Articles
<![CDATA[REFORMASI BIROKRASI DITINJAU DARI ASPEK PELAYANAN PUBLIK & KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK ]]>
<![CDATA[., Firman]]>
<![CDATA[ The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 1, No 1 (2015): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mereformasi birokrasi dalam aspek pelayanan publik dan kebebasan informasi. Rendahnya kualitas pelayanan dan kebebasan informasi yang telah diselenggarakan di birokrasi membuat beberapa masalah dalam mencapai kualitas pelayanan yang baik. Peraturan tentang pelayanan publik harus menjadi acuan yang dapat dimaksimalkan dengan baik oleh regulator ketika diimplementasikan. Hal ini membuat pelayanan publik menjadi rumit, panjang dan mahal, Hal ini juga yg menjadi pemicu penyalahgunaan dan korupsi di berbagai tingkat pemerintahan. Ditambah dengan cara berpikir birokrasi yang tidak membuat masyarakat sebagai aktor yang harus dilayani. Agenda reformasi birokrasi juga cenderung tidak memiliki orientasi yang jelas dalam berbagai masalah birokrasi terutama dalam kinerja birokrasi Kata Kunci : Â Birokrasi, Pelayanan Publik, Keterbukaan Informasi Publik.This study purposes to bureaucratic reform in terms of aspects of public services and freedom of information. Low quality of services and freedom of information that has been held in the bureaucracy make some troubles in attaining a good quality service. The regulations concerning public services should become a reference that can be maximized well by the regulator in the execution. This made public services being complicated, long and expensive, this also triggers an abuse and corruption in various levels of government. Coupled with the manner of thinking of the bureaucracy that does not make the community as an actor that must be served. Bureaucracy reform agenda also tends to not have orientation that clearly in complete various bureaucratic problems primarily in the performance of bureaucracy Keywords : Â Bureaucracy, Public Service, Transparency of Public Information.]]>
<![CDATA[Membangun Inovasi Birokrasi Melalui Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) ]]>
<![CDATA[Firman, Firman]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 1, No 2 (2015): Inovasi Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Membangun birokrasi yang responsif ditengah krisis kepercayaan publik terhadap pelayanan birokrasi menjadikan tuntutan begitu besar bagi pemerintah untuk terus melakukan inovasi dalam pelayanan publik. Membangun birokrasi dan sistem pelayanan yang begitu rumit dan panjang membuat birokrasi di Indonesia banyak ‘dihindari’. Berbagai inovasi telah dilakukan seperti adanya sistem pelayanan terpadu satu pintu dan sistem pelayanan terpadu satu atap. Meskipun regulasi ini memberikan dampak terhadap pelayanan publik di beberapa daerah. Namun, masih saja menyisahkan berbagai persoalan. Oleh karena itu penggunaan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik sebaiknya ditingkatkan. Ini disebabkan berbagai lembaga pemerintah atau instansi setengah hati membangun sistem teknologi informasi. Padahal berbagai data memperilihatkan begitu pentingnya untuk penggunaan internet di berbagai daerah khususnya dikota-kota besar seperti DKI Jakarta. Oleh karena, itu akan diuji kembali komitmen dan kosistensi pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan yang bisa membuat publik akan merasa mudah dalam menggunakan pelayanan publik.]]>
<![CDATA[Reklamasi Teluk Jakarta Ditinjau dari Perspektif Ekofeminisme ]]>
<![CDATA[Restu Rahmawati]]>;
<![CDATA[Firman Firman]]>
<![CDATA[ ARISTO Vol 7, No 1 (2019): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (607.67 KB)
|
DOI: 10.24269/ars.v7i1.1303
<![CDATA[This paper discuss about the reclamation of Jakarta Bay from the perspective of ekofeminisme. The reason the writerchooses this issue, because of the need to emphasize the environmental aspect paired with ekofeminisme in development policy programs that have been done especially the development done over the ocean. The issues to be raised in this research question about how the policy of Jakarta Bay reclamation is viewed from the perspective of ekofeminisme as well as to know what factors push and obstruct Jakarta Bay reclamation policy. The research method used in this research is qualitative research method with case study approach. In order to obtain data in this study, researchers will use primary and secondary data sources. The results of this study indicate that the development of Jakarta Bay reclamation has not been in accordance with the perspective of ekofeminisme. This is because the reclamation of Jakarta Bay is still concentrated on economic matters only, and has not yet realized sustainable development. Thus, stakeholders are expected to apply an ecofeminism perspective to the Jakarta Bay reclamation development policy to avoid a global ecological crisis and environmental degradation. Feminism replied that the energy of femininity and not masculinity, has the potential to preserve the environment.]]>
<![CDATA[Analisis Impelementasi Kebijakan Aplikasi Qlue Di Wilayah Jakarta Utara ]]>
<![CDATA[Restu Rahmawati]]>;
<![CDATA[Firman Firman]]>
<![CDATA[ ARISTO Vol 5, No 2 (2017): July ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (853.698 KB)
|
DOI: 10.24269/ars.v5i2.542
<![CDATA[This writing going to talk about analysis the implementation of application qlue in region North Jakarta. Reason the study is done to see how the implementation of application qlue that is part of the program smart city in jakarta especially in tanjung priok. Research methodology used is the method the qualitative study descriptive to technique data collection of interview. The research results show that the implementation of the application of qlue have not been effective. It was because, the community tanjung priok many cannot discern between qlue application, is that supposed to mean lack of socialization for the public regarding the application of qlue. In addition, obliging heads of the neighborhood report three times a day also is not effective. Of the aspect of the achievement of the policy implications of the (output), application qlue policy it is implemented still not 100 percent, based on the data populi center of the community can only 35.8 % of being contented with the implementation of the application of qlue. This indicates that the target not maximum. Thus, the implementation of application qlue in North Jakarta rudimentary and consequently need to there had been improvements forward to create good governance.]]>
<![CDATA[Penerimaan dalam E-Government (Studi Fenomenologi pada Pengguna Layanan Terpadu Satu Pintu di BPTSP DKI Jakarta ]]>
<![CDATA[Firman Firman]]>;
<![CDATA[Restu Rahmawati]]>;
<![CDATA[danang trijayanto]]>
<![CDATA[ PRoMEDIA Vol 3, No 2 (2017): PROMEDIA ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (624.575 KB)
|
DOI: 10.52447/promedia.v3i2.1055
<![CDATA[Penelitian ini membahas impementasi e-government pada badan pelayanan terpadu satu pintu (BPTSP) DKI Jakarta yang berfokus pada objeknya adalah pengguna layanan di badan tersebut. Bagaimanakah Penerimaan e-governmentnya di badan tersebut merupakan rumusan masalah dari penelitian ini. Lahirnya Lembaga ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hanya saja berfokus pada pengguna pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk melihat pengalaman dari para pengguna sistem layanan berbasis elektronik atau e-government yang sedang menjadi kewajiban setiap badan pemerintah untuk menerapkannya. Objek penelitian berjumlah lima orang. Hasil dari penelitian Penerimaan dari Implementasi e-government di Badan Pelayanan Terpadu satu Pintu, mencakup dua permasalahan. Pertama, permasalahan pada pengelola, dan yang kedua permasalahan pada penerimaan masyarakat. Permasalahan pada pengelolaan, yaitu masalah pada teknis atau dukungan pada sistem dan infrastruktur serta sumber daya manusia yaitu teknisi. Permasalahan pada penerimaan masyarakat, merupakan dampak dari sistem yang diberlakukan dalam pelayanan. Sistem dengan double mekanisme, membuat masyarakat merasa tidak efisien. Kata kunci: Penerimaan, e-government, layanan, masyarakat, pengguna, BPTSP ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PORTAL JAKARTA OPEN DATA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ]]>
<![CDATA[Samsul Ode]]>;
<![CDATA[Firman Firman]]>;
<![CDATA[Fuad Syahrudin]]>;
<![CDATA[Surya Yudha Regif]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i3.8014
<![CDATA[This paper is the result of research on the implementation of the Jakarta Open Data portal in supporting sustainable development in DKI Jakarta. The approach in this study used descriptive qualitative methods to provide a clear picture of the problems studied, identify and explain the existing data systematically. The main theory used in this research is the Van Meter and Horn implementation theory with its indicators and the theory of open government, open data and sustainable development as supporting theories. The results show that the implementation of the Jakarta Open Data portal as a portal that provides data information generated from regional apparatus organizations in the DKI Jakarta Province has been going quite well because it makes it easier for people to find and access data information. Utilization of data on the Jakarta Open Data portal can open up space for public participation and input for the DKI Jakarta Provincial Government in improving governance and supporting sustainable development in the realm of public information disclosure. However, there are still obstacles because regional apparatus organizations that have data and information officers in the process of managing data in their work units that will be uploaded to the Jakarta Open Data portal system are not yet optimal, causing inequality in the data presented in each regional apparatus organization and affecting the availability of collections data on the Jakarta Open Data portal.Keywords: Jakarta Open Data Portal, Implementation, Open Government and Sustainable Development.]]>
<![CDATA[The Politics of Clean Water Management: A Critical Review on the Scarcity of Clean Water in Kedungringin Village ]]>
<![CDATA[Restu Rahmawati]]>;
<![CDATA[Firman Firman]]>
<![CDATA[ ARISTO Vol 11, No 1 (2023): January ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/ars.v11i1.5247
<![CDATA[This paper will examine the politics of clean water management, a review on the scarcity of clean water quality in Kedungringin Village, Sukawangi District, Bekasi Regency. This study is conducted due to a problem occurred in Kedungringin Village regarding the lack of access to clean water both in quality and quantity. Various efforts have been taken by the villagers of Kedungringin, such as constructing boreholes with the help of benefactors. However, this is insufficient to meet the needs of clean water for all residents. In this case, the role of PDAM Tirta Bhagasasi is limited as not being able to reach the Kedungringin Village area due to the far distance of Clean Water Pipeline from the location of Kedungringin Village. By these problems, this study will examine the efforts taken by PDAM Tirta Bhagasasi and the authority of Sukaringin Village in fulfilling the need of clean water access in Kedungringin Village. The research method used in this study is a descriptive qualitative research method with a case study approach. The results of this study indicate that the efforts taken by PDAM Tirta Bhagasasi in fulfilling the need of clean water for the villagers in Kedungringin have not been realized yet. This is for the reason thatin constructing a new clean water pipeline, PDAM Tirta Bhagasasi only reaches the housing/cluster area in Sukaringin Village. Hence, the clean water isunable to flow to Kedungringin Village since PDAM Tirta Bhagasasi prioritizes the cluster housing areas by collaborating with developers. This means that the well-financed community will be prioritized over the low-financed community.]]>
<![CDATA[Implementasi Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Dalam Mengurangi Pengangguran Di Wilayah Jakarta Utara ]]>
<![CDATA[Erina Latri Rahayu]]>;
<![CDATA[Firman Firman]]>
<![CDATA[ PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 4 No. 1 (2023): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33822/jpds.v4i1.6577
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Dalam Mengurangi Pengangguran Di Jakarta Utara. Pengangguran merupakan masalah sosial yang serius di Wilayah Jakarta Utara. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah meluncurkan program tenaga kerja mandiri yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memulai usaha sendiri. Implementasi program ini melibatkan sejumlah langkah strategis yang ditujukan untuk meningkatkan peluang kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Metode penelitian yang di gunakan adalah deskript kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Program Ini berfokus pada penelitian dan keterampilan. Peserta program diberikan pelatihan dalam berbagai bidang seperti bidang kue, tata rias, service ac dan menjait. Dengan keterampilan yang ditingkatkan, akan membantu peserta akan membantu mereka dalam mencari peluang kera yang lebih baik. Program ini juga menciptakan jembatan antara usaha mandiri dengan perusahaan yang membutuhkan layanan atau produk tertentu. Dengan kolaborasi semacam ini, para peserta program memiliki kesempatan untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Program ini dapat menyediakan bantuan keuangan berupa pinjaman dengan suku bunga rendah atau hibah modal usaha bagi peserta yang telah menyelesaikan pelatihan dan memiliki rencana bisnis. Bantuan keuangan ini membantu mereka memulai bisnis tanpa hambatan besar. Kemudian program ini menyediakan bantuan fasilitas untuk memulai usaha mandiri. Program ini juga melibatkan pembinaan dan pendampingan usaha. Peserta program didampingi pendamping dari Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi, yang membantu mereka menghadapi tantangan dan memberikan saran untuk mengembangkan bisnis mereka secara berkelanjutan. Program ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut]]>
<![CDATA[MEDIA OWNERSHIP AND DEMOCRACY PROCESSES IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[., Firman]]>;
<![CDATA[Rahmawati, Restu]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Riset Politik BRIN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v20i1.1446
<![CDATA[This paper highlights the impact of media ownership on the democratic process in Indonesia. The research employs literature analysis and case studies to gather data from various relevant sources. The findings indicate that the concentration of media ownership significantly affects democracy in Indonesia, in the sense that it may lead to a proliferation of biased information and opinions, while simultaneously hampering the diversity of perspectives within society. However, these risks can be mitigated by sustaining press freedom, effective regulations, and strong public participation; Transparency, accountability, and robust media freedom are highly necessary to ensure a healthy diversity of media ownership and equitable information distribution in Indonesia. The article concludes that it is important to continuously monitor and study the relationship between media ownership and political influence within the context of democracy in Indonesia. Collaboration among the government, media, and civil society is key to maintaining a healthy balance between media freedom and the protection of a diverse and inclusive democratic process]]>
<![CDATA[Tata Kelola Smart City Dalam Perspektif Collaboratif Governance ]]>
<![CDATA[Firman, Firman]]>;
<![CDATA[Rahmawati, Restu]]>
<![CDATA[ The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 9, No 1 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI- JUNI 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52447/ijpa.v9i1.6903
<![CDATA[Kajian ini membahas tentang tata kelola smart city dalam perspektif collaborative governance dengan tujuan untuk menganalisis peran kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam mencapai pembangunan kota pintar yang berkelanjutan dan inklusif. Pertama, artikel ini menjelaskan karakteristik smart city yang meliputi penggunaan teknologi digital, infrastruktur terhubung, dan pengumpulan dan analisis data yang cerdas. Kajian ini juga menjelaskan hubungan antara collaborative governance dan smart city. Collaborative governance memungkinkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat umum dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi inisiatif smart city. Keuntungan dan manfaat collaborative governance dalam konteks smart city, termasuk inovasi teknologi, pelayanan publik yang lebih baik, dan peningkatan partisipasi masyarakat, juga dianalisis. Kesimpulan dari artikel ini menekankan pentingnya collaborative governance dalam mencapai tujuan pembangunan kota pintar yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. Artikel ini memberikan wawasan yang mendalam tentang tata kelola kota pintar dalam perspektif collaborative governance, memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam membangun kota pintar yang berkelanjutan dan inklusif.]]>
