Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Awang Long Law Review
Samuel, Yoel
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENERAPAN KLAUSUL BAKU DALAM PEMBAYARAN DIGITAL: KONSEP DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA Samuel, Yoel; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i11.2024.4806-4814

Abstract

Zaman sekarang terjadi perubahan sistem alat pembayaran dari konvensional ke digital. Saat ini orang banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, inovasi yang terus meningkat telah menyebabkan banyak kemudahan, dan sekarang sistem pembayaran telah berubah gaya. Gaya hidup Cashless Society semakin banyak di masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial. Dalam hal menggunakan uang elektronik, setiap orang harus terlebih dahulu menyatakan persetujuannya untuk tunduk dan terikat pada syarat dan ketentuan yang terkandung dalam perjanjian baku. Perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha biasanya mengandung klausula yang menguntungkan pihak-pihak pelaku usaha. Negara Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi masyarakatnya sebagai konsumen dari pelaku usaha yang curang. Salah satu undang-undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dengan adanya UUPK dapat memberi tahu masyarakat Indonesia tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen atas pelaku usaha barang dan/atau jasa. Dengan mengetahui hak dan kewajiban tersebut, masyarakat Indonesia diharapkan dapat melindungi dirinya sendiri sebagai konsumen.
ESTABLISHING CONSUMER SECURITY WITHIN THE PEER-TO-PEER LENDING ECOSYSTEM IN INDONESIA: A JURIDICAL ANALYSIS Samuel, Yoel; Gunadi, Ariawan
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 2 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i2.1550

Abstract

The development of financial technology has driven the rise of peer-to-peer lending services in Indonesia, enabling fast and accessible financing. However, this convenience is accompanied by increasing violations of consumer rights, including excessive interest rates, misuse of personal data, and standard agreements that disadvantage consumers. Many users fail to understand the legal implications of the terms they accept, reinforcing an imbalance of power between providers and consumers. Aggressive and unethical debt collection practices have also emerged due to weak regulatory oversight. This study aims to analyze the effectiveness of legal consumer protection within Indonesia’s peer-to-peer lending ecosystem. The research applies a normative juridical method through literature review, analysis of Supreme Court Decision No. 1206 K/Pdt/2024, and conceptual legal interpretation. Findings indicate that existing regulations, such as the Consumer Protection Act and the Financial Sector Development and Strengthening Act, have not been optimally enforced, particularly concerning standard clauses and data protection. The government must enhance public legal literacy and strengthen regulatory oversight and sanctions against violations. In conclusion, structural and substantive reforms of fintech regulations are needed to ensure that digital financial innovation advances in alignment with consumer justice and legal protection.
PENERAPAN KLAUSUL BAKU DALAM PEMBAYARAN DIGITAL: KONSEP DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA Samuel, Yoel; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i11.2024.4806-4814

Abstract

Zaman sekarang terjadi perubahan sistem alat pembayaran dari konvensional ke digital. Saat ini orang banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, inovasi yang terus meningkat telah menyebabkan banyak kemudahan, dan sekarang sistem pembayaran telah berubah gaya. Gaya hidup Cashless Society semakin banyak di masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial. Dalam hal menggunakan uang elektronik, setiap orang harus terlebih dahulu menyatakan persetujuannya untuk tunduk dan terikat pada syarat dan ketentuan yang terkandung dalam perjanjian baku. Perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha biasanya mengandung klausula yang menguntungkan pihak-pihak pelaku usaha. Negara Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi masyarakatnya sebagai konsumen dari pelaku usaha yang curang. Salah satu undang-undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dengan adanya UUPK dapat memberi tahu masyarakat Indonesia tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen atas pelaku usaha barang dan/atau jasa. Dengan mengetahui hak dan kewajiban tersebut, masyarakat Indonesia diharapkan dapat melindungi dirinya sendiri sebagai konsumen.
Co-Authors Ariawan Gunadi Djaja, Benny Sudirman, Maman