu. Selain itu, kawin kontrak melecehkan martabat perempuan karena sering kali hanya berujung pada eksploitasi seksual dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi perempuan maupun anak yang dilahirkan. Faktor budaya parokial, seperti stigma "perbaikan keturunan" dan rendahnya kesadaran hukum, memperparah fenomena ini. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk menganalisis aspek legalitas kawin kontrak serta menawarkan solusi hukum dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang lebih ketat, penerapan peraturan daerah, sosialisasi fatwa MUI tentang keharaman kawin kontrak, edukasi hukum masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Kolaborasi lintas lembaga juga diperlukan untuk mengatasi praktik ini secara komprehensif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan budaya kawin kontrak di Indonesia, khususnya di Puncak Bogor, dapat diminimalisasi.
Penerapan Kekarantinaan Kesehatan di Masa Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Lawrence M Friedman Shodiq, Muhammad Jafar; Arif, Heru Wira Astaman; Bustani, Simona
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol 21 No 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Achmad Yani Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57216/pah.v21i1.912

Abstract

Jurnal ini membahas penerapan pidana bersyarat bagi pelanggar kekarantinaan kesehatan selama pandemi Covid-19 dengan fokus pada kasus selebgram Rachel Vennya dan ketua FPI (Front Pembela Islam) Habib Rizieq Shihab, berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Pendahuluan menggambarkan permasalahan dalam penerapan sanksi pidana kekarantinaan di Indonesia, yang meskipun telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, praktik pelanggaran masih terjadi. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis putusan pengadilan yang relevan untuk menilai efektivitas hukum yang berlaku. Hasil dan diskusi menunjukan bahwa meskipun regulasi dan penegak hukum tersedia, penerapan hukuman dinilai tidak konsisten dan cenderung ringan, yang mengurangi efek jera bagi pelanggar. Aspek struktur hukum juga perlu ditingkatkan untuk menjamin bahwa tindakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu, Kesimoulan menjelaskan pentingnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan penegak hukum melalui edukasi dan penegakan hukum yang tegas, sehingga budaya hukum dapat tercipta lebih baik lagi kedepannya.Kata Kunci: Covid-19, Kekarantinaan kesehatan, Penegakan hukum, Lawrence M Friedman, Pidana bersyarat
Co-Authors Listyowati Sumanto Muhammad Jafar Shodiq Sari, ⁠Elsi Kartika Simona Bustani, Simona