Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik
Naila Ahmad
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Peran Masyarakat Aceh dan Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kedatangan Pengungsi Rohingya pada Tahun 2023 Naila Ahmad; Ananda Dewi; Nabila Kheisya Zalvadhia; Nayla Febrina Putri; Ardli Johan Kusuma
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 9 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v5i9.7530

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran masyarakat Aceh dan upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kedatangan pengungsi Rohingya pada tahun 2023. Latar belakang penelitian ini didorong oleh pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar, yang memaksa mereka untuk mencari perlindungan di negara-negara lain, termasuk Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk membagikan kontribusi masyarakat Aceh dalam memberikan bantuan kepada pengungsi, serta upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam merespons situasi tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Aceh ikut aktif dalam memberikan bantuan langsung, seperti penyediaan makanan, tempat tinggal, dan dukungan sosial, yang mencerminkan solidaritas yang tinggi. Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, untuk mengoordinasikan bantuan bagi pengungsi. Namun, kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara kontribusi masyarakat Aceh dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas respons terhadap krisis pengungsi Rohingya. Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi yang mencakup penguatan kerangka hukum nasional, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pemberdayaan pengungsi melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar.
Manifestation of Patriarchal Culture towards Women Legislative Candidates: An Analysis of Negative Comments on Instagram @Bebizie as a PAN Cadre in the 2024 Election Naila Ahmad; Salwa Alfira; Clarissa Fortuna Paripurna; Firman
ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 6 (2024)
Publisher : PT ARRUS Intelektual Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/soshum3417

Abstract

Women's participation in politics in Indonesia is still hampered by a strong patriarchal culture, despite policies that support women's representation. This research aims to analyze the negative comments received by Bebizie Fatlanay, a female legislative candidate from the National Mandate Party (PAN), on Instagram ahead of the 2024 elections. The method used is qualitative with an analytical descriptive approach and literature study. The results showed that negative comments more often attacked personal aspects and undermined women's political abilities, thus reflecting gender stereotypes that are still rooted in society. The conclusion of this study is that patriarchal culture not only affects people's perceptions, but also limits women's participation in politics. The importance of gender education and quota policies is expected to increase support for women legislative candidates and create a more inclusive political environment.
Corruption In Digital Transformation: A Case Study Of The Impact Of Misappropriation Of Kominfo 4G BTS Project Funds On E-Government Governance In Indonesia Naila Ahmad; Salwa Alfira; Clarissa Fortuna Paripurna; Fatkhuri
ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : PT ARRUS Intelektual Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/soshum4022

Abstract

Digital transformation through the implementation of E-Government aims to create efficient, transparent and accountable governance. However, in practice, this process is often hampered by corrupt practices that undermine the spirit of digitalization. This research examines the impact of the Ministry of Communication and Information Technology's misappropriation of funds for the 4G BTS development project, which caused state losses of Rp8.32 trillion, on E-Government governance in Indonesia. Using a descriptive qualitative approach and a case study method, this research will examine the impact of funding irregularities on the effectiveness of E-Government governance. The results show that corruption in the project not only hampered equitable access to digital infrastructure, but also undermined public trust and worsened the quality of digital services, especially in disadvantaged areas. The research also proposes preventive strategies that include strengthening digital surveillance, implementing anti-corruption technologies, and actively involving oversight institutions and the public in the procurement and implementation process of government digital projects. The findings are expected to serve as a policy reference in promoting government digital transformation with integrity and sustainability.
Peran BP2MI dalam Menangani Kasus Penyekapan 11 Buruh Migran Indonesia di Myanmar: Tinjauan Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) UU No. 18 Tahun 2017 Naila Ahmad; Khalifa Nur Khaliq Pohan; Salwa Alfira; Clarissa Fortuna Paripurna; Fatkhuri
Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik Vol. 2 No. 2 (2024): Oktober - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jiksp.v2i2.1914

Abstract

Kasus penyekapan 11 buruh migran Indonesia di Myanmar mencerminkan kompleksitas perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam menangani kasus tersebut, berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini akan menganalisis data sekunder dari literatur hukum, laporan resmi, dan studi kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan dalam pengawasan terhadap keberangkatan tenaga kerja non-prosedural menjadi faktor utama terjadinya eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Penelitian ini juga menyoroti pentingnya literasi masyarakat tentang prosedur migrasi yang aman untuk mencegah kasus serupa. Sebagai rekomendasi, BP2MI diharapkan memperkuat kebijakan preventif melalui edukasi berbasis komunitas dan penggunaan media sosial sebagai sarana penyuluhan. Upaya ini tidak hanya melindungi buruh migran Indonesia, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan pekerja migran Indonesia yang ada.
Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Efektivitas Fitur Laporan Warga pada Aplikasi JAKI sebagai Inovasi Pelayanan Publik di DKI Jakarta Naila Ahmad; Khalifa Nur Khaliq Pohan; Salwa Alfira; Clarissa Fortuna Paripurna; Ridwan
Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik Vol. 2 No. 2 (2024): Oktober - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jiksp.v2i2.1886

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam fitur Laporan Warga pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI) sebagai inovasi dalam pelayanan publik di DKI Jakarta. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis tinjauan literatur, penelitian ini mengkaji efektivitas aplikasi JAKI dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur Laporan Warga dapat memfasilitasi pelaporan masalah dengan lebih efisien dan responsif, serta mendukung transparansi melalui pemantauan laporan secara real-time. Namun, terdapat tantangan seperti ego sektoral antarinstansi, rendahnya literasi digital, dan keterbatasan aksesibilitas teknologi yang menghambat implementasi secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi lintas sektoral, perbaikan infrastruktur teknologi, serta edukasi kepada masyarakat merupakan langkah strategis yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan aplikasi ini sebagai model e-government dalam pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan inklusif.
Co-Authors Ananda Dewi Ardli Johan Kusuma, Ardli Johan Clarissa Fortuna Paripurna Fatkhuri, Fatkhuri Firman Firman Khalifa Nur Khaliq Pohan Nabila Kheisya Zalvadhia Nayla Febrina Putri Ridwan Salwa Alfira